Pemkab Kukar Telah Sampaikan LKPD 2022

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah selesai menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kaltim di Samarinda,yang berlangsung di Auditorium setempat,Jumat (24/2).

Penyampaian laporan pengelola keuangan daerah LKPD, merupakan tugas rutin pemerintah daerah,lembaga atau badan setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Negara. Pemkab Kukar selalu menunjukkan ketaatan dalam penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penyerahan LKPD Pemkab Kukar dilakukan satu bulan lebih cepat dari batas akhir penyerahan sesuai Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004, jelas Edi Damansyah disela – sela penyerahan LKPD Pemkab Kukar Tahun Anggaran 2022. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk dorongan dan motivasi dari BPK Perwakilan Kaltim sehingga laporan keuangan itu bisa diserahkan tempat waktu sesuai aturan yang berlaku. Pemkab Kukar telah berkomitmen agar laporan keuangan bisa secepat mungkin disampaikan sebagai pertanggung jawaban, karena masih banyak tugas tugas lain yang harus dikerjakan.

Edi juga menambahkan dari tahun ke tahun Pemkab Kukar terus berusaha melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Dan kerjasama dengan BPKP Kaltim selama ini sudah berjalan dengan baik. Salah satunya dalam pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda). Simda merupakan sistem yang dibangun oleh BPKP dan saat ini sudah diterapkan di lingkungan Pemkab Kukar “Mudah-mudahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI nanti, kita bisa kembali meraih opini WTP.

Setelah penyerahan LKPD Kukar 2022 ini, Pemkab Kukar akan menyiapkan semua hal yang berkaitan dengan audit BPK terhadap LKPD tersebut. Saya meminta kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Kukar untuk berperan aktif terhadap proses audit yang akan dilakukan BPK RI Kaltim terhadap LKPD tahun anggaran 2022 ini.
Dan yang menjadi catatan bagi Pemkab Kukar yaitu kita harus aktif karena nanti saat proses audit rinci BPK banyak membutuhkan data data, membutuhkan penjelasan dan membutuhkan klarifikasi . Untuk itu, Edi Damansyah sangat berharap hasilnya lebih baik, dan kepada seluruh organisasi perangkat daerah di Kukar untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan jangan ada yang meninggalkan tempat saat adanya audit BPK RI, tegasnya. ( Prokom 03 ).