Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah didampingi Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin hadiri puncak Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kukar ke-19 di Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Rabu (25/5).

Kegiatan yang berada di kecamatan terdekat dengan Ibu kota Kabupaten Kukar Tenggarong tersebut dimanfaatkan Edi Damansyah dan H Rendi Solihin bersama rombongan untuk menuju lokasi dengan bersepeda sembari menikmati udara pagi yang segar.

Sesampainya di Loa Kulu tepatnya di Taman Eks Kayu Mas rombongan disambut Camat Loa Kulu Adriansyah beserta masyarakat yang terlihat telah melaksanakan gotong royong seperti membersihkan sampah, memangkas rumput liar yang berada di sekitar taman, dimana pada kesempatan tersebut Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wabup Kukar H Rendi Solihin turut serta memangkas rumput liar yang berada disekitar lokasi Taman Eks Kayu Mas tersebut dengan menggunakan mesin potong rumput, dan dilanjutkan menanam pohon serta menyerahkan bingkisan bahan pangan dasar kepada masyarakat.

Kemudian rombongan bergeser menuju Desa Loh Sumber yang menjadi lokasi utama kegiatan BBGRM Ke-19 di Kabupaten Kukar, dilokasi tersebut Bupati dan Wabup melepas benih ikan lele, dan menanam pohon Ulin (Eusideroxylon zwageri), sedang Wabup Kukar H Rendi Solihin menanam pohon Kapur (Dryobalanops aromatica).

Bupati mengatakan BBGRM tersebut merupakan kegiatan rutin pemerintah setiap tahun, namun dengan adanya pandemi Covid-19 dua tahun belakangan sehingga kegiatan tersebut baru bisa dilaksanakan kembali pada tahun 2022.

Edi mengatakan kegiatan gotong royong tersebut merupakan tradisi turun temurun dari leluhur di Republik Indonesia. Terkait hal tersebut, dirinya mengatakan terdapat program dedikasi Kukar Idaman berupa program 50 juta rupiah per Rukun Tetangga (RT), yang diperuntukkan guna mendorong kegiatan gotong royong yang berada pada level RT.

Lebih lanjut dikatakannya, apa yang telah dilaksanakan tersebut bukan kegiatan seremonial semata, karena dengan hadirnya seluruh pemangku kepentingan dan pihak terkait, hal tersebut menandakan terbangunnya komitmen bersama, karena menurutnya gotong royong sendiri merupakan suatu kekuatan dari bangsa Indonesia, sehingga sudah selayaknya kegiatan gotong royong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena diyakininya tidak ada suatu persoalan yang tidak bisa diselesaikan apabila dikerjakan bersama.

“Gotong royong ialah kekuatan bangsa kita ini juga kekuatan di Kukar yang harus dilaksanakan dengan baik, karena tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita kerjakan bersama dalam bentuk gotong royong,” ungkap Edi Damansyah.

Berkenaan dengan hal tersebut menurutnya, Pemkab Kukar melalui program Kukar Idaman 2021-2026 mengeluarkan Tagline berupa Betulungan Etam Bisa (Gotong Royong Kita Bisa), sebagai upaya guna menjaga tradisi leluhur yang merupakan kekuatan bangsa Indonesia.

Diharapkannya BBGRM tersebut bisa dijadikan motivasi dan dorongan kepada seluruh Camat, Lurah, Kepala Desa (Kades) hingga tingkat ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mengkoordinir masyarakat yang berada di lingkungannya masing-masing dalam melaksanakan gotong royong.

“BBGRM ini harus dimaknai bagian dari bagaimana kehadiran pemerintah bersama masyarakat untuk melakukan kegiatan bersama di lingkungan masing-masing,” ucapnya.

Untuk diketahui, kegiatan yang bertema “Melalui Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Kita Jaga Semangat Gotong Royong Sebagai Warisan Budaya Nusantara” itu, ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wabup Kukar H Rendi Solihin.

Juga dirangkai dengan penyerahan secara simbolis Dana Santunan Jaminan Kematian bagi keluarga Kepala Desa Long Beleh Haloq Saiful Anwar, dan penyerahan secara simbolis peralatan gotong royong bagi masyarakat berupa skop, cangkul, dan sapu lidi.
Kemudian, meninjau produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Gedung Serbaguna Kantor Desa Loh Sumber.

Turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim HM Faisal, Asisten II Pemkab Kukar Wiyono, Ketua KONI Kukar Rahman, beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar, para Camat dari 18 Kecamatan yang berada di Kukar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kecamatan Loa Kulu, serta Para Kepala Desa yang berada di Kecamatan Loa Kulu.(prokom07)

Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria Kukar tahun 2022 yang digelar oleh Kantor Pertanahan Kukar, Rabu (25/5) di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong.

Acara tersebut dihadiri, jajaran Kantor Pertanahan Kukar, sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kukar, serta Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kukar.

Membacakan sambutan Bupati Edi Damansyah, Asisten I menyebutkan bahwa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 memberi arah yang lebih konkrit tentang pelaksanaan Reforma Agraria, yang merupakan agenda dalam mewujudkan keadilan dalam penyelesaian ketimpangan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

“Skema reforma agraria harus ada kesinambungan antara aset dan akses. Sehingga, nilai manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” harapnya.

