Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Asisten III Bidang Administrasi Umum Totok Heru Subroto, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sekretaris Daerah se-Kaltim dalam rangka Pemberantasan Korupsi Terintegrasi tahun 2022 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di ruang Ruhui Rahayu Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (9/3) di Samarinda.

Kegiatan yang membahas program kerja tahunan dari KPK berupa Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) tahun 2022 tersebut menghadirkan narasumber dari KPK diantaranya Direktorat Korsuf Wilayah IV Rusfian, Direktorat Jejaring Pendidikan Jermia Djati, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha Budi Rustandi, dan Direktorat Monitoring Timotius Hendrik.

Adapun materi yang disampaikan terkait Monitoring Center For Prevention (MCP) Sebagai Instrument Pemberantasan Korupsi, Pendidikan antikorupsi, Advokasi pencegahan korupsi sektor usaha, dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Sementara, Asisten III Setkab Kukar Totok Heru Subroto saat ditemui setelah kegiatan mengatakan bahwa rakor tersebut membahas tentang MCP yang ada di setiap daerah hingga tingkat nasional, dimana menurutnya kedepan dalam pelaksanaan MCP akan dilakukan tataran monitoring hingga tingkatan level paling bawah.

Menurutnya, terdapat 8 area strategis intervensi yang oleh KPK melalui Kedeputian bidang Koordinasi Supervisi melakukan monitoring, pendampingan, dan pengawasan atas implementasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah. meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa.

“Jadi tidak hanya rapat-rapat koordinasi saja ditingkat kabupaten tapi mungkin akan sampai kepada tingkat yang ada di lapangan, bahkan mungkin sampai pada tingkat OPD atau sampai pada tingkat pelayanan publik,” ucap Totok Heru Subroto.

Berkaitan dengan pendidikan antikorupsi yang juga menjadi pemaparan dari salah satu narasumber, Totok Heru Subroto mengatakan melalui rakor tersebut, diketahui bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh KPK itu telah dilakukan oleh Kukar, menurutnya Kukar hanya tinggal melanjutkan saja apa yang telah dilaksanakan.

Lebih lanjut, berkaitan dengan komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi yang digaungkan para Rakor itu, Totok Heru Subroto mengatakan bahwa Kukar tetap menjaga komitmen tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari penilaian evaluasi yang disampaikan pada Rakor itu, dimana Kukar terus mengalami peningkatan kearah lebih baik.

“Kukar tadi dari hasil evaluasi ada peningkatan sedikit, walaupun sedikit tapi konsisten naik terus,” ungkap Asisten III..

Untuk diketahui, turut hadir pula pada kegiatan tersebut para Kepala Inspektorat kabupaten kota yang ada di Kaltim.(prokom07)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yang dibuka oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi ditandai dengan pemukulan gong, di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (9/3) di Samarinda.

Acara itu juga dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Kanwil ATR/BPN provinsi Kaltim, Kepala Daerah Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Bontang, Mahakam Hulu, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kaltim.

Dalam sambutannya Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyampaikan bahwa Kaltim sudah menerapkan Monitoring Center for Prevention (MCP) dengan 8 area strategis di tata kelola daerah dan hasilnya cukup memuaskan. MCP merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi.

MCP digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan secara administratif. Dimana sistem tersebut bisa digunakan sebagai ukuran untuk membangun komitmen pemerintah daerah, dalam melaksanakan pencegahan korupsi yang dilaporkan melalui MCP.
Disebut Hadi, pencapaian nilai MCP dari tahun ketahun semakin membaik. Pada 2020 Pemprov Kaltim mencapai nilai 54% , kemudian Tahun 2021 naik menjadi 82%. Sedangkan untuk rata-rata Pemda se-Kaltim masih rendah berkisar di 65%. Untuk nilai tertinggi Balikpapan 89,40%, Bontang 89,20%, Samarinda 70%, Kutim 68,5%, Paser 67,4%, PPU 60,30%, Kukar 57,40%, Berau 51,70%, Kubar 46% dan terendah Mahakam Hulu 33%.

Hadi juga sangat bersyukur ketika Kaltim ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN), mengingat selama bertahun-tahun APBD Kaltim hanya Rp15 Triliun. Padahal secara luas, kurang lebih sama dengan pulau Jawa.

