Tenggarong – Guna mengatasi langkanya minyak goreng, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menyalurkan sebanyak 16 ribu liter minyak goreng ke 12 Kelurahan di Kecamatan Tenggarong, Kamis (17/3) di Halaman Kantor Camat Tenggarong.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah besama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat Tenggarong Sukono, Polsek dan Danramil menyerahkan secara simbolis minyak goreng curah kepada perwakilan Kelurahan.

Bupati Edi Damansyah mengatakan pendistribusian minyak goreng itu untuk tahap awal didukung oleh PT Tri Tunggal Sentra Bhuana yakni sebanyak 16 ribu liter. Kemudian akan dilakukan juga di Kecamatan Muara Badak, Anggana dan Samboja. Selanjutnya akan ada perusahaan lain yang ikut berpatisipasi dalam pendistribusian minyak goreng yaitu, PT Rajawali Nusindo Balikpapan Grup, PT Kutai Refinery Nusantara (KRN) Balikpapan, dan PT Sawit Unggul Agro Niaga Muara Badak.

“Nanti kami akan mengundang 16 Perusahaan yang memiliki pabrik CPO di Kukar, agar mau bekerjasama dengan Pemerintah dalam penyaluran minyak goreng kepada masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, walaupun saat ini masih banyak kekurangannya dihitung dari kondisi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia sangat berharap Perusahaan Kelapa Sawit yang mempunyai pabrik CPO di Kukar agar berpartisipasi dan kerjasama dalam mengambil peran di situasi sekarang, untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam hal mencukupi kebutuhan minyak goreng.

Selanjutnya kata Edi pendistribusian minyak goreng kepada masyarakat itu dilakukan secara terbatas, yaitu masing-masing Kepala Keluarga (KK) mendapatkan jatah sebanyak lima liter minyak goreng curah. Sistem pembagiannya akan dilakukan langsung oleh masing-masing perangkat RT, sesuai data yang telah dikumpulkan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari antrean yang berpotensi menimbulkan kerumunan, karena masih dalam situasi Covid-19.

“Diharapkan tidak ada antrean. Harganya tetap mempedomani harga yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 14 ribu rupiah per liter, ” katanya.

Edi kemudian mengingatkan jangan sampai ada oknum yang bermain-main dengan mengambil keuntungan di situasi sekarang, disaat situasi serius yang dihadapi oleh masyarakat.

“Pemerintah menjamin ketersediaan minyak goreng kepada masyarakat, tapi dalam pendistribusian ini diatur dengan baik,” tegasnya. (Prokom06)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengharapkan agar peranan Masjid ataupun Musolla selain sebagai sarana ibadah dan syiar keagamaan juga berkontribusi dalam pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar. Hal itu dikatakannya saat safari subuh yang ke 190 di Langgar Fisabilillah RT. 9 Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong, Kamis (17/3).

Dikatakannya peranan Takmir Masjid atau Langgar/Musolla selain berupaya memakmurkan masjidnya, juga dilibatkan dalam melakukan pendataan masyarakat pra sejahtera, sehingga menjadi kekuatan tersendiri, dimana rumah ibadah merupakan salah satu mitra pemerintah.

“Hal itu berkaitan program sosial pembinaan kemasyarakatan khususnya penanganan keluarga miskin di Kukar,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Edi Damansyah menyampaikan apresiasi kepada para Ketua Rukun Tetangga (RT), yang telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
Disebutkannya penghargaan itu telah ditetapkan dalam Kukar Idaman 2021 – 2026, yaitu salah satunya program Rp 50 juta per RT.

Ia meminta mekanisme yang sudah ditetapkan agar bisa dipedomani terutama lurah yang menjadi penanggungjawab kegiatan tersebut.

“Jadi nanti para Ketua RT harus melakukan musyawarah dengan baik, dengan warganya untuk penggunaan program 50 juta itu, kami juga menyadari program ini pasti ada kelemahannya karena di 2022 ini baru kita mulai,” ujarnya.

Program tersebut menurut Edi dilakukan sebagai komitmen untuk memperkuat peranan Ketua RT, karena selama ini RT kurang mendapat perhatian.

“Saya setiap silaturahmi ke Ketua RT, selalu kenaikan gaji yang diungkapkan, mudahan – mudahan dengan program 50 juta satu RT ini terjadi penguatan fungsi dan peran RT,” harapnya.

Sementara itu Ketua Takmir Langgar Fisabilillah yang juga Camat Tenggarong Sukono menyebutkan bahwa langgar Fisabilillah baru selesai pembangunannya, tanah tempat berdirinya langgar tersebut merupakan hibah dari salah satu warga Maluhu.

“Langgar ini dibangun setahun yang lalu oleh warga perumahan yang ada di sini, dan ini dibangun dengan swadaya masyarakat,” ujarnya.

