Pemkab Kukar Ikuti Webinar Penyamaan Persepsi Peran Pejabat Fungsional Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Asisten Administrasi Umum Totok Heru Subroto, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sukotjo, serta pejabat terkait, mengikuti webinar (seminar yang dilakukan secara online) peran Pejabat Fungsional sebagai Koordinator atau Sub Koordinator dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Sejalan Dengan Reformasi Birokrasi, yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Rabu (19/1).

Webinar dengan tema “Peran Pejabat Fungsional Sebagai Koordinator atau Sub Koordinator Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Penyerapan APBD” itu, diikuti secara virtual jajaran Pemkab Kukar tersebut di ruang konferensi vidio Kantor Bupati Kukar.

Narasumber acara itu diantaranya Dirjen Perbendaharaan Negera Kementerian Keuangan RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan Inspektur Jenderal Kemendagri.

Acara tersebut diikuti Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Kegiatan itu dalam rangka percepatan pelaksanaan program, Kegiatan dan Anggaran Dalam APBD 2022, serta penyamaan persepsi mengenai peran Pejabat Fungsional sebagai koordinator atau sub koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah sejalan dengan reformasi birokrasi.

Webinar itu untuk merumuskan langkah strategis, antisipasi dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan terkait anggaran, dengan adanya penyetaraan jabatan Pejabat Fungsional selaku koordinator atau sub koordinator, sesuai ketentuan maka perlu penyamaan persepsi. Maka, tujuan webinar itu untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) akan tugas pokok dan fungsinya selaku pejabat koordinator atau sub koordinator dalam implementasi pelaksanaan keuangan daerah, sebagai dampak penyetaraan jabatan dan reformasi birokrasi.

Dengan pemahaman tersebut maka diharapkan Kemendagri, kinerja menjadi lebih baik untuk sasaran program kebijakan anggaran dalam APBD 2022 maupun tahun mendatang.

Webinar itu juga sekaligus merumuskan langkah program penanganan pengendalian Covid-19, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemulihan ekonomi nasional, serta memperkuat pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah. (prokom04)