Wabup Resmi Luncurkan Proyek Perubahan Pertanggungjawaban Belanja Online ‘Cakep’

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar Sukotjo serta Kepala Cabang Bankaltimtara Tenggarong Amuniantoyo, meluncurkan Proyek Perubahan Pertanggungjawaban Belanja Online Cepat Akurat Akuntabel Ekonomis Pasti (Cakep) dan Evaluasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah (ATKP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu (23/10) ditandai dengan menekan tombol sirene.

Wabup H Rendi Solihin memberikan penghargaan yang tinggi kepada para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bankaltimtara, yang dikoordinir oleh BPKAD telah melaksanakan koordinasi penatausahaan dan pertanggung jawaban belanja di Kukar dengan baik.

Dikatakan Wabup sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kukar yang telah bekerjasama dengan partner setia kita yaitu Bankaltimtara telah menghasilkan 9 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sejak tahun 2012 yang terputus hanya ditahun 2017. Bankaltimtara sebagai ujung tombak pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, yaitu para pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara SKPD di lingkungan Pemerintah Kukar yang telah mengadministrasikan pengelolaan keuangannya dengan baik dan wajar.

Menurutnya, perkembangan pengelolaan keuangan daerah di Kukar mengalami kemajuan yang signifikan mulai dari diberlakukannya Transaksi Non Tunai (TNT) ditindaklanjuti dengan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah melalui SP2D online dan dilengkapi dengan ATKP.

Namun demikian belum disempurnakan dengan adanya regulasi yang mengatur dokumen standar transaksi online, sehingga mampu menjawab kegelisahan pimpinan terkait dengan percepatan pelaksanaan pembangunan percepatan pertanggung jawaban belanja.

“Semoga pedoman pertanggung jawaban ini dapat memudahkan pengelolaan Keuangam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan melalui percepatan pertanggung jawaban belanjanya,” harapnya.

Kepala BPKAD Kukar Sokotjo mengatakan, latar belakang Launching Proyek Perubahan Pertanggung jawaban Belanja Online Cepat Akurat Akuntabel Ekonomi Pasti (Cakep) ini, adalah lambatnya penyelesaian dokumen pertanggung jawaban belanja yaitu ganti uang persediaan (GU) serta pembayaran langsung (LS).Tingkat ke-akurat-an dan keakuntabelitasan data kurang dapat dipercaya, serta alokasi dana penyelesaian dokumen, pertanggung jawaban belanja tidak ekonomis.

Adapun tujuan Launching Si Cakep ini adalah tersedianya surat edaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tentang dokumen standar pertangungjawaban online, dan implementasi peraturan Bupati tentang pedoman pertanggung jawaban belanja online dirasakan manfaatnya dan mampu mendorong percepatan pembangunan di Kukar. (Prokom-02)