Turut hadir pada acara safari subuh tersebut, Sekretaris daerah H. Sunggono, para Kepala OPD, Ketua MUI Kukar Abdul Hanan, Kakandepag H. Muktar dan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kukar.

Adapun bantuan yang diserahkan pada saat itu yaitu Al-quran, baju untuk para ketua RT, baju linmas, beras dan 50 paket sembako untuk takmir masjid dan langgar di Kelurahan Maluhu. (Prokom01)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Operasi Pasar Minyak Goreng (Migor) di Kukar, Rabu (16/3) siang, di Rumah Jabatan Bupati Kukar.

Dalam rapat yang diikuti Perangkat Daerah dan stakeholder terkait tersebut, Edi mengatakan bahwa empat perusahaan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam operasi pasar Migor curah dan kemasan di Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Muara Badak.

“Setidaknya ada 486 ribu liter minyak goreng curah dan kemasan yang didatangkan untuk operasi pasar nanti,” ujarnya.

Edi menyebutkan, pada tahap pertama ini ada pemasok Migor curah dari PT Rajawali Nusindo Balikpapan Grup sebanyak 400 ton atau setara 444 ribu liter dan PT Tritunggal Sentra Bhuana Muara Badak 16 ribu liter.

Selanjutnya, minyak goreng kemasan merk Camar dari PT Kutai Refinery Nusantara (KRN) Balikpapan 10 ribu liter. Serta PT Sawit Unggul Agro Niaga Muara Badak sebagai pemasok minyak goreng curah di Kecamatan Muara Badak sebanyak 16 ribu liter.

Lebih lanjut, Edi mengatakan bahwa salah satu yang menjadi pembahasan adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Migor curah.

Disampaikannya PT KRN mendapatkan rilis dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) bahwa HET minyak goreng curah naik. Awalnya Rp11.500 menjadi Rp14 ribu per liter. Namun, kenaikan HET itu masih belum resmi. Terlepas dari itu semua yang menjadi kewenangan pusat, Edi mengatakan pihaknya mencoba menghitung kebutuhan jumlah minyak goreng di Kukar. Terlebih dalam waktu dekat lagi menuju bulan Ramadan dan Idulfitri. Pada masa-masa itu kebutuhan rumah tangga pasti akan meningkat.

“Jadi intinya tadi ada beberapa perusahaan termasuk BUMN sudah kami pastikan dalam koordinasi, bahwa mereka komitmen menjalankan kebijakan pemerintah berkaitan dengan Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng ini,” katanya.

Edi kembali menegaskan, HET minyak goreng eceran di Kukar tetap mengacu kebijakan yang ada, yakni Rp11.500 per liter. Ini adalah HET yang harus digunakan sebelum Pemerintah mengeluarkan aturan baru secara resmi soal kenaikan HET.

“Selama belum ada resmi keluar dalam bentuk tertulis, kita tetap mengacu pada HET yang sudah ada. Tapi kita menegaskan bahwa pengaturan HET ini mengikuti aturan yang ditetapkan Pemerintah, Pusat” tegas Edi.

Sebagai informasi, terkait dengan pendistribusian minyak goreng ke masyarakat nantinya akan melibatkan Camat, Lurah, Kades, RT dan Satgas Pangan Kukar.

“Kini masyarakat hanya perlu sabar menunggu terlebih dulu. Karena Pemkab Kukar tengah menyiapkan segala halnya untuk melaksanakan operasi pasar minyak goreng ini, ” demikian ujarnya. (prokom05)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kukar Akhmad Taufik Hidayat, didampingi Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar Purnomo dan Kabag Pemerintahan Arianto, mengikuti Rapat Sinkronisasi Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) secara virtual, Selasa (15/3) di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar.

Dalam rapat sinkronisasi itu, dilakukan beberapa pemaparan oleh Instansi-instansi terkait penyelengara IKN, diantaranya Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) yang memaparkan Rancangan Perpres tentang perolehan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pembatasan pengalihan hak atas tanah di IKN Nusantara.

Dalam Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Ibu kota Negara yang menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN, Kemen ATR/BPN akan melaksanakan persiapan dan pembangunan IKN, menjamin ketersediaan dan perolehan tanah untuk percepatan pembangunan, serta meminimalisir penguasaan tanah secara berlebihan dan tidak wajar.

Sementara itu, Rancangan Peraturan Pemerintah Kewenangan Khusus Otoritas IKN Nusantara yang disampaikan oleh Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, mengenai pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN menerangkan tentang kekhususan kewenanangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha serta pemberian Fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan serta pengembangan IKN Nusantara dan Daerah Mitranya.

Sedangkan dari Kementrian Keuangan, menyampaikan pendanaan IKN yang terkait dalam Undang-Undang tentang IKN terdapat dalam 9 Bab dan 186 pasal. Salah satunya adalah asas-asas pendanaan dan pengelolaan anggaran IKN dan Ibu Kota Negara. (Prokom08)