Tingkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian, Bappeda Lakukan Pendampingan Pengisian E-Pantau

Tenggarong – Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sy. Vanessa Vilna menyebutkan E – Pantau (Sistem Pemantauan dan Evaluasi) merupakan satu-satunya alat yang saat ini dipakai untuk menilai program kerja kegiatan dan sub kegiatan di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Hal tersebut dikatakan saat membuka kegiatan Pendampingan Optimalisasi Data Evaluasi dan Pengendalian yang diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Kukar, yang digelar di Hotel Khas Tugu Yogyakarta, Jumat (15/9).

Turut mendampingi Plt. Kepala Bappeda dalam kegiatan itu Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (P3D) Saiful Bahri dan Kabid Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah (Saprasbangwil) Herry Setiawan.

Sy. Vanessa Vilna menyebutkan tujuan utama dilakukan pendampingan ini untuk meningkatkan kwalitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.

“Sebenarnya target kegiatan ini adalah sekretaris perangkat daerah, karena kami anggap sekretaris ini sebagai koordinator setiap pelaporan di perangkat daerah” sebutnya.

Vanessa mengeluhkan kurangnya kwalitas perencanaan di OPD sehingga saat rapat koordinasi dan pengendalian (Rakordal) tidak bisa menyajikan data dengan baik ke pimpinan.

“Untuk itulah kita lakukan pendampingan dalam pengisian E – pantau ini” ujarnya.

Ia meminta agar nantinya tidak terjadi lagi kesalahan dalam pengisian E- pantau, sehingga bisa memberikan diskripsi yang jelas terkait pelaksanaan kegiatan.

Untuk diketahui e-Pantau berbasis elektronik disusun guna meningkatkan kualitas proses dan hasil pemantauan dan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara keseluruhan. Tujuannya untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD.

Sistem e-Pantau merupakan sistem pelaporan data realisasi hasil pemantauan, sehingga data realisasi hasil pemantauan harus di-entri-kan di sistem e-Pantau dengan pendekatan nilai absolut dan parsial atau tidak kumulatif, baik untuk alokasi anggaran maupun capaian fisik. Entri data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan, disertai dengan informasi status pelaksanaan dan permasalahan serta bukti pendukung. (Prokom01).