“Kita ketahui APBD 6 Pemda di provinsi Jawa kalau digabung bisa mencapai Rp600 Triliun atau 60% APBN ada di Jawa. Sementara kami di Kaltim sangat jauh dibawahnya. Ketika kami ditetapkan sebagai IKN, InsyaAllah pembangunan tidak lagi hanya berpusat di Jawa, tetapi Indonesia sentris, kami rasa sangat pantas Kaltim menjadi IKN,” ujar Hadi.
“Mari kita bersama – sama membangun Kaltim lebih baik untuk menuju Kaltim yang bersih,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam paparannya terkait korupsi yang menjerat banyak Kepala Daerah.

“Sejak Indonesia merdeka, korupsi sepertinya sudah dirasakan oleh Bung Hatta. Makanya beliau bilang jangan sampai korupsi menjadi budaya. Selama belasan tahun KPK hadir, sudah berapa kepala daerah yang mengalami OTT. Itu saja tidak membuat yang lain kapok. Ini menjadi keprihatinan kami. Kenapa terus berulang?,” tanya Alex.

Dijelaskannya Berdasarkan data Global Corruption Barometer (GCB) tahun 2020, survey kebiasaan masyarakat memberikan imbalan atas pelayanan publik yang diterima, ada beberapa alasan memberikan uang atau imbalan.

Lebih lanjut menurut Alex, dari survey membuktikan bahwa masyarakat semakin permisif terhadap korupsi atau serba membolehkan kegiatan tersebut terus berlangsung. Sehingga lupa dengan yang pernah terjadi sebelumnya akhirnya seperti apa dan menjadi kebiasaan. Dalam statistik penanganan Tipikor yang KPK kelola dari tahun 2004 hingga 2021, menunjukkan dua modus korupsi terbanyak yaitu terkait penyuapan serta Pengadaan Barang Jasa (PBJ).

“Ketika proses PBJ ujungnya ketika ditelusuri ada korupsi juga. Perlu perubahan pola pikir dan perilaku bagi pihak yang biasa memberi maupun yang biasa menerima,” tutur Alex.

Disebutkannya Mulai tahun 2022 KPK, Kemendagri, dan BPKP akan mengawasi bersama upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kaltim yang dilakukan dengan menggunakan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP).

“Dilihat pada fakta di lapangan harus sama baiknya dengan nilai secara administratif. Jangan sampai tidak sinkron. Perlu penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang holistik dan adil sehingga rakyat dapat merasakan secara langsung manfaatnya,” tegas Alex. Selanjutnya KPK melalui Kedeputian bidang Koordinasi Supervisi melakukan monitoring, pendampingan, dan pengawasan atas implementasi 8 area perbaikan tata kelola pemerintah daerah.

8 area intervensi tersebut meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Dalam hal penertiban dan penyelamatan aset, KPK mengapresiasi atas keberhasilan 11 pemda di provinsi Kaltim tahun 2021 lalu telah menerbitkan sertifikat tanah pemda sebanyak 130 bidang senilai Rp164 Miliar. Pemulihan aset bergerak ataupun tidak bergerak senilai Rp128 Miliar. PSU yang berhasil ditertibkan sepanjang 2021 senilai total Rp7,1 Miliar dan penyelesaian tunggakan berhasil diselesaikan senilai total Rp117 Miliar.

Ia berharap agar apapun bisnis yang dilakukan di Kaltim memberikan manfaat luas untuk masyarakat Kaltim. Seperti pajaknya dibayarkan, dampak lingkungan minim, perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan koordinasi pencegahan korupsi ke depan semakin baik.

“IKN menjadi prioritas kami di Kaltim, dilihat dilapangan ternyata lahan IKN tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling dan Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK agar perjalanan IKN bisa lancar,” pungkasnya.(Prokom06)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono bersama Assisten II Pemkab Kukar Wiyono menghadiri syukutan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemadam Kebakaran (Damkar) ke-103, Rabu (9/3) di gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar.

Pada acara itu, diberikan tanda kasih bagi sesepuh Damkar Kukar yang telah purna tugas, serta penyerahan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Damkar dan Analisis Kebakaran, serta penyerahan hadiah bagi pemenang lomba ketangkasan dan kecakapan dalam mengusung selang.

Sunggono dan para undangan juga berkesempatan melihat atraksi pemadaman api dengan mengunakan mobil Damkar oleh para petugas.

Dalam arahanya Sekda Sunggono mengatakan bahwa setiap kejadian bencana khususnya kebakaran, Petugas Damkar dan Penyelamat menjadi barisan terdepan dalam upaya pemadaman dan penyelamatan kebakaran.

“Bagaimanapun kondisi api di lapangan, mereka harus siap bertarung memadamkan api, serta melakukan upaya penyelamatan terhadap korban maupun harta benda, pantang pulang sebelum padam,” ungkap Sunggono.

