Tenggarong – Guna penyampaian progres kegiatan tahun 2021 dan persiapan kegiatan tahun 2022 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Ngapeh Hambat (bahasa Kutai, artinya obrolan pagi), Senin (6/12) di ruang Serba Guna Kantor Bupati, yang diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah/Kepala Desa se Kukar, juga Akademisi, baik secara langsung maupun virtual.

Pada acara itu juga dibahas masalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada OPD.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono dalam laporannya kepada Bupati menyampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melaksanakan koordinasi untuk persiapan percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2022. Dirinya bersama Plt Asisten 2 dan Plt Asisten 3 telah mengevaluasi penyebab keterlambatan pelaksanaan kegiatan tahun 2021.

Kemudian, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sukotjo menyampaikan paparannya terkait realisasi pendapatan tahun 2021 yang telah mencapai 70,88 persen. Sedangkan terkait realisasi belanja daerah telah mencapai 63,20 persen. Untuk persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2022, Sukotjo menyampaikan bahwa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2022 tepat waktu yaitu mendapatkan persetujuan oleh DPRD Kukar pada 30 November 2021.

“Selanjutnya akan dilakukan proses administrasi berupa penetapan usulan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksaka Teknis Kegiatan (PPTK) serta pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan penyesuaian anggaran kas, ” ujar Sukotjo.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar yang juga Plt Asisten II Wiyono menyampaikan paparannya terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dikatakan Wiyono dengan telah disetujuinya APBD Kukar oleh DPRD pada 30 November yang lalu maka proses penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat dilakukan pada pertengahan Desember atau tepatnya pada 15 Desember, sehingga tidak ada lagi alasan dari OPD untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa terkendala karena belum terbitnya DPA. Wiyono juga mengungkapkan tentang peran PA/KPA/PPK dalam proses penetapan dan pengumuman rencana umum pengadaan (RUP). “Kami berharap agar PA/KPA segera mempersiapkan proses RUP untuk tahun 2022 sesuai dengan Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah agar keterlambatan proses lelang dapat dihindari,” ujar Wiyono.

Bupati Kukar Edi Damansyah dalam arahannya mengatakan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Kukar merubah pola fikir dan budaya kerja yang sudah ada. Kepala OPD jangan hanya menyerahkan pekerjaan kepada satuan kerja yang ada di bawahnya tanpa mengetahui pekerjaan tersebut, karena yang bertanggung jawab atas pekerjaan adalah Kepala OPD.
Edi meminta OPD yang banyak pengadaan barang/jasa terkait fisik seperti PU, Perkim, Dinkes dan Dinas Pendidikan agar segera melakukan identifikasi proyek mana saja yang bisa diselesaikan tepat waktu, sampai akhir Desember dan yang harus dilakukan tambahan waktu 50 hari sesuai dengan aturan.

“Tetapi hal ini jangan selalu dijadikan alasan untuk menambah waktu pekerjaan melainkan dijadikan sebagai suatu solusi, saya tidak ingin kejadian tahun 2020 lalu terulang kembali, tagihan menumpuk diakhir tahun dan akhirnya Pemda terhutang dengan pihak ketiga, sedangkan dana kita tersedia,” tegas Edi.

Edi meminta untuk tahun 2022 proses penagihan kegiatan oleh pihak ketiga dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan agar arus kas berjalan baik dan tidak ada terlihat uang pemda mengendap di kas daerah.

“Lakukan perubahan dalam hal realisasi belanja kepada pihak ketiga, bayarkan sesuai dengan progres pekerjaan yang telah dilakukan, jangan ada lagi Kepala Dinas yang diatur oleh kontraktor,” tegasnya.
Edi juga mengapresiasi hubungan kerja yang baik antara eksekutif dan legislatif dimana DPRD Kukar telah menetapkan APBD tepat waktu.

Menyinggung masalah BLUD, Edi menyampaikan Peraturan Bupati (Perbup) terkait BLUD tersebut sudah ditetapkan dan sudah berjalan dengan baik. Hal ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yaitu pada RSUD dan Puskesmas.

“Untuk perangkat daerah yang lain, terkait BLUD ini dapat belajar dari Dinkes Kukar, tidak perlu jauh-jauh keluar daerah karena Dinkes Kukar sudah sukses melaksanakannya,” ujar Edi.

Membahas masalah PAD Kukar, Kepala Bapenda Kukar Totok Heru Subroto menyampaikan bahwa struktur PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dikatakan Totok, untuk ketiga jenis PAD yaitu pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah seperti BLUD sejak tahun 2016 sampai 2021 tren nya mengalami kenaikan. Akan tetapi dari jenis retribusi daerah, dari tahun 2016-2021, dari target yang telah ditetapkan realisasinya masih jauh dari harapan.
Totok menambahkan bahwa retribusi daerah ini tersebar di 16 OPD pemungut dari 32 jenis sumber retribusi dan capaian realisasinya masih belum sesuai target yang ditetapkan.

“Hal ini tentunya menjadi evaluasi bagi OPD pemungut agar memetakan permasalahan yang dihadapi terkait penarikan retribusi ini,” pungkas Totok. (Prokom06)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah resmikan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) BPS Kukar di Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar, Senin (6/12) di halaman Kantor BPS Kukar, Tenggarong.

Acara tersebut juga dirangkai dengan penyerahan hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar kepada BPS Kukar, ditandai dengan penandatangan berita acara dan penyerahan surat hibah tanah oleh Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, kepada Kepala BPS Kukar Srie Sis Sugianto, yang disaksikan oleh Bupati Edi Damansyah.

