Sederhanakan Proses Administrasi, Wabup: Kami Siap Dukung RPP Pejabat Eselon II Kukar di PKN

Tenggarong – Masih kurang efisiennya proses pertanggungjawaban suatu kegiatan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), membuat Bupati dan Wakil Bupati Edi Damansyah – Rendi Solihin terus mengupayakan perubahan khususnya untuk menyederhanakan sistem pertanggungjawaban agar efekif, efisien, akurat dan tepat waktu.

“Kami akui memang proses administrasi belum efisien, maka sesuai arahan Pak Bupati Edi Damansyah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melakukan perubahan,” ujar Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin saat menjadi mentor evaluasi/seminar Rancangan Proyek Perubahan (RPP) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II angkatan XIV tahun 2022 Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jumat (26/8) di Pusat Pelatihan Pengembangan (Puslatbang) Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (KDOD), Samarinda.

Untuk diketahui, Pejabat Eselon II Kukar yang mengikuti PKN tersebut, diantaranya yaitu, Kepala Dinas pekerjaan Umum Wisnu Wardhana, Kadis Komunikasi dan Informatika Dafip Haryanto, Inspektur H Heriansyah, Kepala Dinas Perhubungan Ahmad Junaidi, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Muslik, yang dikomandoi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Sukoco selaku Project Leader, dengan Mentor Sekda Sunggono dan Wabup Rendi Solihin.

Wabup melanjutkan, dengan RPP yang dibuat para Pejabat Eselon II Kukar tersebut, diharapkan masalah tersebut dapat segera diatasi.
Untuk itu, Rendi sangat mendukung RPP tersebut dan siap memfasilitasi yakni dalam Perubahan APBD 2022 dan APBD 2023.

“Saya akan meresmikan sendiri Lounching RPP ini, agar bisa didukung seluruh OPD Kukar,” ujarnya dihadapan para Pelatih, Widyaiswara kegiatan tersebut.

Sementara, Kepala BPKAD Kukar Sukoco selaku Project Leader RPP mengatakan pihaknya setuju sekali pembinaan kepemimpinan nasional Pejabat Eselon II memakai pola seperti itu, dengan mengedepankan output proyek perubahan yang dibuat masing-masing peserta, dengan harapan bisa memberikan perubahan di asal daerah peserta PKN masing-masing.

Dikatakannya, para peserta dari Kukar ada tujuh Pejabat Eselon II, berarti ada tujuh RPP. Pemerintah pusat mengharapkan pimpinan yang inovatif dan kreratif membuat RPP yang bisa diwujudkan.

“Jika sejumlah RPP ini diimplementasikan dengan baik, maka akan membawa perubahan yang berarti untuk Pembanguann Kukar Idaman untuk mewujudkan masyarakat Kukar sejahtera dan bahagia,” ujarnya.(prokom04)