Pemkab Kukar Terus Pantau Stok dan Harga Barang di Pasaran Jelang Nataru

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus lakukan pemantauan stok dan harga barang kebutuhan bahan pokok dipasaran jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Seperti halnya kegiatan rutin mingguan Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Kementerian Dalam Negeri untuk pengendalian inflasi daerah. Kabupaten Kukar sendiri selalu aktif dalam penyampaian laporan tentang ketersediaan barang dan harga kePemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi menyampaikan ke Pemerintah Pusat.

“Seperti dikatakan Mendagri Tito Karnavian dalam Rakor tadi Kabupeten Kukar angka inflasi masih dibawah nasional pada bulan November 5,37, sementara nasional 5,42 dan mengalami penurunan. Untuk Kukar masih dibawah Samarinda dan Balikpapan,” ujar Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar H Haryo Martani, setelah mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi yang diikuti Kabupaten/Kota seIndonesia dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara virtual, diRuang Vidcon lantai 2 Kantor Bupati Kukar, Senin (5/12).

Dikatakan Haryo terkait persiapan dalam menyambut Nataru dan hari besar keagamaan, Pemkab Kukar akan melakukan rapat koordinasi di TPID dan tingkat Forkopimda pada bulan Desember.

Untuk penanganan dampak inflasi Pemkab Kukar melalui Dinas Perindag Kukar, TPID, Bulog dan Perusda Tunggang Parangan melakukan operasi pasar yaitu pasar murah setiap minggu yang bertepatan pada momen CFD dengan harga di bawah harga pasar, karena harga sudah disubsidi oleh pemerintah.

“Stok Kukar sendiri masih dalam posisi aman, namun kita tetap harus waspada karena banyaknya permintaan mendekati Nataru dan cuaca yang tidak menentu di akhir tahun kadang tidak mendukung barang – barang sampai dengan cepat. Dimana barang tersebut didatangkan dari daerah luar Kalimantan yaitu pulau Jawa, jika cuaca tidak menentu pasti akan terganggu pasokannya. Kita usahakan untuk beras tidak terjadi fluktuasi karena beras paling sensitif memacu inflasi,” ungkapnya.

Dalam Rakor tersebut Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden RI, Rakor harus rutin dilaksanakan setiap minggu untuk mengetahui perkembangan inflasi setiap daerah. Inflasi dievaluasi setiap Minggu dan menjadi fokus segala prioritas karena sangat berdampak kepada seluruh rakyat.

“Indonesia salah satu yang mempunyai pondasi keuangan yang sangat kuat. Berkat koordinasi kerja sama yang sangat baik dari Tim Inflasi dengan rekan-rekan semua daerah, maka inflasi di Bulan November menurun menjadi 5,42 % dari 5,71 % di bulan Oktober,” sebutnya.

Tito meminta seluruh Pemda untuk memacu realisasi APBD. Semua anggaran belanja harus terealisasi semaksimal mungkin, begitu pula dengan APBD tidak terjadi Silpa.(Prokom06)