Tingkatkan Peran Kabupaten/Kota Terkait Otonomi Daerah, Asisten I Pemkab Kukar Ikuti Rakor Pemerintahan se-Kaltim
Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Se-Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025, bertempat di Grand Elty Singgasana Tenggarong, Rabu (29/10/2025).
Adapun kegiatan bertemakan “Kolaborasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Meningkatkan Peran Otonomi Daerah” dibuka oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kaltim Siti Sugiyanti, dimana kegiatan sendiri diikuti para Asisten Satu, Kepala Bagian Pemerintahan, dan Kepala Bagian Kerjasama dari kabupaten/kota Se-Kaltim, dengan menghadirkan narasumber diantaranya dari Kemendagri RI.
Sementara itu, Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri dalam sambutannya yang dibacakan oleh Akhmad Taufik Hidayat mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada Pemerintah Provinsi Kaltim yang telah memberikan kepercayaan dan amanah kepada Pemerintah Kabupaten Kukar sebagai tuan rumah dari pelaksanaan Rakor Pemerintahan Se-Kaltim tahun 2025.
Bupati Kukar berharap rakor tersebut dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses dari awal hingga berakhirnya nanti, dan dapat menghasilkan berbagai keputusan yang dapat diterima semua pihak yang terlibat.
”Sebagaimana tema yang dirumuskan dalam rapat koordinasi ini, yaitu kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-kalimantan timur dalam rangka meningkatkan Peran otonomi daerah, maka kami Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sungguh-sungguh berharap bahwa rakor ini benar-benar dapat mewujudkan kolaborasi tersebut, ” ujar Aulia dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Aulia berharap, rakor itu bisa memfasilitasi komunikasi, koordinasi bahkan evaluasi antar instansi pemerintah daerah yang selama ini masih kurang optimal dan seringkali menjadi kendala atau hambatan utama, yang mungkin memerlukan manajemen kerjasama antar aparat pemerintah daerah sehingga ke depan berbagai hambatan dalam upaya kerjasama tersebut dapat diminimalisir.
”semoga rakor ini menghasilkan keputusan-keputusan bersama yang memberi manfaat maksimal tidak hanya bagi pemerintah daerah masing-masing, tapi jauh lebih penting dari itu, membawa manfaat dan kebaikan serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat masing-masing daerah, terutama daerah-daerah yang secara langsung saling berbatasan, ” pungkasnya. (Prokom07).