Disampaikannya, Reforma Agraria dimaknai sebagai penataan aset plus penataan akses. Penataan aset dalam hal ini adalah pada pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanahnya (sertifikasi hak atas tanah), sedangkan penataan akses adalah penyediaan dukungan atau sarana-prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya sehingga subyek Reforma Agraria dapat mengembangkan kapasitasnya.

Bupati kemudian berharap melalui Rakor itu dapat menjadi perhatian dari seluruh pemangku kepentingan untuk dilakukan identifikasi kendala dan akar permasalahan dalam bidang agraria dan pertanahan, sehingga dapat memperoleh solusi untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kukar.

“Kita juga berharap, permasalahan pertanahan dapat diatasi dengan baik, sehingga program nyata Pemerintah di bidang pertanahan segera terealisasi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” demikian harapnya. (prokom04)

Tenggarong – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin optimistis Kafilah Kukar akan meraih kembali gelar juara umum Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ke 43 di Samarinda.

“Untuk Kafilah Kukar, tidak ada kata lain, optimistis lima kali juara umum,” tegas Wabup saat ditemui awak media usai mengikuti pembukaan MTQ ke 43 Kaltim di halaman GOR Segiri, Senin (23/5) malam.

Disebutkan Rendi, pada gelaran MTQ ke 42 tahun 2021 di Kota Bontang, Kukar kejar-kejaran poin dengan Kota Samarinda dalam perebutan juara umum.

“Tentunya dengan Samarinda sebagai tuan rumah akan menjadi pesaing yang berat bagi Kukar, namun kita harus tetap optimistis,” sebutnya.

Rendi mengungkapkan, dirinya beberapa waktu lalu berdiskusi dengan Bupati Edi Damansyah terkait persiapan Kukar dalam menghadapi MTQ ini.

“Kami berdua sama – sama optimistis untuk lima kali juara umum,” ujarnya.

Rendi juga menjanjikan akan memberikan apresiasi kepada Kafilah yang telah mengharumkan nama Kukar diajang MTQ ini.

“Tetap akan berikan reward atau bonus, akan kita berikan kepada mereka, tetapi saya belum bisa menyebutkan secara detail, ” katanya.

Wabup berpesan kepada para Kafilah Kukar agar tetap semangat dan jangan terbebani target juara umum.

“Tetap semangat jangan terbebani oleh target, namun jadikan itu sebagai motivasi supaya kita betul – betul bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa kita bisa. Apalagi dengan adanya Perda nomor 4 tahun 2021 tentang Gerakan Etam Mengaji, sudah seharusnya kita membumikan Al-Qur’an di seluruh wilayah Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (Prokom01)

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin membuka Focus Group Discussion (FGD) bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pengurus Barang (PB) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar, Selasa (24/5) di ruang Serbaguna Kantor Bupati setempat.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar dengan tema “Penyampaian Jurnal Koreksi Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 dan Diskusi Seputar Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2022” itu, juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada OPD yang dianggap berprestasi, karena telah tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan OPD tahun anggaran 2021 yang dianggap sebagai dukungan dalam perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Kabupaten Kukar, yang diserahkan Wabup Kukar H Rendi Solihin kepada perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kukar dan Kecamatan Muara Kaman.

H Rendi Solihin mengatakan penyampaian LPKD menjadi kewajiban Pemda dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara tertib, ekonomis, efisien dan efektif, serta taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam realisasinya, kecermatan pelaporan keuangan negara oleh Pemda dalam LKPD menjadi dasar BPK RI untuk melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, maupun pemeriksaan atas tanggung jawab penggunaan keuangan negara.

Dikatakannya, FGD yang dilaksanakan tersebut adalah upaya BPKAD Kabupaten Kukar guna mencapai target waktu dalam penyampaian LKPD Kukar 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kaltim secara cepat, akurat dan berkualitas.

“Dengan adanya sosialisasi target sasaran ini kepada Pejabat PPK dan PB diharapkan akan berdampak pada tercapainya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI Kaltim,” harapnya.

Bercermin dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Kaltim atas LKPD Kabupaten Kukar Tahun 2021, kata Wabup meskipun BPK RI Kaltim memberikan opini WTP atas LKPD Kabupaten Kukar 2021, namun terdapat beberapa catatan yang menjadi perhatian, yaitu diantaranya Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum dilakukan secara lengkap, akurat dan mutakhir, atas catatan ini BPK RI Kaltim merekomendasikan agar dilakukannya proses penagihan piutang PBB-P2 secara lebih optimal.
Kemudian, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKAB) tidak tertib, atas catatan ini BPK RI Kaltim memberi rekomendasi agar Pemkab Kukar memerintahkan Tim BOS/BOSKAB dan Kepala Sekolah mempertanggungjawabkan belanja yang tidak didukung dengan bukti lengkap.

“Saya berharap agar kualitas LKPD Kabupaten Kukar tahun 2022 semakin baik dan berkualitas sehingga opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim dapat kita banggakan,” demikian harapnya.(prokom07)