Tenggarong – Kekerasan dengan segala bentuk dan jenisnya yang merendahkan derajat manusia dan diskriminasi di segala bidang pembangunan, serta perampasan hak milik adalah merupakan hak yang harus dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat.

“Maka menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia,” hal itu dikatakan Plt Asisten II Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Wiyono saat membuka Sosialisasi Pencegahan Kekerasan TPPO, Kamis (25/11) di Lantai 3 Gedung BPKAD Kukar di Tenggarong .
Dikatakannya, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Dengan demikian setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

Lebih jauh disebutnya, agar peristiwa tindak kekerasan dapat di antisipasi dan dilakukan pencegahan dan penanganan serta penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat, maka keberadaan lembaga penyedia layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin dibutuhkan. Tentunya berbagai upaya untuk terus meningkatkan perannya dengan membangun jejaring melibatkan segenap stakeholder yang ada, secara terintegrasi dan sinergis melalui kerjasama yang kolaboratif, agar proses pencegahan dan penanganan dapat dilakukan lebih responsif, cepat, tepat serta dipercaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pemkab Kukar terus berkomitmen dan sangat menyadari serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender dan mendukung tegaknya nilai-nilai keadilan hak asasi manusia.

“Sehingga melalui kegiatan ini nantinya dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khsususnya anggota atau personil jejaring lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan,” harapnya.

Untuk itu Wiyono berharap kepada seluruh peserta acara itu dapat mengikuti dan mendengarkan dengan seksama materi yang disampaikan oleh para narasumber, dengan sungguh-sungguh serta proaktif bertanya pada sesi tanya jawab, sehingga pada akhirnya nanti dapat mengetahui dan memahami materi guna memperkuat program kerja dan lebih profesional dalam mengawal pelaksanaan tugas yang dipercayakan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana acara itu, Mike Abdul Gani dariDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar mengatakan, kegiatan ini diikuti sebanyak 35 peserta dari berbagai perwakilan, baik dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis, relawan, organisasi perempuan dan kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kukar. Acara bertujuan menginformasikan dan mengedukasi peserta sosialisasi tentang berbagai strategi dan pendekatan teoritik maupun empirik dengan metode pencegahan dan penanganannya.

Sedangkan selaku narasumber dalam kegiatan tersebut IPDA Irma Ikawati Kanit PPA Sat Reskim Polres Kukar, serta dari Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kukar.

Hadir dalam acara tersebut Kepala DP3A Kukar Hj Aji Lina Rodiah, Wakil Ketua II Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kukar Hj Yulaikah Sunggono, para Kabid dilingkungan DP3A serta sejumlah undangan lainnya. (Prokom03)

Tenggarong – Sebagai upaya melestarikan budaya Indonesia, khususnya yang terdapat di Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menggelar nonton bareng film berjudul Napas Bumi Kalimantan, dalam rangka Pekan Kebudayaan Nasional (PKN), Rabu (24/11) malam di halaman Museum Mulawarman, Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
Acara tersebut dihadiri para pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kukar, juga DPRD, termasuk Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kukar Wiyono, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid.

Hadir juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Sjaifudian, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbud-Ristek Restu Gunawan.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltim Andi Muhammad Ishak mewakili Gubernur Kaltim dalam sambutannya mengatakan menyambut baik dan mengapresiasi acara tersebut. Disebutnya, Pemprov Kaltim mendukung karya sineas film dalam negeri khususnya dari Kaltim sendiri.

“Mari kita dukung sepenuhnya film-film buatan anak negeri, khususnya dari Kaltim agar maju di level nasional hingga internasional,” harapnya.

Sementara, Hetifah S juga berharap potensi seni budaya di Kaltim dapat tampil baik nasional maupun internasional. Untuk itu dirinya mengajak semua stakeholder mendukung agar pelaku seni bisa terus berkreasi dan ditampilkan.

“Saya harap pelaku seni budaya bisa di Kaltim ini dirangkul untuk tetap berkreasi dan ditampilkan,” ujarnya.

Sedangkan Direktur Jen Pengembangan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbud-Ristek Restu Gunawan saat membuka acara itu mengucapkan selamat atas ditetapkannya Sultan Aji Muhammad Idris (Sultan ke-14 Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura) sebagai Pahlawan Nasional. Serta mengapresiasi karena Kukar khususnya menjadi bagain dari lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru. Untuk itu dirinya mengingatkan stakeholder dan masyarakat Kaltim khususnya Kukar agar bersiap mencari salah satu ‘brand’ (merek) dari kearifan lokal yang akan ditonjolkan.

“Harus segra cari brand-nya apa, jangan sampai tuan rumah jadi penonton, maka kita gali potensi budaya yang ada. Kalau tidak kita siapkan nanti bisa miris, harus dipikirkan apa yang menjadi kekuatan kita, kebudayaan adalah jalan kemajuan, kita punya potensi itu,” ujarnya.

