Pemkab Kukar Ikuti Rakorda Stabilitasi Harga dan Ketersedian Barang Jelang Nataru
Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Akhmad Taufik Hidayat, di dampingi Kepala Bagian Perekonomian Setkab Kukar H Haryo Martani, mengikuti Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional ( HBKN) Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), Selasa (23/11) Hotel Bumi Senyiur, Samarinda.
Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur itu, dibuka Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi ditandai pemukulan gong.
Dalam sambutannya Wabup Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan ketersediaan bahan pokok di Kaltim masih aman dan terkendali. Untuk kebutuhan pokok di Kaltim tercukupi hingga 60 hari ke depan.
Hadi juga mengatakan persiapan menjelang Nataru kali ini masih sama dengan tahun sebelumnya di tahun
2020, Karena adanya pandemi Covid-19. anjuran dengan menerapkan protokol kesehatan demi menghindari penularan Covid-19 yang lebih luas. sedikit banyaknya turut andil menurunkan aktivitas jual beli di tengah masyarakat.
Wagub mengimbau kepada dinas terkait di wilayah Kabupaten/Kota untuk menjalankan langkah – langkah agar ketersediaan bahan pokok cukup dengan harga yang terjangkau.
Sementara itu Asisten I Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, rapat itu sangat penting, khususnya dalam melakukan pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok, yaitu salah satunya dengan Kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah menjadi agenda rutin Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar untuk menyambut hari besar keagamaan.
Dikatakan Akhmad Taufik Hidayat, kegiatan Pasar Murah ini dilakukan bekerjasama pihak distributor, Pemkab hanya mensubsidi biaya ongkos angkut pihak ketiga atau distributor.
“Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga sekaligus ketersediaan bahan pokok, saat jelang natal 2021 dan tahun baru 2020, akan dilakukan pemantauan dan sidak, dilakukan di pasar – pasar didampingi Tim Pengendali Inflasi Daerah ( TPID) Pemkab Kukar,Kepolisian, Satpol PP dan Satgas Pangan,” demikian ujarnya. (Prokom02)
