Workshop – FGD Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Diharapkan Menghasilkan Rumusan Rencana Strategis Daerah

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono membuka workshop dan Forum Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-PKSB) di Kukar, di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Rabu (15/3/2023).

Kegiatan itu digelar oleh Dinas Perkebunan Kukar bekerjasama dengan Universitas Palangkaraya, Center for International Forestry Research (CIFOR), Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG), dan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, mengambil tema Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Untuk Mendukung Inisiatif Pendekatan Yuridiksi Melalui Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-PKSB) dii Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

Kadisbun Kukar H Muhammad Taufik dalam laporannya mengatakan apa yang telah dilaksanakan tersebut merupakan langkah awal dari rangkaian kegiatan penelitian tata kelola perkebunan kelapa sawit yang lestari dan berkelanjutan, melalui pendekatan yuridiksi dan pendekatan lanskap yang nantinya akan dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Inovasi Gambut, universitas Palangkaraya (PPIIG-UPR) bekerjasama dengan CIFOR dan Universitas Mulawarman di Kabupaten Kukar.

Adapun tujuan dari penelitian itu sendiri guna merefleksikan bersama perkembangan implementasi RAD-PKSB, serta memahami lebih lanjut konteks sektor sawit di Kukar dengan pendekatan yuridiksi.

“Ini juga bagian dari mengenalkan riset dan rencana kerja PPIIG-UPR dan CIFOR terkait RAD-PKSB di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar H Muhammad Taufik.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Kukar H Sunggono mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan, karena menurutnya hal tersebut tidak lain merupakan upaya antisipasi sekaligus langkah-langkah rencana strategis melalui mekanisme dan tahapan proses pembaharuan sumber daya alam sesuai potensi daerah, khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan melibatkan berbagai komponen stakeholder di daerah secara kolaboratif dan sinergis melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Keberadaan luas areal tanaman perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kukar pada tahun 2022 sebesar 258.423 hektar, yang terdiri dari lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan seluas 199.596 hektar dan lahan perkebunan rakyat sebesar 58.827 hektar, dengan total produksi mencapai 3.033.847 ton, yang mengalami kenaikan sebesar 56.981 ton dari tahun 2021 yang mencapai 2.976.866 ton atau 1,9 persen. Sedangkan Kontribusi hasil perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Provinsi Kaltim sekitar 19,74 persen, dan yang merupakan kontribusi terbesar kedua setelah Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Menurutnya, sektor perkebunan di Kukar saat ini didominasi oleh komoditas kelapa sawit seluas 226.836 hektar dengan produksi mencapai 3.016.573 ton atau 99,4 persen. Dimana CPO yang dihasilkan dari hasil perkebunan perusahaan sebanyak 2.754.458 ton per hektar per tahun, sedangkan CPO yang dihasilkan dari perkebunan rakyat sebanyak 256,253 ton per hektar per tahun.

“Adapun nilai kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 mencapai sekitar 13,7 persen, dimana produksi komoditi perkebunan memberikan kontribusi yang paling besar terhadap PDRB sektor pertanian, yaitu mencapai lebih dari 50 persen dengan tingkat kesejahteraan pekebun juga meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 yang ditunjukkan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 158,30,” ujarnya.

Sementara itu, berkaitan dengan kondisi aktivitas interaksi kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan yang saat ini mulai berangsur pulih kembali dampak terjadinya musibah wabah pandemi Covid 19, Edi Damansyah mengatakan sudah semestinya disyukuri, namun juga harus segara dibarengi dengan melakukan percepatan pembangunan didaerah, melalui berbagai program kerja dan agenda kegiatan yang lebih bermakna khususnya di berbagai bidang pembangunan didaerah, dengan cara melibatkan seluruh stakeholder yang ada didaerah.

Oleh karena itu, Edi Damansyah mengajak seluruh stakeholder terkait bahu membahu membangun produktivitas kerja yang prima dalam menghadirkan formulasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan didaerah, yang menghadirkan berbagai inovasi dan pengembangan IPTEK bernilai tinggi dan berkualitas dengan menghadirkan ide-ide pemikiran yang ilmiah, otentik, menarik, dan cemerlang serta dikreasikan dengan nilai potensi strategis didaerah, sesuai situasi dan kondisi yang terjadi, terutama upaya bersama dalam persiapan menyambut perpindahan IKN di Propinsi Kalimantan Timur.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, saya sangat mendukung kegiatan ini dan berkomitmen agar rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara bisa diwujudkan sesuai asas Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan yakni, Kedaulatan, Kemandirian, Kebermanfaatan, Keberlanjutan, Keterpaduan, Kebersamaan, Keterbukaan, Efisiensi, Berkeadilan, Kearifan local, dan Kelestarian fungsi lingkungan hidup,” ujarnya.

Ia berharap melalui kegiatan workshop dan FGD KSB tersebut seluruh peserta dapat menghasilkan rumusan rencana strategis kebijakan RAD KSB didaerah, yang mampu dimplementasikan, sehingga dimasa mendatang melalui perkebunan kelapa Sawit berkelanjutan, dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dan dampak positif pada peningkatan pertumbuhan dan pengembangn ekonomi, pajak dan retribusi, serta jasa. Sebagaimana tujuannya yaitu Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan pendapatan daerah. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar. Menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industry dalam dan luar negeri. dan Memelihara keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah perkebunan. serta Menjaga stabilitas harga komoditas perkebunan di tingkat petani dengan meningkatkan peran pemerintah daerah, peran serta asosiasi, dan kelembagaan pekebun.(prokom07).