Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Kearsipan Internal se-Kukar tahun 2021, Kamis (2/12) di ruang serbaguna Kantor Bupati Kukar di Tenggarong.
Rakor tersebut diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Camat, Lurah/Kepala Desa di Lingkungan Pemkab Kukar, baik secara langsung maupun virtual.
Wabup mengatakan, kegiatan Tata Kelola Kearsipan adalah bagian dari pelaksanaan misi pertama Kukar Idaman, yaitu  memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani untuk mewujudkan masyarakat Kukar yang  sejahtera dan berbahagia.

“Saya teringat pada momen peringatan Hari Kearsipan ke-50 tahun 2021, yang mengangkat tema Satukan Langkah Mewujudkan Arsip Digital, pada hari ini, sesuai tema itu, maka Pemkab Kukar telah membuktikan kesungguhan dalam melaksanakan urusan Tata Kelola Kearsipan. Hal ini diharapkan menjadi tambahan energi positif untuk meningkatkan peran pemerintah dalam memberikan manfaat secara nyata dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Wabup menegaskan bahwa arsip itu penting. Disebutnya, ketegasan itu harus ditindaklanjuti oleh semua pihak dalam hal ini para pencipta arsip untuk bertindak dan membuktikan bahwa arsip itu memang penting.

“Mari kita bersama-sama membuktikan nilai penting arsip tersebut, karena sebagaimana kita ketahui bahwa arsip bagian dari indikator reformasi birokrasi,” serunya.

Selanjutnya, Wabup mengapresiasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atas raihan dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan, yakni prestasi tingkat provinsi berupa capaian perolehan Panji Keberhasilan Pembangunan bidang Kearsipan yang diraih tiga tahun berturut-turut. Bahkan menurut informasi yang didapatkanya, bahwa Kukar tidak diikutkan lagi untuk penilaian pada tahun ini, karena nilai yang dicapai terlalu jauh untuk dikejar oleh Lembaga Kearsipan daerah lainnya se Kaltim.  Namun, menurutnya hal itu jangan menjadikan alasan terlena, karena Lembaga Kearsipan Daerah lainnya akan mengejar capaian Kukar.

Kemudian, wabup menginginkan agar prestasi secara nasional ditingkatkan lagi, pada 20 April 2021 lalu, Kukar telah diumumkan secara nasional menempati peringkat 12 nasional dengan nilai 94 dengan predikat sangat memuaskan. raihan tersebut dicapai dengan posisi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan masih berstatus Pelaksana tugas, maka dengan adanya pejabat Kepala Dinas yang definitif, maka sewajarnya agar prestasi tersebut harus ditingkatkan lagi baik tingkat provinsi dan tingkat nasional.

Lebih lanjut dikatakannya, sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Dalam rangka percepatan implementasi Peraturan Presiden no 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemerintah telah menetapkan dan meluncurkan aplikasi umum berbagi pakai Srikandi (sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi.

“Itu tandanya Presiden menaruh perhatian khusus pada dunia kearsipan. Oleh karena itu, selanjutnya tinggal bagaimana peran kita insan pencipta arsip yang ada di OPD untuk bisa merealisasikan arahan dari presiden tersebut,” ujarnya.

Rendi juga mengingatkan bahwa arsip juga bisa menjadi aset, bukti akuntabilitas kinerja pemerintah, dan alat bukti yang sah. Oleh karenanya, arsip harus dikelola dengan baik dan benar.

“Apalagi saat ini masyarakat sudah sangat haus dengan informasi dan dengan arsip kita dapat memberikan informasi apa yang masyarakat inginkan sekaligus mengedukasi agar masyarakat terbiasa untuk mendapatkan informasi dari sumber primer,” demikian ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kukar, Ahyani melaporkan bahwa acara itu bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang pengelolaan kearsipan di Kukar, serta meningkatkan sumberdaya manusia pengelola arsip di OPD Kukar. Sehingga sinergitas tata kelola arsip daerah dapat terus ditingkatkan.

“Karena 2021 masing-masing instansi sudah harus melaksanakan pengawasan kearsipan internal sesuai peraturan yang berlaku, ” demikian ujarnya.

Hadir juga pada acara itu Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya, Para Assisten, dan Staf Ahli Bupati Kukar. (prokom04)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyerahkan secara simbolis kepada 10 orang perwakilan masyarakat Kelurahan Amborawang Darat sebagai penerima sertifikat kepemilikan atas tanah dan bangunan program Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kelurahan Amborawang Darat, Rabu (1/12).

Bupati Edi Damansyah menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak Pertanahan karena program pemerintah melalui program PTSL berjalan baik di Kukar, termasuk di Kecamatan Samboja yang pada acara tersebut diserahkan sebanyak 385 sertifikat.
Lebih lanjut Edi menyebutkan tujuan program PTSL yaitu memberikan legalitas kepemilikan tanah kepada masyarakat.

“Jadi bapak ibu yang selama ini belum dilindungi dengan surat -surat, maka dengan program PTSL ini bapak ibu diberikan oleh negara melalui pemerintah untuk melindungi hak masyarakat,” ujarnya.

