Perjuangkan Non ASN, Bupati Usulkan 5 Tahun Mengabdi Angkat Jadi PNS dan PPPK Tanpa Tes!

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengakui bahwa Kutai Kartanegara masih kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Dirinya meminta agar perekturtan PNS dan PPPK yang dilakukan oleh Pusat melibatkan daerah. “Bahkan saya usulkan Non ASN yang sudah mengabdi 5 tahun dapat diangkat jadi PNS dan PPPK tanpa tes,”. Bupati Edi Damansyah.

“INILAH yang terus kita perjuangkan agar perekrutan ASN dan PPPK melibatkan Pemerintah daerah, bahkan yang sudah mengabdi 5 tahun berturut-turut kita usulkan untuk diangkat langsung tanpa tes,” tegas Edi Damansyah saat Apel Siaga Penyuluh Pertanian Lapangan di Taman Teknologi Pewrtanian Tenggarong Seberang baru-baru ini yang langsung diamini para PPL Non ASN.

Kendati demikian kata Bupati Edi Damansyah dirinya juga bersyukur atas telah dilakukannya diklat bagi para penyuluh PPL di Kukar yang ditandai dengan penyerahan SK.

“Alhamdulillah pada tahap I telah dilakukan Diklat 90 orang PPL Swadaya dan hari ini telah diserahkan SK-nya. Kemudian pada Tahap II juga telah dilakukan Diklat bagi calon PPL Swadaya sebanyak 35 orang,” ujarnya.

Diakui Edi Damansyah, saat ini masih kekurangan tenaga penyuluh (PPL).

“Kebutuhan tenaga penyuluh (PPL) berdasarkan analisis Distanak Kukar sebanyak 384 orang (dengan asumsi 1 penyuluh membina 8 kelompok tani). Sedangkan Jumlah penyuluh yang ada hanya 289 orang (Penyuluh ASN, PPPK dan Swadaya),” katanya.

Menurut Edi, data analisis tersebut masih kekurangan tenaga penyuluh (PPL) sebanyak 75 orang. Mengingat pengangkatan ASN dan PPPK menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga salah satu strategi pemenuhan jumlah PPL adalah dengan mendorong PPL Swadaya dan terus diperjuangkan agar pemda dilibatkan dalam perekrutan ASN dan PPPK.

Dijelaskan bupati Edi Damansyah bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Penyuluh Pertanian, kami juga memberikan perhatian khusus baik utamanya untuk kegiatan operasional penyuluhan.

“Untuk penyuluh PNS telah disalurkan uang harian pertemuan diluar kantor sebesar Rp. 600 ribu /bulan selama 7 bulan, bersumber dari dana Bankeu. Untuk Tahun 2023 direncanakan Rp. 600 ribu/bulan dari Bankeu selama 7 bulan dan Rp. 600 ribu/bulan dari APBD Kukar selama 10 bulan. Pada tahun 2023 juga telah disusun anggaran untuk dana paket data penyuluh pertanian sebesar 150 ribu/bulan selama 10 bulan (untuk semua penyuluh),” katanya.

Selain itu, untuk semua penyuluh pertanian (PPL) juga diberikan bantuan/fasilitasi sarana demplot (290 paket) termasuk untuk 19 BPP. Demplot ini menjadi sangat penting, karena diharapkan sebagai “percontohan” bagi petani yang dibina.

“Saya berharap demplot yang dibuat PPL harus lebih baik dari yang dilakukan oleh petani. Pada tahun 2023, melalui tambahan dana Bankeu direncanakan juga akan ada pengadaan laptop bagi penyuluh pertanian. Tahun 2023 juga dilaksanakan akan dilakukan fasilitasi Penyusunan Programa penyuluhan dari tingkat desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten,” harapnya. (Prokom10)