Rakor Inflasi Dengan Mendagri, Pemkab Kukar Lakukan Monitoring, Jaga Stabilitas Harga

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Totok Heru Subroto bersama sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait mengikuti secara Virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI), Senin (26/12) pagi di Ruang Vidcon Kantor Bupati Kukar.

Dalam arahannya, Mendagri M Tito Karnavian mengatakan pengendalian barang dan jasa menjadi isu penting tidak hanya tingkat nasional melainkan global turut menjadi perhatian serius terutama menjelang tahun baru yang berimbas pada kenaikan komoditas bahan pokok, jasa dan lainnya.

“Minggu terakhir tahun 2022 ini menjadi momentum adanya natal dan tahun baru yang perlu mendapatkan perhatian untuk melakukan monitoring intervensi pengendalian barang pokok, jasa lainnya semua daerah,” katanya.

Menurut Tito, pengendalian tersebut perlu kebersamaan baik pusat maupun daerah dalam melakukan langkah di daerah masing-masing.

“Saya mengingatkan semua Kepala Daerah untuk terus melakukan upaya nyata penanganan inflasi dengan melaksanakan pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melakukan gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta melakukan dukungan transportasi dari APBD,” ujarnya.

Tito juga menyimpulkan hasil rakor tersebut menghasilkan bahwa kenaikan harga cabai rawit merah dipengaruhi oleh faktor musim (Cuaca) di sentra produksi yang hujan terus menerus. Bahwa kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras, dipengaruhi oleh naiknya Harga Pokok Pembelian (HPP), sehingga kenaikan harga pembelian ditingkat peternak, ditambah naiknya biaya transport berimplikasi naiknnya harga ditingkat penjualan hingga tingkat konsumen akhir.

Kemudian naiknya HPP dan berakhirnya panen raya menyebabkan naiknya harga beras, selain itu penyerapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berimplikasi pada semakin naiknya permintaan yang turut berkontribusi naiknya harga beras nasional.

“Hasil pengecekan Satgas Pangan Polri dilapangan, didapatkan ketersediaan beras di masyarakat (Penggilingan, Distributor dan Pengecer), Ketersediaan aman dan tidak ada kekosongan stok atau kelangkaan barang,” ujarnya.

Selain menyimpulkan, Tito juga merekomendasikan perlunya upaya optimalisasi perdagangan antar wilayah khususnya dari sentra produksi daerah surplus ke sentra konsumsi daerah defisit dan BUMN Pangan agar menjadi offtaker produksi petani.

Perlunya harmonisasi harga acuan secara periodik dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategi baik global, regional dan nasional, serta pembinaan hukum pada pelaku usaha agar mematuhi kebijakan harga acuan guna menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitasi harga pangan. Jelasnya.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Pemkab Kukar melalui Asisten III Totok Heru Subroto mengatakan Pemkab Kukar mendukung penuh kebijakan dalam pengendalian inflasi di daerah khususnya di Kutai Kartanegara.

“Sesuai hasil rakor dan rekomendasi yang disampaikan Mendagri (Tito Karnavian-red), Pemkab Kukar siap menindaklanjuti dengan melakukan monitoring dalam upaya pengendalian harga bahan pokok, dan jasa lainnya,” jelasnya. (Prokom10)