Sementara Ketua Pantitia acara itu mengatakan, film dengan sutradara ternama di Indonesia Lasja F Susatyo yang merupakan garapan Dirjen Pendidikan Vokasi itu menggambarkan Budaya, seni, alam, dan kehidupan sosial masyarakat di wilayah Kaltim termasuk di dalamnya Kukar. Film Napas Bumi Kalimantan yang salah satu lokasi shootingnya di desa Loa Duri Kecamatan Loa Janan Kukar itu, menggaet band metal populer tanah air Edane, yang dimotori Eet Sjahranie asal Kaltim, serta Uyau Moris musisi Indonesia dengan spesialisasi sebagai pemain Sampe, alat musik petik khas Dayak Kenyah.

“Film ini mengeksplore keindahan landscape Kaltim termasuk Kukar, pemainnya ada dari Jakarta dan banyak talent dari Kaltim. Harapannya film ini jadi inspirasi masyarakat Kaltim juga Kukar, bahwa wilayah kita memiliki keanekaragaman hayati dan landscape alam luar biasa menjadi penggerak bahwa industri film itu bisa muncul dari mana saja idenya, dan menunjukkan Kaltim salah satu lokasi terbaik shooting film di Indonesia,” demikian ujarnya.

Untuk diketahui PKN merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud-Ristek, sebagai wujud implementasi dari agenda strategi pemajuan kebudayaan, yang diwujudkan dengan cara menyediakan ruang bagi keberagaman ekspresi budaya, serta mendorong interaksi budaya guna memperkuat kebudayaan yang inklusif.(prokom04)

Tenggarong – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono membuka secara resmi Pendidikan dan Latihan (Diklat) Daring Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2021, Rabu (24/11), di Hotel Mercure Samarinda.

Diklat yang digelar Bagian Organisasi Setkab Kukar ini diikuti 56 peserta dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kukar, selain diikuti secara luring juga diikuti secara virtual/daring.

Sunggono mengatakan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Seiring dengan cita-cita reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, maka peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) menjadi fokus utama yang harus diperhatikan.

Untuk itu, disebutnya pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur serta efektif yang disebut dengan SAKIP. Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut. Hal ini dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Satu hal yang perlu menjadi perhatian, dikatakan Sekda bahwa SAKIP bukan hanya soal pertanggungjawaban secara administratif dengan terwujudnya sebuah laporan secara periodik. Jauh lebih penting dan prinsipil dari itu adalah bahwa SAKIP mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, pemerintahan yang senantiasa fokus pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemerintahan yang senantiasa berupaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasinya.

Untuk itu Sunggono berharap kepada para peserta diklat dapat mengikuti diklat ini dengan sebaik baiknya, semoga ilmu yang didapat dapat memberikan manfaat yang maksimal, bukan hanya bagi para peserta diklat, tapi juga bagi Pemerintah Kabupaten Kukar dan seluruh masyarakat Kukar secara keseluruhan.

Sementara itu menurut Kepala Bagian Organisasi Kukar Suhada mengatakan, tujuan diklat SAKIP menjadikan instansi pemerintah lebih akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Terwujudnya transparan di instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan juga daerah serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari ( 23-24 November 2021 ). Dengan materi meliputi SAKIP dan Manajemen Kinerja, perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, simulasi perjanjian kinerja, simulasi pengukuran kinerja dan analisa pencapaian kinerja.

Sedangkan narasumber dari UGM Yogyakarta dan Pemkab Kukar. ( Prokom 03).

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menerima anugerah Kaltim Education Award (KEA) Kategori Bupati/Wali Kota Berjasa. Trophy penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, yang diterimakan oleh Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin, pada malam KEA 2021 yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Selasa (23/11) malam.

Wagub Hadi, mengatakan pemberian penghargaan KEA merupakan bukti kepedulian dan apresiasi Pemprov Kaltim kepada Kepala Daerah, perusahaan, guru dan siswa yang berprestasi dan peduli dalam bidang pendidikan.

“Pemprov Kaltim berkomitmen dengan visi Kalimantan Timur Berdaulat terus berupaya mewujudkan berdaulat dalam pembangunan SDM yang kompetitif, andal dan berdaya saing khususnya bagi perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas,” ujarnya.

Hadi berharap, pembangunan SDM Kaltim terus maju, terutama dalam menghadapi tantangan ke depan.

“Saya mengajak dan mendorong semua komponen baik Pemerintah kabupaten/Kota, lembaga, perusahaan dan seluruh stakeholder Kang memberikan dharma baktinya bagi kemajuan pendidikan di Kaltim,” harapnya.

Hadi meyakini dan percaya pendidikan Kaltim semakin cerah dibarengi meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenjang, serta meningkatnya kreativitas dan inovasi pendidikan serta kompetisi yang positif, sehingga terwujud agen perubahan dalam pembangunan.

Sementara itu, Wabup Rendi menegaskan bahwa pemberian trophy penghargaan dari Pemprov Kaltim melalui KEA 2021 yang diterima Bupati Kukar Edi Damansyah itu sebagai bukti nyata dan kerja keras dan kebijakan Bupati Edi Damansyah yang mengalokasikan anggaran daerah untuk sektor pendidikan yang cukup besar di Kabupaten Kukar.

“Bupati memberikan perhatian khusus kepada dunia pendidikan, serta memiliki program khusus untuk percepatan dunia pendidikan Kukar,” tegas Rendi usai, menghadiri acara tersebut. (prokom05)