Syarifah Jabarkan Realisasi Anggaran APBD Kukar Tahun 2023
TENGGARONG – Plt Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Syarifah Vanessa Vilna menjabarkan realisasi Anggaran APBD dalam Rapat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Tenggarong, Rabu (3/5/2023) pagi.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Kukar Edi Damansyah didampingi Wakilnya H Rendi Solihin, Sekda Kukar Dr. Sunggono serta para Asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan secara virtual para camat, kepala desa dan lurah se-Kukar.
Plt Kepala Bappeda Syarifah Vanessa dalam laporannya terkait realisasi APBD triwulan I Tahun 2023 mengatakan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian dari manajemen pembangunan daerah yang dimaksudkan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
“Tujuannya memberikan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan kegiatan yang dipantau secara online melalui aplikasi e-Pantau,” katanya.
Adapun gambaran alokasi anggaran APBD dari tahun 2021 yakni APBD Rp5,2 Triliun dengan realisasi keuangan Rp84,42 persen atau Rp4,418 Triliun. APBD Tahun 2022 yakni APBD Rp6,5 Triliun dengan realisasi keuangan Rp80,48 persen atau Rp5,27 triliun.
Sementara gambaran alokasi anggaran APBD tahun 2023 triwulan I yakni APBD Kukar Rp7,78 Triliun dengan 463 program, 1.103 kegiatan dan 2.973 sub kegiatan.
Ditambahkan Syarifah berdasarkan komitmen kebijakan anggaran tahun 2023 dengan rincian Reformaai Birokrasi Rp111,4 Miliar, Peningkatan SDM Rp2,84 Triliun, Ekonomi Unggulan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Rp702 M, Infrastruktur Dasar dan Wilayah Rp1,6 T dan Lingkungan Hidup Rp34 Miliar.
Capaian tahapan pelaksanaan triwulan I yakni Januari realisasi keuangan sebesar 2,19 persen, fisik 3,63 persen dan tahapan pelaksanaan 15,33 persen. Kemudian Pebruari keuangan 4,24 persen, fisik 7,58 persen, 22,08 persen pelaksanaan. Maret realisasi keuabgan 6,99 persen, fisik 13,26 persen dan realisasi pelaksanaan28,35 persen. (Prokom10)