Acara diawali deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas BPS Kukar menuju WBK dan WBBM oleh seluruh pegawai di lingkup BPS Kukar.

Kemudian, dilanjutkan penandatangan berita acara serah terima hibah daerah antara Sekda Kukar Sunggono dengan Kepala BPS Kukar. Kemudian, dilakukan penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas BPS Kukar menuju WBK dan WBBM oleh Kepala BPS Kukar Srie Sis Sugianto di saksikan para tamu undangan yang hadir.

Dalam sambutannya, Bupati berharap aset tanah beserta rumah dinasnya dapat dimanfaatkan dengan baik sebagaimana permohonan hibah ini.

Selanjutnya, kata Edi saat ini Pemkab Kukar terus berbenah, khususnya untuk aset daerah yang karena kebijakan Pemkabaset-aset daerah itu telah dimanfaatkan oleh instansi vertikal. Semuanya telah dihibahkan dan tidak tercatat lagi di neraca Kabupaten Kukar tetapi telah dimanfaatkan.

“Ini kami lakukan, karena kebijakan kelembagaan kementerian maupun instansi yang ada di daerah, itu sedang melakukan penertiban aset,” ujarnya.

Terkait, pembentukan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, kata Edi merupakan upaya konkrit untuk mengawal komitmen jajaran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas dan berintegritas.

Maka menurut Bupati, dengan dicanangkannya BPS Kukar sebagai zona integritas WBK dan WBBM, hal ini merupakan langkah maju yang harus terus dilakukan sebagai bentuk respon ekpektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang lebih baik.

“Oleh karena itu, kami mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada BPS Kukar atas langkah poisitif yang telah dilakukan, mengingat komitmen dalam membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya, yang tentunya akan berimbas pada proses pembangunan Kukar yang lebih baik,” pungkas Edi.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kajari Kukar Darmo Wijoyo, Plt Asisten III Setkab Kukar Sukotjo, Sekretaris Koperasi dan UKM Kukar Ismi Nurul Huda, Kabag Prokompim dan Kasubbag Protokol Ismed dan Markus Wijaya, serta tamu undangan lainnya. (prokom05).

Tenggarong – Sebanyak 100 sertifikat program Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) yang merupakan pembuatan sertifikat tanah gratis atau yang populer dengan istilah sertifikasi tanah, secara simbolis diserahkan oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah kepada 10 orang perwakilan warga Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, Minggu (5/12) du balai Desa setempat.

Plt Kades Jembayan Erwin mengucapkan terima kasihnya kepada Pemerintah Kabupaten Kukar yang sudah membantu dalam pembuatan sertifikat tanah di desanya, sehingga banyak warga Jembayan yang memiliki sertifikat tanah.
Diakuinya, dalam pembuatan sertifikat tersebut banyak mengalami kendala, diantaranya banyak pemilik lahan yang berada diluar Desa Jembayan sehingga membuat Ketua RT setempat mencari keberadaan pemilik tanah tersebut.

“Kami ucapkan terima kasih atas kerja keras RT yang telah banyak membantu dalam pembuatan sertifikat tanah ini, selain itu kendala di lapangan yang kami hadapi adalah banyak tanah warga yang masuk dalam kawasan HGU yang terbengkalai dan nantinya akan dicoba dikeluarkan dari kawasan HGU dulu baru melakukan pembuatan sertifikat,” katanya.

Ia mewakili dari masyarakat Desa Jembayan berharap PTSL tahun depan masih ada sehingga tanah – tanah warga yang belum mendapatkan sertifikat bisa diurus kembali di tahun depan.

Sementara Bupati Edi Damansyah mengungkapkan PTSL yang merupakan program dari kebijakan Presiden RI Joko Widodo, dilaksanakan bersama Pemkab Kukar melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kukar, sudah dijalankan di Kukar sejak 2018, dan berjalan dengan baik, lancar, walaupun ada kendala di lapangan yang dihadapi, tapi bisa terselesaikan dengan baik.

“Khususnya di Kecamatan Loa Kulu, termasuk di Jembayan ini sudah mendapatkan 1.497 sertifikat yang diberikan secara bertahap, dan ini yang terbanyak, ini tentu hasil kerja keras bersama dari Ketua RT dan Pemerintahan Desa itu sendiri,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwasanya tujuan dari PTSL adalah memberikan perlindungan kepastian hak kepada masyarakat yang dulu diurus sendiri dengan menyetor biaya kepada negara, namun dengan adanya PTSL tersebut tidak ada biaya sedikit pun diminta dari masyarakat.

“Jika ada yang memungut biaya dalam pembuatan PTSL, silahkan laporkan orang tersebut dan pihak pelapor akan dijamin dan dirahasiakan,” tegas Edi.

Edi juga berpesan dengan adanya sertifikat tanah tersebut masyarakat bisa menggunakan sebagai akses permodalan dalam membuka usaha.

“Kalau mau membuka usaha dan menambah modal usaha silahkan sertifikat ini dijaminkan ke Bank, selain itu Pemkab Kukar juga ada program Kukar Idaman bekerjasama dengan Bankaltimtara yang memberikan modal usaha tanpa agunan dan bunga bagi usaha mikro dan pedagang keliling yang ingin membuka usahanya silahkan ajukan pendaftarannya,” ucapnya.

Edi ingin dengan adanya pinjaman tanpa agunan dan bunga tersebut, bisa melawan rentenir yang dari dulu menguasai usaha mikro dan pedagang keliling. “Mari kita bersama – sama melawan rentenir dengan beralih ke pinjaman melalui program Kukar Idaman sehingga akan banyak mendapatkan manfaatnya,” pungkasnya.(Prokom06)