Sekda Kukar Buka Bimtek Ketahanan Pangan Dan Pembentukan Koperasi Merah Putih
Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono membukaan Bimbingan Teknis Ketahanan Pangan di Desa dan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai Instruksi Presiden no.9 Tahun 2025 Bertempat di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Jumat (24/10/2025)
Sambutan Bupati Kukar yang di bacakan Sekda Kukar Sunggono mengatakan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebijakan ketahanan pangan di desa, merujuk pada upaya pencapaian SDGs Desa utamanya pada terwujudnya Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif, maka dari itu tujuan dari Program Ketahanan Pangan Desa, yaitu : 1) Meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa; 2) Meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan 3) Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar menyambut baik dan mengapresiasi atas pelaksaan Kegiatan Bimbingan Teknis ini. Tentunya melalui Bimtek ini diharapkan, selain dapat memberikan informasi dan edukasi kepada peserta, juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam percepatan pencapaian target ketahanan pangan dan koperasi desa merah putih di masing-masing desa” Katanya
Lanjut Sunggono mengatakan sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bahwa dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita Kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita Keenam menuju Indonesia Emas 2045, maka perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Alhamdulillah di Kabupaten Kutai Kartanegara telah terbentuk Koperasi Desa/Kelurahan di seluruh wilayah desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka dari itu kami mengharapkan dalam mendorong ketahanan pangan di desa, harus dibangun sinergi dan kolaborasi antara BUM Desa dan Koperasi Desa. Peran kedua lembaga ini harus bisa saling melengkapi dan menguatkan dalam mendorong percepatan pembangunan di desa termasuk kaitan dengan program ketahanan pangan desa. Jangan sampai terjadi kompetisi yang tidak sehat di antara kedua lembaga ini.
Tentu melalui kegiatan Bimtek ini, kami juga mengharapkan agar para narasumber dapat memberikan tips dan trik termasuk strategi membangun sinergi dan kolaborasi antar lembaga di desa” Ujarnya
Tambah Sunggono mengatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kukar terhadap pembangunan pertanian dalam arti luas sangat besar dan menjadi salah satu program prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah, tentu kebijakan tersebut merupakan salah satu strategi transformasi ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dari ekonomi yang bertumpu/bergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan (unrenewable resources) khususnya dari sektor pertambangan minyak bumi, gas dan batubara ke ekonomi yang terbarukan (renewable resources) melalui pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Kukar dalam lebih dari 1 dekade terakhir, memiliki kedudukan dan posisi strategis di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya sebagai Lumbung Pangan Provinsi Kalimantan Timur. Sampai saat ini Kabupaten Kukar telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyediaan pangan termasuk utamanya padi (beras) di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh Karenanya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan Visi, Misi dan Program-Program Prioritas (Program Dedikasi) Kukar Idaman Terbaik yang telah ditetapkan, tanpa adanya kerjasama dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk TNI, POLRI, Perguruan Tinggi, Swasta, NGO dan Media (Penta Helix)” Ujarnya (Prokom09)
