Pemkab Kukar Ikuti Sosialisasi Koordinasi Kerja Sama BIMP-EAGA Perkuat Ketahanan Pangan

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono, menghadiri Sosialisasi dan Koordinasi Penguatan Kerjasama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), pada Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan, di Queen Marry 2 Meeting Room, Hotel Aston Samarinda, Senin (12/12) pagi.

Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemprov Kaltim dengan Pemkab Kukar yang menghadirkan para narasumber, Muhammad Zain Kementrian Pertanian, Sonny Ariansysh Sukur Kementrian Perekonomian, Sayid Irwan Kadin Pusat, Riko Elis Estrada Kemendagri, dan Siti Hamdiah Kementerian Kelautan dan Perikanan Kaltim.

Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni tersebut, ditandai pemberian cenderamata dari Sekprov Kaltim dan Sekda Kukar kepada para narasumber.

Sunggono yang menyampaikan sambutan tertulis Bupati Kukar Edi Damansyah, mengatakan komitmen Pemkab Kukar dalam pengembangan dan pembangunan pertanian dalam arti luas sangat tegas dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kukar tahun 2021-2026 melalui Visi dan Misi, Cita KUKAR “IDAMAN (INOVATIF, DAYA SAING dan MANDIRI)”.

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kukar Idaman, telah disusun 23 Program Dedikasi/Prioritas. Termasuk berkaitan dengan pembangunan pertanian dalam arti luas melalui Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan dan Program Hilirisasi Produk Pertanian.

Kebijakan ini merupakan salah satu strategi dalam trasformasi ekonomi Kabupaten Kukar yang selama ini didominasi dari sumber daya alam yang tidak terbarukan (unrenewabel resources) kepada sektor sumber daya yang dapat terbarukan (renewabel resources) diantaranya sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Posisi Kabupaten Kukar saat ini memiliki arti penting dan strategis karena selaian selama ini sebagai lumbung pangan Provinsi Kaltim juga akan menjadi wilayah mitra dalam penyediaan pangan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN).

“Kami sangat berharap ke depan, melalui forum ini kita dapat membangun komitmen kerjasama yang konkrit antar wilayah maupun antar negara yang tergabung dalam kerjasama BIMP-EAGA ini, guna percepatan pembangunan ekonomi di daerah kita masing-masing,” demikian pungkasnya.

Sementara itu, Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa BIMP-EAGA merupakan kerjasama sub-nasional antara daerah-daerah di 4 negara yang berdekatan, yaitu 15 provinsi di Kawasan Tengah dan Timur Indonesia, 3 negara bagian Malaysia di Kalimantan Utara, seluruh negara Brunei Darussalam dan 28 Provinsi di kepulauan Mindanao dan Palawan Filipina.

BIMP-EAGA dibentuk secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 di Davao City, Filipina pada tanggal 26 Maret 1994 dengan tujuan utama meningkatkan kerja sama ekonomi dan integrasi di antara wilayah anggotanya.

Wilayah Indonesia yang menjadi area dalam kerja sama BIMP-EAGA meliputi: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Berdasarkan BIMP-EAGA Visions 2025 terdapat 8 cluster yang menjadi fokus kerja sama BIMP-EAGA untuk menunjang pembangunan di wilayah negara anggota yaitu Transportation, Trade and Investment Facilitation, Power and Energy Infrastructure, Information and Communication Technology, Agribusiness, Tourism, Environment and Sosio Cultural and Education.

“Tujuan utama kerjasama klaster pertanian dalam arti luas termasuk perikanan BIMP-EAGA adalah mendukung ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim dengan memperkuat proses rantai nilai produk pangan (pertanian dan perikanan) di kawasan sub-regional BIMP-EAGA. Hal ini diperkuat dengan Hasil Kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara G-20 beberapa waktu lalu yang berlangsung di Bali, dimana salah satunya kesepakatan tentang Ketahanan Pangan yaitu mendorong kolaborasi global untuk mengatasi isu kerawanan pangan yang sedang menjadi persoalan di berbagai negara,” demikian pungkasnya.

Untuk diketahui, sosialisasi tersebut diikuti peserta dari pegawai dilingkup Setkab Kukar dan OPD dilingkup Pemkab Kukar. (prokom05)