Tenggarong, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerima penghargaan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan, atas inisiatif dan dukungan penuh dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai non ASN dan pekerja rentan di wilayah Kukar.
Penghargaan diserahkan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan diterima Bupati Kukar Edi Damansyah, di rumah jabatan Bupati, Kamis (9/12) di Tenggarong.

Selain menyerahkan penghargaan, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan santunan jaminan kematian kepada 5 orang ahli waris masing – masing menerima Rp 42 juta, kartu kepesertaan, dan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 34.440 pekerja rentan.

Bupati Edi Damansyah mengungkapkan terdapat beberapa kriteria agar mendapatkan bantuan dari Pemkab Kukar dalam hal perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni para pekerja rentan, pegawai non PNS atau tenaga honor, aparatur pemerintahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) para Ketua RT dan para nelayan.

“Mereka – mereka inilah yang berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memberikan perlindungan pada pekerja – pekerja itu,” ujarnya.

Edi berharap program ini dapat memotivasi seluruh masyarakat, terutama masyarakat menengah keatas untuk mengikuti program BPJS ketenagakerjaan ini.

“Saya kira ini harus diketahui semua masyarakat Kukar terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Edi.

Edi mengungkapkan dirinya sering menerima aspirasi para Kepala Desa yang menanyakan jaminan dari pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya.

“Inilah bentuk konkrit dan komitmen kami dalam memberikan perlindungan terhadap mereka,” ujarnya.

Bupati yakin dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan akan membantu pekerja dan keluarganya merasa tenang saat melaksanakan pekerjaan.

Edi kemudian mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat Kukar untuk mengikuti program BPJS.

” Ayo bersama – sama mengikuti BPJS Ketenagakerjaan ini, kalo belum tau, cari tau dulu, tapi cari taunya dengan sumber yang tepat,” pungkasnya.

Sementara itu Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan apresiasinya atas komitmen tinggi yang ditunjukkan pemkab Kukar dibawah kepemimpinan Bupati Edi Damansyah.

“Kami hadir mengapresiasi Bapak Bupati Edi karena beliau sangat memerhatikan pekerja rentan, dan memang tugas kami sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan perangkat pemerintah untuk melaksanakan janji, bahwa negara hadir di setiap para pekerja, dan juga ditegaskan dengan Inpres Nomor 2 tahun 2021,” ungkap nya.

Anggoro berjanji pihaknya akan terus mengedukasi pekerja yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan Jamsostek.

“Kami ingin apa yang dilakukan oleh Pemkab Kukar menginspirasi Pemda lainnya untuk mempercepat perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di wilayahnya,” katanya. (Prokom01)

Bogor – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin, menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kukar dalam agenda Pembahasan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, di Grand Mulya Bogor Resort dan Convention Hotel, Sukaraja Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/12).

Kegiatan yang mengusung tema “Peran Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Legislasi” itu digelar oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPKM) Universitas Djuanda Bogor, dengan narasumber dari Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Kemendagri) Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Wabup mengatakan Pemkab Kukar memahami DPRD memiliki posisi yang sangat penting, dalam melaksanakan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sebagai mitra sejajar Pemkab, DPRD memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak dan kewajiban tugas wewenang dan fungsi DPRD.

“Berkenaan dangan hal tersebut, pemerintah daerah berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang positif, terkait dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan para anggota DPRD, agar lebih inovatif serta meningkatkan sinergitas hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD,” harap Rendi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid mengatakan seharusnya kegiatan ini dilaksanakan pada awal-awal baru duduk sebagai anggota DPRD Kukar periode 2019-2024. Namun karena dalam kondisi pandemi Covid-19 akhirnya batal terlaksana.

“Mengingat pentingnya kegiatan ini untuk pimpinan dan anggota DPRD saat ini baru bisa terlaksana. Oleh karena itu kita berharap dengan adanya kegiatan ini, semua anggota DPRD dapat mendapatkan pencerahan berkaitan dengan tugas dan fungsi anggota DPRD,” harap Rasid, saat membuka kegiatan tersebut.

Untuk diketahui, hadir dalam kegiatan anggota DPRD Kukar, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya seperti BPKAD Kukar, Bappeda Kukar, dan Bapenda Kukar. (prokom05)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka kegiatan Strategi Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pemkab Kukar, di ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Kamis (9/12).

Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kukar itu mengambil tema “Satukan langkah mewujudkan arsip digital”.

Sunggono mengatakan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Akuntabilitas instansi merupakan kewajiban setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang diberikan kepada instansi tersebut berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Karena itu, menurut Sekda, arsip sebagai informasi unik organisasi di lingkungan birokrasi harus dikelola dengan baik. Peran pengelolaan arsip yang berkaitan dengan akuntabilitas birokrasi adalah memfasilitasi Good Governance, menyokong mekanisme akuntabilitas, merupakan memori korporat, nasional, dan sosial, mengkonstrusikan identitas individual, komunitas & nasional serta memberikan sumber informasi yang resmi.

Sunggono berharap melalui sosialisasi strategi pengelolaan arsip dinamis bisa mencapai dan mempersiapkan berbagai laporan tentang data. Intinya semua kegiatan birokrasi atau data pembangunan yang telah dilakukan harus didokumentasikan dan diarsipkan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan sekaligus bermanfaat untuk rakyat.

