Sekda Terima Kunjungan Pelaksana Bandara APT Pranoto, Bahas Rencana Pengembangan Bandara

Tenggarong – Sekretaris Daerah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono menerima kunjungan Kepala Unit Pelaksana Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda, Agung Pracayanto bersama jajarannya, Selasa (25/1) di ruang rapat Sekda.

Agung Pracayanto mengatakan, kunjungannya dimaksudkan untuk meminta dukungan Pemkab Kukar terkait pengembangan Bandara APT Pranoto, yang saat ini telah menjadi alternatif penting setelah bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan.

Ditambahkannya, dukungan juga pihaknya mintakan ke Pemkot Samarinda, karena rencana pengembangannya juga ke arah wilayah Samarinda.
Dirinya berharap rencana pengembangan mendapat dukungan penuh dari kedua Pemerintahan tersebut. “Kami telah melakukan perencanaan pengembangan bandara ini, dimana sudah ada rencana umum pengembangan sampai tahun 2035, jadi dukungan dari Pemerintah sangat kami harapkan,” ujarnya.

Sementara, Sekda H Sunggono mengatakan Badan Pengelola bandara APT Pranoto ingin minta komitmen Pemkab Kukar atas rencana pengembangan bandara yang memerlukan lahan seluas 10 hektar.

“Secara bertahap rencana pengembangannya sudah dipresentasikan termasuk rencana ke depan sampai tahun 2035, ada kurang lebih 10 hektar lahan yang mereka butuhkan untuk rencana pengembangan,” kata Sunggono.

Lebih lanjut Ia mengungkapkan, dokumen kesanggupan Pemkab Kukar untuk mendukung rencana pengembangan itu pengadaan lahannya diminta pihak Bandara APT Pranoto dari sekarang, untuk menjadi dasar kementerian untuk membuat kajian rencana pengembangan itu sendiri. “Lahan 10 hektar itu masuk Kukar di desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak. Diantaranya untuk bikin runway, seperti yang saya bilang, kita belum bisa pastikan dan biayanya dari mana. Memang ada dua skenario pembiayaan pengembangan bandara itu khususnya untuk 10 hektar lahan yang dibutuhkan itu, bisa melalui Pemda atau dari anggaran Pemerintah Pusat. Mereka berharap jika dimungkinkan dari Pemda,” paparnya.

Namun, Pemkab belum bisa memastikan karena harus berkoordinasi dulu termasuk dengan DPRD terkait permasalahan anggarannya. “Kita juga mempertimbangkan kemungkinan kontribusi pendapatan yang bisa didapatkan dari aset, karena ada aset Pemkab Kukar yang masuk dalam wilayah pengembangan itu,” ujarnya.

Kemudian dikatakan Sekda, apakah dari rencana pengembangan itu Perusahaan Daerah (Perusda) Kukar bisa dilibatkan, dan apakah kajian pengembangan itu sudah dilakukan secara menyeluruh mulai dari sisi perhubungan darat, laut, semuanya perlu dikaji.
Untuk pengembangan ini, tambahnya akan dilengkapi dokumennya secara bertahap, untuk itu dalam waktu dekat rencananya akan diadakan tinjauan lapangan semua Perangkat Daerah terkait untuk memastikan beberapa pertanyaan itu bisa langsung terjawab di lapangan.

“Nanti tahapannya setelah kita turun ke lapangan sama-sama, nanti kami laporkan ke Bupati, dan Bupati yang akan memutuskan buat dukungannya seperti apa,” pungasnya.

Hadir dalam pertemuan itu dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Bappeda, BPKAD, Bagian Perekonomian, serta perwakilan Kecamatan Muara Badak.(Prokom01)