Pemkab Kukar Ikuti Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2022

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Totok Heru Subroto ikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) pengendalian inflasi daerah tahun 2022 secara virtual, di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Rabu (14/9).

Turut mendampingi Asisten III Setkab Kukar pada kesempatan tersebut diantaranya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar Sukotjo, Kepala Disperindag Kukar Arfan Boma Pratama, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemkab Kukar.

Adapun kegiatan bertema “Sinergi dan Inovasi Untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)” yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur tersebut dihadiri secara langsung diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Jhon Wempi Wetipo, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo serta Wagub Provinsi Jawa Timur Emil Elistianto Dardak.

Sementara, Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam arahannya saat membuka Rakor mengatakan, inflasi merupakan musuhnya global, di beberapa negara saat ini sedang mengalami inflasi yang tinggi, hal tersebut menurutnya berdampak pada kenaikan harga global.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo pemerintah memberikan bantuan perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat, berupa tiga jenis tambahan bantalan sosial yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan kontribusi pemerintah daerah agar menggunakan dua persen Dana Transfer Umum (DTU) sebagai tambahan bantalan sosial untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan, serta memberikan Perlindungan Sosial (Perlinsos) tambahan.

Menyikapi arahan Presiden RI Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengendalian inflasi 2022, khususnya terkait extra effort guna menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi kenaikan inflasi pada akhir tahun, diminta setiap daerah untuk melaksanakan langkah aksi diantaranya Memperluas kerjasama antar daerah, Melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga, Pemanfaatan platform perdagangan digital, Menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi, Mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan, Menyusun neraca komoditas pangan strategis, Memperkuat sarana prasarana penyimpanan produk hasil panen terutama di daerah sentra produksi, serta Memperkuat sinergi antara TPIP dan TPID.

“Saya sekali lagi berharap apa yang diamanatkan oleh Presiden untuk dapat kita laksanakan, dan Pemerintah Pusat baik itu dari BI, Badan pangan tugas kita akan terus mengamati ketersediaan, yang terutama ketersediaan pangan,” ucap Airlangga Hartarto.

Untuk diketahui, pada kegiatan tersebut dirangkai pula dengan Penyerahan TPID Awards 2021 Kategori TPID Provinsi Terbaik, TPID Kabupaten/Kota IHK Terbaik, dan TPID Kabupaten/Kota Non IHK Berprestasi.(prokom07)