Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan memiliki 20 ribu petani nelayan produktif di Kukar. Hal itu diungkapkan Bupati Kukar Edi Damansyah saat menyerahkan bantuan alat berat Exavator dari Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk Koperasi Perikanan Tunas Sejahtera Desa Bukit Pariaman, dan bantuan bibit serta pakan ikan kepada Kelompok Pembudidayaan Ikan (Pokdakan) Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, Selasa (14/12) di halaman kantor Desa Bukit Pariaman.

“Saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih khususnya kepada kelompok pembudidayaan ikan Desa Perjiwa para generasi milenial yang telah sudi menekuni profesi sebagai petani nelayan, dimana saat ini saya lihat usahanya telah berkembang dengan baik,” ujarnya.

Dikatakannya pemberian bantuan itu merupakan bentuk penguatan dalam rangka meningkatkan sektor perikanan di Kukar, sebagai salah upaya mewujudkan target 20 ribu petani nelayan.

“Bantuan dalam bentuk pakan ini diberikan dari mulai penebaran benih sampai panen, sehingga kebutuhan pakan petani terpenuhi,” tuturnya.

Edi kemudian meminta kepada Pokdakan agar bantuan benih dan pakan ikan yang diberikan dikelola dengan baik supaya berkelanjutan.

“Bantuan ini kami berikan secara bertahap, jadi belum semua kelompok mendapatkannya, untuk yang sudah mendapatkan bantuan agar memberikan kontribusi nya kepada yang belum, ini sebagai bentuk kebersamaan kita, dan saya memastikan akan bersama para petani dan nelayan sebagai upaya mewujudkan pengembangan pertanian di Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Kepada koperasi Tunas Sejahtera sebagai penerima Exavator, Bupati berharap bantuan bisa dimanfaatkan dengan baik, dan dapat juga digunakan untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Karena koperasi merupakan badan usaha, bantuan yang diberikan untuk dicatat sebagai aset koperasi.

“Apapun bentuknya, bantuan pemerintah maupun hasil belanja langsung hendaknya dicatat dalam daftar aset, karena koperasi bentuknya badan usaha yang jelas aturannya dalam pengelolaan asetnya,” Harap Edi

Sementara itu Kepala Desa (Kades) Bukit Pariaman Sugeng Riyadi akan memanfaatkan bantuan itu dengan memaksimalkan untuk mencapai target – target Desa Bukit Pariaman khususnya di sektor perikanan.

Untuk itu Ia berharap dukungan baik itu pembinaan maupun pengawasan secara berkelanjutan dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten.

“Dengan bantuan ini kami mengajak masyarakat untuk memaksimalkan fungsinya sehingga target kami tercapai,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara penyerahan bantuan tersebut Kadis Perikanan dan Kelautan Muslik, Kadis Pertanian dan Peternakan Sutikno, Kadis Perkebunan dan Kehutanan Muhammad Taufik, Ketua KTNA Kaltim Wisdianto dan Camat Tenggarong Seberang Sugiharto.(Prokom01)

Tenggarong – Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Seminar Laporan Akhir Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Usaha Milik Desa Kukar, di ruang Sosial dan Kebudayaan (Sosbud) Balitbangda Kukar, Senin (13/12) sore.

Seminar yang membahas efektivitas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kukar itu, menghadirkan narasumber Akademisi Universitas Mulawarman Samarinda, Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, dan Hairin, SH., MH.

Seminar yang diikuti para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Direktur serta anggota BUMDes se Kukar itu, juga membuka sesi diskusi dan tanya jawab dengan para narasumber dan Balitbangda Kukar.

Kepala Balitbangda Kukar, H Didi Ramyadi mengatakan pelayanan publik yang akuntabel menjadi keharusan, agar segera dilaksanakan sebagai bagian penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya melalui keterlibatan Balitbangda terhadap program pembangunan desa.

Hal itu bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penguatan dan pendayaan ekonomi lokal. Sebagai upaya memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan menanggapi saran masyarakat dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Lebih lanjut, Didi mengatakan implementasi dalam program pembangunan desa yang dilakukan BUMDes, tidak dipungkiri masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Kukar.

Bahkan dalam pelaksanaannya di beberapa desa, keberadaan BUMDes masih belum bisa berjalan efektif dan masih belum mampu memberi kontribusi bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.

“Permasalahannya, meliputi bagaimana penataan dan pengelolaan BUMDes dalam penerapan regulasi penanganan dan pengelolaan administrasi dan fisik, baik kegiatan sosial dan ekonomi,” katanya.

Ditambahkan, Didi bahwa potensi yang ada di desa tidak dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara optimal, sehingga perlu disusun strategi dengan melihat permasalahan yang ada, menjadi sebagai alat untuk membuat program yang efektif dan tepat sasaran disetiap kegiatan yang menyentuh masyarakat yang nantinya menjadi landasan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Diharapkannya, aparat institusi pemerintahan dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait mampu memberikan pelayanan secara prima sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan mengembangkan sentuhan inovasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, sebagai pengguna pelayanan publik merasa puas terhadap penyelenggaraan yang diberikan OPD dilingkup Pemkab Kukar. (prokom05).