Tujuan selanjutnya, ujar Edi untuk memberikan dukungan akses permodalan.
“Jadi seandainya bapak ibu mau berusaha dan memerlukan modal sertifikat ini bisa dijadikan agunan atau jaminan,” tambahnya.

Sebagaimana disampaikan pihak Pertanahan, ada proses Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau disebut BPHATB, maka Bupati mengingatkan akan adanya kewajiban bagi penerima sertifikat untuk membayar BPHATB tersebut.

“Jadi setelah ini masih adanya kewajiban yang resmi kepada negara yaitu pembayaran BPHATB, ini resmi tidak bisa dikurangi atau ditambah,” ujarnya mengingatkan.

Edi kemudian berjanji akan mengawal program PTSL, karena masih akan dilaksanakan di beberapa kecamatan di Kukar, dan pihaknya menargetka akan selesai di 2021.

Selain penyerahan sertifikat, Bupati Edi Damansyah juga menyerahkan secara simbolis mobil ambulans kepada Puskesmas Kelurahan Amborawang Darat.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Pertanahan Kukar Aag Nugraha, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sutikno, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Muslik, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan M Taufik, Camat Samboja Burhanudin, Sekcam Samboja M Damsyik dan Lurah Amborawang Darat Surianto. (Prokom01)

Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono ikuti Seminar Nasional Reformasi Birokrasi yang digelar Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Rabu (1/12).

Seminar dengan tema “Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Melalui Komitmen Pimpinan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota” tersebut, diselenggarakan dalam rangka peningkatan implementasi reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah.

Kegiatan yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD, juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Tjahjo Kumolo.

Adapun yang menjadi pembicara pada kegiatan tersebut diantaranya Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri
H Suhajar Diantoro, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi , Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Ewan Agus Purwanto, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian
PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata,
Gubernur Jawa Barat H Mochamad Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah H Ginanjar Pranowo dan Walikota Malang H Sutiaji.

Sekda Kukar H Sunggono mengatakan kegiatan tersebut sangat bermanfaat, khususnya berkaitan dengan pemaparan dari para narasumber terhadap reformasi birokrasi.

“Kegiatan hari ini sungguh luar biasa karena selain dihadiri Menkopolhukam, juga dihadiri oleh beberapa narasumber dan praktisi tingkat nasional yang telah menerapkan sistem reformasi birokrasi dengan sangat baik,” ucap H Sunggono.

Lebih lanjut, H Sunggono mengatakan Pemkab Kukar termasuk salah satu Kabupaten yang melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, hal tersebut menurutnya berdasarkan data evaluasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat.

“Alhamdulillah kita termasuk kabupaten/kota yang memiliki nilai yang tinggi terkait sistem reformasi birokrasi, semoga capaian tersebut bisa menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk berbuat lebih baik lagi kedepan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pada kegiatan tersebut Sekda Kukar H Sunggono mewakili Bupati Kukar Edi Damansyah bersama dengan perwakilan Provinsi, kabupaten/kota, yang juga turut hadir pada seminar tersebut melakukan penandatanganan Komitmen Bersama terkait implementasi reformasi birokrasi.

Adapun lima butir-butir komitmen bersama tersebut ialah Mendorong percepatan reformasi birokrasi di semua unit, dan atau perangkat daerah melalui komitmen untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dengan meningkatkan budaya kerja yang bersih melayani, akuntabel, efektif efisien, dan pelayanan prima. Memperbaiki perencanaan program dan kegiatan yang terkait reformasi birokrasi melalui penyusunan peta jalan (Roadmap-red) reformasi birokrasi yang selanjutnya diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan keuangan pemerintah daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, dan APBD). Menyediakan sumberdaya, baik berupa sumberdaya anggaran, manusia dan sarana prasarana yang diperlukan, dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi di semua unit, dan atau perangkat daerah berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan, serta mendorong keterlibatan aktif pimpinan unit, dan atau perangkat daerah. Melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka perbaikan yang akan dilakukan di tahun yang akan datang.(Prokom07)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini Kepala Inspektorat Heriansyah, mengikuti Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 oleh Presiden RI Joko Widodo, secara virtual, Senin (29/11) di rumah jabatan Bupati Kukar.
Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk tetap menjaga kewaspadaan karena pandemi belum berakhir pada tahun 2022. Pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman dunia dan juga ancaman Indonesia sehingga dibutuhkan antisipasi dan mitigasi sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilaksanakan.

Guna menghadapi hal tersebut, Presiden menyampaikan bahwa APBN 2022 dirancang responsif, antisipatif, fleksibel, selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik. Selain itu, APBN akan mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa APBN 2022 juga menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim terutama pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan dengan aksi nyata komitmen pada green dan sustainable ekonomi.

Jokowi berharap Pemerintah Daerah bisa fokus pada kebijakan utama, untuk melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap mempertahankan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, peningkatan SDM unggul, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, serta melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien.

Pelaksanaan penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKDD merupakan wujud transparansi serta memberikan legitimasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mendukung berbagai kebijakan prioritas dalam APBN 2022 untuk mencapai Indonesia Maju 2045. (Prokom08)