Wabup Terima DIPA dan Buku TKDD 2023 Dari Gubernur Kaltim

Tenggarong – Gubernur Provinsi Kalimantan Timur H Isran Noor didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 kepada Kepala Daerah dan Pimpinan instansi/lembaga se-Kaltim senilai Rp 62,79 triliun. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Jum’at (2/12).

Untuk Kutai Kartanegara diterimakan oleh Wakil Bupati H Rendi Solihin.

Gubernur Kaltim dalam sambutannya mengatakan DIPA Kementerian / Lembaga dan buku Alokasi TKDD merupakan dokumen pelaksanaan APBN. Kegiatan tersebut dilaksanakan satu hari setelah kegiatan serupa di Istana Negara, oleh Presiden kepada menteri / pimpinan Lembaga dan Gubernur. Dokumen pelaksanaan APBN 2023 diserahkan lebih awal di bulan Desember 2022, dengan harapan satuan kerja Kementerian / lembaga dan Pemerintah Daerah dapat lebih awal mempersiapkan pelaksanaan Anggaran 2023, ujar Gubernur Isran Noor.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN Tahun Anggaran 2023 di wilayah Kalimantan Timur adalah sebesar Rp 62,79 triliun, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga melalui DIPA 2023 dengan nilai total Rp30,20 triliun dan total alokasi TKDD 2023 untuk seluruh pemerintah daerah di wilayah Kaltim ditetapkan Rp32,59 triliun. 

Total alokasi Transfer ke dana daerah dan dana desa Tahun 2023 untuk seluruh Pemerintah Daerah di Wilayah Kaltim ditetapkan Rp 32,59 Triliun dengan rincian perwilayah sebagai berikut : Provinsi Kaltim Rp 6,562 triliun, Kabupaten Berau Rp 2,774 Triliun, Kabupaten Kutai Kartanegara Rp 5,919 Triliun, Kabupaten Kubar Rp 2,687 Triliun, Kabupaten Kutim Rp 4,664 Triliun, Kabupaten Paser Rp 2,257 triliun, Kota Balikpapan Rp 1,599 Triliun,Kota Bontang Rp 1,372 Triliun, Kota Samarinda Rp 1,872 Triliun, Kabupaten Panajam Paser Utara Rp 1,367 Triliun dan Kabupaten Mahakam Ulu Rp 1,508 triliun.

“Alhamdulillah dana alokasi transfer ke daerah meningkat seperti untuk belanja Kementerian / lembaga (K/L) Tahun 2023 mencatatkan sejarah baru, terbesar sepanjang sejarah Kaltim, jumlah ini meningkat drastis dibandingkan dengan Alokasi APBN 2022,” ujarnya.

Belanja K/L meningkat lebih dari 340 % dari pagu awal 2022 sebesar 8, 75 Triliun. Belanja K/L tersebut dialokasikan untuk 38 K/L yang terdiri dari 399 satuan kerja di Kaltim. Sebagian kenaikan alokasi belanja K/L akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN, senilai Rp 22,9 triliun atau 75,8 % dari belanja K/L di Kaltim. Diharapkan pembangunan IKN akan melahirkan magnet pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Kaltim, ujar Gubernur.

Diakhir sambutannya Isran Noor berharap agar semua dapat mempercepat realisasi belanja APBD khususnya belanja modal dan belanja sosial mengendalikan secara detail belanja – belanja yang ada jangan terjebak rutinitas serta memperbesar pembelian produk – produk dalam negeri khsusnya produk UMKM.

Penggunaan Dana desa 2023 disinkronisasikan dengan prioritas nasional utamanya program pemulihan ekonomi yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem maksimal 25 %, memberikan bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa , dana operasional pemerintah desa dan dukungan program sektor prioritas di Desa. (Prokom03).