Sunggono juga menyebutkan, bahwa saat ini Damkar tidak saja melakukan upaya pemadaman api tetapi juga membantu masyarakat dalam upaya penyelamatan lainnya, termasuk saat terjadi peristiwa bencana alam atau pertolongan lainnya, para Damkar akan berada di garis terdepan dan menjalankan tugasnya dengan gagah berani.
“Para petugas Damkar harus selalu siap siaga 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu jika sewaktu-waktu dibutuhkan pertolongannya, namun terkadang kita sering lupa akan jasa mereka karena berfikir bahwa itu sudah menjadi kewjibannya,” ujarnya.

Perlu di ketahui bahwa Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Damkar memiliki tugas utama adalah untuk melakukan upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun juga melakukan Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.

“Inspeksi peralatan terlihat sepele akan tetapi sangat penting untuk memastikan semua peralatan dan kendaraan selalu dalam kondisi yang baik dan siap pakai dalam kondisi darurat,” katanya.

Salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah investigasi kejadian kebakaran agar diketahui dengan jelas sumber dan penyebab kebakaran. Hal ini untuk menentukan langkah pencegahan terjadinya kebakaran yang kemungkinan akan terjadi dan jangan lupa pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Masyarakat juga menjadi alarm pertama bila terjadi kondisi darurat.

Oleh karena itu menurutnya, memberikan informasi penting terkait langkah pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat, saat terjadi kondisi darurat sangatlah penting.

Sunggono berharap petugas Damkar selalu konsisten untuk menjaga kesehatan fisik, menggunakan alat pelindung diri yang memadai serta koordinasi dan komunikasi antar anggota regu mengingat sangat berat dan berbahayanya tugas tersebut.

“Utamakan keselamatan diri sendiri terlebih dahulu dan sebisa mungkin untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam bekerja, ingat bahwa tugas anda sangatlah berbahaya akan tetapi sangatlah mulia, bekerja sesuai prosedur keselamatan yang berlaku agar kembali pulang ke rumah dalam keadaan selamat dan sehat karena ada keluarga menunggu di rumah,” pintanya.

Diakhir Sunggono menyampaikan terimakasih atas pengabdian para petugas Damkar yang telah bekerja dengan penuh keberanian dalam melaksanakan tugasnya tanpa mengenal takut, gentar dan selalu sigap dalam melaksanakan tugas.

Acara ini juga dihadiri oleh Sekertaris BPBD Kukar Edy Mardian, sesepuh Pemadam Kebakaran, relawan pemadam kebakaran dan juga posko pemedam se Kukar.(Prokom08)

Tenggarong – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Kartanegara (Kukar) Marsidik, mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana.

“Mengingat akhir-akhir ini sering hujan lebat disertai angin, jadi kami mengimbau masyarakat selalu waspada terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan bencana,” ujarnya baru-baru ini.

Selain itu, bahaya lainnya yang perlu selalu diwaspadai adalah musibah kebakaran. Untuk itu, Marsidik meminta kepada para pemilik bangunan, baik itu rumah tinggal, kos – kosan maupun tempat usaha untuk memperhatikan hal-hal yang dapat memicu api, diantaranya yaitu jaringan kelistrikan.

Disebutnya, hal tersebut karena listrik sering menjadi pemicu terjadinya musibah kebakaran.

“Kalau jaringan listriknya sudah usang, kabel-kabel nya banyak yang sudah tua segera lakukan peremajaan, agar tidak terjadi korsleting, dan hindari menyambungkan banyak peralatan elektronik ke satu stop kontak,” katanya.

Selain itu, Marsidik juga mengapresiasi Barisan Relawan Kebakaran dan Bencana (Balakarcana) yang telah terbentuk di Desa/Kelurahan di Kukar, yang kerap turun membantu jika terjadi bencana.

“Saya mengapresiasi Balakarcana dan mari kita bersama terus siaga untuk mencegah atau meminimalisir dampak dan membantu jika terjadi bencana,” katanya.

Terkait pembentukan Balakarcana, Marsidik mengungkapkan di Kukar sudah sejak lama dibentuk relawan ini, bahkan saat ini sudah terbentuk di 18 kecamatan dengan jumlah kurang lebih 76 relawan, yang masing-masing memiliki 20 – 40 orang anggota.

“Dan semua itu sukarela inisiasi masyarakat, kita lakukan pembinaan dan dukungan sarana prasarananya dan itu tersebar di kecamatan dan desa – desa,” demikian ungkapnya. (prokom04)