“Maka diharapkan peran aktif semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah.red) untuk menertibkan sistem pengadministrasian lingkungannya masing – masin, baik mengenai arsip aktif maupun dinamis . Pengelolaan arsip yang baik dan tertib tentunya sangat bermanfaat dalam roda pemerintahan yang Good Governance dan mempunyai nilai tersendiri,” ujarnya.

Sementara itu menurut Ketua Panitia pelaksana Hj Norhairi yang juga selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Kukar mengatakan, kegiatan ini diikuti 58 Perangkat Daerah baik secara langsung maupun virtual, dengan tujuan menyamakan persepsi dalam rangka pengelolaan kearsipan di Perangkat Daerah. Juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur khususnya untuk mengelola dan mengolah arsip yang saat ini masih banyak yang tidak tersusun dengan baik, tepat dan benar, sekaligus terwujudnya sinergitas dalam tata kelola arsip di perangkat daerah.

Sedangkan bertindak sebagai narasumber Kepala Kearsipan dan Perpustakaan Kukar dan Arsiparis ahli Provinsi Kaltim. (prokom03 ).

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah serahkan bantuan dana operasional untuk Cabang Olahraga (Cabor), dana operasional untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kecamatan se Kukar, serta bonus atlet dan pelatih dari Kukar Peraih Medali PON XX Papua 2021. pada Kamis (9/12) di Pendopo Odah Etam, Tenggarong. Acara tersebut juga dirangkai dengan Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) KONI Kukar.

Adapun medali yang berhasil diraih atlet Kukar yang memperkuat Kaltim pada PON di Papua, yaitu 6 emas, 4 perak dan 11 perunggu.

“Hari ini saya penuhi janji kami akan  memberikan berupa bantuan Dana Oprasional per Cabor sebesar 25 juta rupiah, Bantuan Dana Oprasional KONI Kecamatan sebesar 10 juta rupiah per Kecamatan, Bantuan Pengadaan Barang Latihan/Tanding per Cabor, serta bonus atlet dan pelatih dari Kukar peraih medali PON XX Papua 2021, untuk medali emas 10 juta rupiah, perak 5 Juta rupiah dan medali perunggu 2,5 juta rupiah,” ujar Edi usai menyerahkan berbagai bantuan tersebut.

Bupati berharap agar atlet terus menjaga dan meningkatkan prestasi untuk mengharumkan nama Kukar di bidang olahraga.
Kepada pengurus Cabor dan KONI, Edi meminta agar terus memperhatikan atlet, jangan sampai tidak tepantau bahkan tidak terurus.

Terkait Rakerkab, Bupati mengatakan hal itu merupakan agenda yang harus dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga di Kukar. Salah satu agenda Rakerkab KONI adalah penyampaian Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Laporan Pengelolaan Keuangan KONI tahun lalu.

“Lakukan diskusi yang cerdas yang sifatnya membangun dalam melakukan evaluasi hal yang belum tercapai dari target yang telah ditetapkan sebelumnya,” pintanya.

Kemudian Bupati berharap kepada pengurus KONI agar bisa melakukan perubahan maindset dalam menjalankan manajeman KONI, perubahan yang di maksud adalah memberikan perhatian yang besar kepada atlet, prioritaskan keperluan atlet atlet, lengkapi sarana prasarananya.

“Jangan lupa juga perhatikan para pelatih, wasit serta juri setiap Cabang Olahraga, jangan malah hanya mengedepankan kepentingan golongan atau pribadi,” pintanya.

Selanjutnya Bupati ingin acara itu juga membahas persiapan menghadapi Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur yang akan diadakan di Kabupaten Berau tahun 2022.

Sementara Ketua Umum KONI Kukar, Rahman mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Kukar khususnya Bupati Edi Damansyah yang telah memberikan perhatian besar terhadap dunia olahraga di Kukar, hal tersebut dibuktikan dengan tersalurkannya bantuan tersebut.

Terkait Rakerkab, Rahman mengatakan agenda rutin tahunan rutin KONI Kukar itu sebagai upaya untuk mencari solusi atas masalah dalam pembinaan olahraga dan merumuskan solusinya.

“Kami berupaya merubah pola pikir bahwa pengurus olahraga adalah pelayan para insan olahraga, jadi KONI dan pengurus Cabor terus dapat meningkatkan perhatian pada atlet dan pelatih, ” ujarnya.

Terkait persiapan Porprov 2022, Kukar akan menurunkan 1.250 orang terdiri dari atlet, pelatih, official dan pendamping untuk mengikuti 56 Cabor.

“Target kami 3 besar , tapi Kukar akan berikan kejutan lebih nantinya, kami sedang persiapkan, dengan perhatian besar dari Pemkab Kukar kita optimistis bisa wujudkan itu,” demikian ujarnya.

Acara itu dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah Kukar, jajaran pimpinan KONI Kaltim. Rakerda diikuti jajaran pengurus KONI Kabupaten dan KONI Kecamatan serta pengurus Cabor se Kukar, juga atlet dan pelatih.(prokom04)