Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin sampaikan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, pada rapat paripurna DPRD Kukar, Senin (16/08/2021).

Rendi mengatakan KUA disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun. Untuk itu, KUA disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun sebelumnya, yang secara umum memuat evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pembiayaan pembangunan daerah.

Lebih lanjut Rendi juga mengatakan berdasarkan atas asumsi dan proyeksi pendapatan daerah yang mèngalami peningkatan dảri tahun sebelumnya maka diperlukan analisis alokasi belanja yang cermat, efektif dan efisien sesuai dengan koridor pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam penggunaan anggaran di tahun berikutnya dapat lebih baik lagi.

Dikatakannya, KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 dirancang sesuai dengan visi misi Kukar Idaman. Ada beberapa hal yang perlu untuk mendapat persetujuan bersama antara TAPD dan DPRD diantaranya yaitu asumsi optimis yang harus disesuaikan dengan memperhatikan perkembangan penanganan pandemi Covid-19. Belanja Bantuan Sosial yang belum dialokasikan . Belanja Tidak Terduga. Belum teralokasikannya anggaran untuk kelurahan yang dalam RKPD. Adanya kemungkinan pergeseran pagu anggaran antar kegiatan/sub kegiatan tanpa merubah nilai pagu secara keseluruhan. Serta, belum dialokasikan asumsi SILPA tahun 2021 yang aman dalam ikut mendanai kegiatan pembangunan.

Rendi berharap semangat sinergitas, dan suasana kebersamaan akan terus terjaga sebagai wujud dari pengabdian terhadap pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan Kutai Kartanegara.

“Tentunya dengan harapan dari semua yang sudah disampaikan secara rinci tentang rancangan kebijakan- kebijakan APBD 2022 yang tertuang di dalam dokumen rancangan KUA TA.2022 dan rancangan PPAS TA. 2022, agar dapat ditindaklanjuti, dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi bagian dari dokumen penganggaran tahun 2022,” demikian ujarnya. (Prokom 09)

Tenggarong – Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan Witjaksono Subagjo menyerahkan secara simbolis pemberian remisi kepada 3 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (lapas) kelas IIA Tenggarong.

Pemberian remisi itu dalam rangka rangka HUT ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021, di Lapas Tenggarong Selasa (17/8/2021).

Hari Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hari yang membahagiakan bagi para narapidana, pasalnya pada HUT RI itu sebagian para napi akan mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman, bahkan ada yang langsung bebas.

Pada HUT RI ke 76 tahun ini, 710 Napi di Lapas Tenggarong mendapat remisi atau pengurangan hukuman pidana, 3 diantaranya mendapat Remisi Umum (RU) II atau langsung bebas.

Hal ini dikatakan Kalapas Tenggarong Agus Dwirijanto , didampingi Kalapas Perempuan Tenggarong Sri Astiana dan Kepala LPKA Kelas II Samarinda Mudo Mulyanto.

“Untuk Lapas Kelas IIA Tenggarong yang kita usulkan 710 Napi, terdiri dari RU I atau pengurangan masa hukuman yang besarannya bervariasi, mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan sebanyak 707 orang, dan 3 orang mendapatkan RU II atau langsung bebas yakni Napi dengan kasus pidana umum, ” ungkap Agus Dwirijanto.

Agus Dwirijanto menjelaskan, para Napi yang mendapatkan remisi ini merupakan Napi yang memenuhi syarat secara administratif yang sudah dieksekusi oleh pihak Kejaksaan, salah satunya tidak pernah melakukan tindak pidana umum di dalam Lapas, karena kalau kena register F akan terkunci tidak bisa diusulkan remisi hingga 9 bulan kedepan.

“Kemudian harus berkelakuan baik dan mengikuti pola pembinaan yang sudah kita tetapkan di Lapas Tenggarong, ” ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini jumlah keseluruhan warga binaan di Lapas Tenggarong sebanyak 1.193 orang, sedangkan kapasitas hanya 350 orang, maka kondisi Lapas Tenggarong masih over kapasitas sekitar 300 persen lebih. Dengan kondisi yang masih over kapasitas ini pihaknya menginginkan Pemerintah Daerah membangunkan Lapas baru.

“Sebenarnya kami sudah berkomunikasi dengan pak Bupati dan informasinya akan diberikan lahan untuk pembangunan Lapas baru sekitar 20 hektar di dekat bangunan SPN, namun sampai saat ini belum dihibahkan, jika sudah dihibahkan tanah tersebut baru bisa kita bangun Lapas Tenggarong yang baru, ” terangnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong Sri Astiana mengatakan, untuk usulan remisi Napi di Lapas Perempuan Tenggarong sebanyak 212 orang, terdiri dari 1 orang mendapatkan RU II atau langsung bebas dengan kasus penggelapan pidana umum, sisanya mendapatkan RU I atau pengurangan masa hukuman yang besarannya bervariasi mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan.

Hadir pada acara pemberian remisi tersebut Wakapolres Kukar Kompol Aldi Alfa Faroqi, perwakilan Dandim 0906 Kukar, Kemenag Kukar dan perwakilan OPD lainnya. (prokom01)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah dan Wakil Bupati (Wabup) Kukar H Rendi Solihin beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti upacara Detik – Detik Proklamasi Pengibaran Bendera Merah Putih secara Virtual dari Istana Merdeka, di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Selasa (17/8/2021).

Bupati dan Wakil Bupati bersama Forkopmida Kukar tampak mengikuti jalannya upacara tersebut dengan khidmat hingga selesai.

Jalannya peringatan detik-detik proklamasi ke 76 ditandai dengan bunyi sirine disertai dengan dentuman meriam sebanyak 17 kali.

Bertindak selaku komandan upacara Kolonel Penerbang Putu Cahyadi,tampak Presiden Republik Indonesia Jokowi mengenakan baju adat Lampung.

Meski peringatan HUT RI ke 76 dilalui dengan masih tingginya pandemi Covid-,19, namun hal ini tidak mengurangi makna dan khidmatnya pelaksanaan HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2021 tahun ini. (Prokom-02).