Pemkab Kukar Raih Penghargaan Terbaik Dua Nasional Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa Proaktif

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) raih penghargaan terkait penilaian indeks kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Proaktif terbaik ke dua tingkat kabupaten se-Indonesia dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. Penghargaan itu diterima oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kukar Aspianur Sandi yang diserahkan Kepala LKPP Republik Indonesia Hendrar Prihadi, pada pelaksanaan rakor unit kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah tahun 2023 di Hotel Westin Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Kabag BPBJ Kukar Aspianur Sandi mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan seluruh pihak sehingga meraih hasil terbaik yang diharapkan khususnya dalam penilaian indeks kinerja tata kelola pengadaan barang dan jasa proaktif tingkat nasional.

Menurutnya capaian tersebut adalah bagian dari semangat membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan transparan sebagaimana misi kesatu dari visi misi Kukar Idaman yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.

Lebih lanjut, dirinya berharap kerja kolaborasi seluruh pihak sehingga meraih hasil yang diharapkan tersebut bisa terus dipertahankan, dan ditingkatkan kedepannya, karena tidak ada sebuah capaian yang bisa diraih secara maksimal bila dikerjakan sendiri.

“Alhamdulillah, kami ucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasama seluruh pihak, terutama kepada Pak Sekda (H Sunggono-red), para asisten, rekan-rekan kepala bagian, subkoor dan kassubag dilingkungan Pemkab Kukar, sehingga Kabupaten Kukar meraih hasil yang diharapkan,” ujar Aspianur Sandi.

Ia juga mengapresiasi peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar yang telah ikut berperan aktif dalam melaksanakan pengadaan melalui sistem digitalisasi.

“Saat ini kita lagi mempersiapkan agar penilaian kita naik ke level empat, kita juga menghimbau kedepannya nanti tidak ada lagi OPD-OPD itu paket-paketnya yang offline (manual-red),” ungkap Aspianur Sandi.

Sementara itu, Hendrar Prihadi mengatakan ada beberapa kriteria yang dijadikan alat penilaian dalam memberikan penghargaan tersebut, salah satunya UKPBJ telah mencapai tingkat kematangan Proaktif di tahun 2022.

“Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2022 bernilai Baik, dengan skor lebih dari 70. Dan yang terpenting adalah Pimpinan tertinggi pada kementerian/lembaga/Pemda tidak sedang terjerat permasalahan hukum berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi perhatian publik,” ucap Hendrar Prihadi.

Sekedar informasi, adapun terbaik pertama diraih oleh Kabupaten Badung (Bali) dan terbaik ketiga diraih oleh Kabupaten Buleleng.(prokom07)