Tenggarong – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kutai Kartanegara (Kukar) Maslianawati Edi Damansyah membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Peran Bunda PAUD Kecamatan, Desa dan Kelurahan, Senin (13/12) di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar Jl Lais Tenggarong. Kegiatan ini diikuti oleh Bunda PAUD Kecamatan, Desa/Kelurahan se Kukar.

Maslianawati mengatakan bahwa PAUD merupakan kunci sukses dalam pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. PAUD juga merupakan sebuah investasi jangka panjang yang memiliki dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa mendatang.

Untuk itu, menurutnya, demi mewujudkan generasi yang handal tentu diperlukan suatu komitmen bersama, agar anak usia dini di Kukar dapat terlayani baik dari aspek Kognitif, Afektif dan psikomotoriknya.

“Hal ini tidak tertumpu pada lembaga pendidikan saja tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Dikatakan Maslianawati, bahwa keberadaan Bunda PAUD sangat penting untuk menggerakkan segenap komponen dan sumber daya di wilayahnya.

“Saya harap Bunda PAUD baik tingkat Kecamatan, Desa atau Kelurahan dapat membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di wilayahnya. Bunda PAUD juga dapat mengoptimalkan peran Ibu secara aktif karena memiliki peranan yang sangat penting dalam mendidik anak dan menjaga kesehatan anak-anak terlebih lagi pada masa usia dini,” harapnya.

Bunda PAUD Kukar itu juga meminta dukungan semua pihak dalam program kerja PAUD, agar dapat mewujudkan PAUD yang berkualitas dan mampu mengiring program Paud Hi (Perkembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif) yang mencakup aspek pengasuh, perawatan, kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan dan kesejahteraan bagi anak usia dini sehingga PAUD di Kukar memiliki karakter, muridnya sehat dan riang gembira sesuai dengan motto PAUD Kukar yaitu PAUD Kukar berseri.(Prokom08)

Tenggarong – Assisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat membuka audiensi dan sosialisasi pada kegiatan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) yang digelar Dinas Sosial Kukar di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Senin (13/12).

Kegiatan itu merupakan upaya terarah, terpadu, komperhensif dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi dan melindungi hak anak.

Acara tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, perwakilan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kaltim, Perwakilan Unicef, Dinsos Kota Surakarta, serta Bappeda Kabupaten Tulungagung. Diikuti peserta dari berbagai lintas sektoral diantaranya perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar, serta peserta perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dari beberapa kecamatan se-Kukar secara virtual.

Kepala Dinas Sosial Kukar H Hamly mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan bertujuan guna memaksimalkan dukungan dan komitmen bersama seluruh instansi terkait yang berada di lingkungan Pemkab Kukar dalam menangani permasalahan anak.

“PKSAI keberadaannya guna memperkuat efektivitas dan dampak positif program perlindungan sosial pada anak dalam keluarga rentan,” ucapnya.

Dilanjutkannya, PKSAI merupakan wadah dari semua organisasi perangkat daerah dan lintas sektoral di lingkungan Pemkab Kukar, untuk bersama-sama menangani permasalahan anak secara terpadu dan terintegratif sesuai dengan surat keputusan Menteri Sosial nomor NOMOR : 15A/HUK/2010 tentang
Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, dan SK Menteri Sosial nomor 4 tahun 2020 tentang rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, tidak sedikit ditemukan anak-anak yang kurang beruntung, sehingga harus menghadapi berbagai permasalahan, yang seharusnya tidak dialami oleh anak diusia yang masih belia.

Maka, disebutkannya keluarga merupakan unsur penting dalam penanganan anak-anak yang bermasalah, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya nanti, diharapkan PKSAI harus selalu berkoordinasi dengan keluarga dimana anak tersebut berada.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam suatu bangsa, keluarga adalah kunci untuk lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas yang berawal dari pemenuhan gizi ketika ibu hamil dan menyusui. Kemudian pemenuhan gizi anak dalam masa pertumbuhannya, memberikan pendidikan yang terbaik, dibarengi dengan pola asuh yang mumpuni, sehingga anak merasa terlindungi sekaligus berani menghadapi tantangan dan kondisi yang tidak baik.

Berkaitan dengan itu, Bupati berharap penyebaran informasi kepada masyarakat akan keberadaan PKSAI dapat dilakukan secara luas, terutama tentang deteksi dini anak dan keluarga yang bermasalah.

“Kemana atau kepada siapa masyarakat harus melapor jika ditemukan anak dan keluarga yang bermasalah.

Hal ini tentunya mesti didukung keterlibatan dan sinergitas antar OPD dan lintas sektoral, lembaga masyarakat serta para Pekerja Sosial yang merupakan suatu hal yang sangat krusial,” tegasnya.

Saat ini menurutnya, Pemkab Kukar telah berupaya untuk mendukung terbentuknya PKSAI di Kabupaten Kukar, dengan harapan anak-anak Indonesia khususnya di wilayah Kukar akan tumbuh menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, kuat fisik dan mentalnya, cerdas hati dan pikirannya serta memiliki iman dan taqwa serta berakhlak mulia.(prokom07)