Pemkab Kukar Ikuti Rakornas Inflasi Daerah

TENGGARONG – Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Totok Heru Subroto didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Soekotjo, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, mengikuti secara virtual rapat koordinasi nasional dalam rangka pengendalian inflasi daerah dengan Kementerian Dalam Negeri Rl, di Kantor Bupati Kukar, Senin (30/1).

Mendagri M Tito Karnavian mengatakan, masalah inflasi sudah menjadi atensi dan merupakan rakor rutin mingguan. Indonesia masuk dalam negara nomor empat terbesar dunia yang terimbas pandemi Covid 19 selama 2 tahun lebih, namun semua dapat terkendali berkat kerjasama semua dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Serta tentunya berkat pertolongan Allah SWT,” ujarnya.

Dengan diberhentikannya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi, yang perlu diwaspadai adalah masalah inflasi.

Angka inflasi relatif terjaga di atas 5,5 %, Tito mengatakan hal ini merupakan prestasi cukup bagus, sehingga masyarakat tidak banyak terampak kenaikan barang dan jasa ,masyarakat beraktifitas karena covid terkendali dan ekonomi juga bisa tumbuh. Hal ini harus dipertahankan ditengah – tengah gejolak politik internasional dan ekonomi yang belum menentu di 2023.

Kepala Daerah beserta Forkopimda memegang peranan penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi maupun pengendalian inflasi di daerah. Meskipun perekonomian Indonesia saat ini terbilang stabil, kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya tetap perlu dilakukan sekaligus melakukan optimalisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengendalaikan inflasi yang terjadi didaerah saat ini.

Rakornas diisi juga dengan diskusi menghadirkan sejumlah narasumber yaitu Dr Hadi Bula Deputi Bidang Badan Pusat Statistik tentang inflasi perbulan, Nyoto Suwignyo Deputi Kerawanan Pangan Nasional , serta dari TNI Polri yang siap berada digarda terdepan dalam penanggulangan inflasi.( Prokom 03 ).