Inilah Empat Point Usulan Pemkab Kukar Dalam Rakor Administrasi se-Kaltim
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Sekda Kukar H Sunggono mengusulkan 4 (empat) poin penting dalam Rapat Koordinasi Administrasi se-Kaltim yang dibuka oleh Gubernur Kaltim Isran Noor di Hotel Grand Elty, Senin (23/5/2022).
“Ada 4 poin penting diusulkan Kukar dalam rakor adbang se-Kaltim salah satunya percepatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung akses ke Ibu Kota Negara,” kata Sunggono.
lebih rinci Sunggono menyebutkan bahwa yang pertama bersama sama menyusun rencana konektivitas antar daerah dalam mendukung akses ke IKN, sbg contoh perlu dorongan bersama Pemprov utk pembangunan jalan dari Jonggon ke Sepaku agar percepatan pembangunan di daerah sekitar IKN bisa lebih optimal, dan akses lainnya termasuk pembangunan jembatan Sebulu.
Sejalan dengan RPJMD Kutai Kartanegara melalui Misi 4, Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah, ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam rangka menjamin kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih efektif dan efisien
Kedua, melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang melakukan pendekatan pembangunan bedasarkan potensi kewilayahan dengan penetapan titik-titik lokasi kegiatan strategis di beberapa daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, merupakan langkah yang tepat, dan Pemkab Kutai Kartanegara mendukung kebijakan tersebut, mengingat fokus pembangunan pada wilayah strategis sesuai dengan potensi dimiliki akan memberikan pengaruh daya sebar kepada daerah sekitarnya secara positif, sesuai RPJMD Kutai Kartanegara melalui Misi 3, yakni Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ditujuan dengan menetapkan kawasan-kawasan strategis pertanian (dalam arti luas) secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, pengairan, penyiapan petani unggul hingga sarana dan prasarana dan infratsruktur wilayah. Oleh karenanya, akan memberikan kontribusi dalam hal keberhasilannya khususnya dalam perspektif pembangunan kewilayahan.
Ketiga, Kutai Kartanegara dalam konteks Ekonomi Regional, dalam konteks Ekonomi Regional, dari data PDRB tahun 2021 tingginya kontribusi sektor primer, yakni pertambangan dan penggalian sekitar 64.91% dan Pertanian 12,98% dari total PDRB Kutai Kartanegara, dengan laju pertumbuhan ekonomi 2,61%. Berdasarkan nilai produksi yang saat ini telah memenuhi kebutuhan regional Kabupaten dan bahkan dapat mendistribusikan ke luar daerah, dan bahkan ditetapkan sebagai lumbung pangan Kaltim, serta didukung pula masih besarnya lahan pertanian potensial yang belum tergarap secara optimal sebagai wilayah pertanian produktif.
Dari sektor pariwisata, Kutai Kartanegara memiliki potensi ekowisata, sejarah dan budaya yang belum tergarap secara optimal tentunya ini menjadi potensi yang kuat untuk dikembangkan sebagai branding Wisata Budaya dan Sejarah di Kalimantan Timur. Oleh karenanya, diharapkan menjadi perhatian kita bersama untuk dikembangkan dalam mendorong daya ungkit sektor pariwisata di Kalimantan Timur.
Dan ke-empat yakni, Penguatan kebijakan pembangunan wilayah; sebagaimana dipahami bersama setiap daerah memilki dokumen perencanaan, namun demikian dokumen tersebut disusun berdasarkan atas pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Atas dasar tersebut disarankan, untuk menyusun secara sinergi kebijakan Pembangunan Kewilayahan yang berisi program dan kegiatan strategis Provinsi Kaltim yang disusun dalam skema sinergitas dan kolaborasi pembiayaan berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing daerah, bahkan pembiayaan non-pemerintah (CSR), sehingga tersusun jelas tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan prioritas kewilayahan, hal ini tentunya akan mempermudah proses pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan strategis, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian target RPJMD provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota.
“Ya, sebagai contoh; Perbatasan Kutai Kartanegara dan Kutai Barat tepatnya di Desa Jantur Kecamatan Muara Muntai, diharapkan kedepan lokasi perbatasan ini akan memiliki akses yang saling terhubung antar Kabupaten. Tentunya aktivitas perdagangan akan tumbuh akibat terbukanya pintu lintas Kabupaten. Batas wilayah harus menjadi peluang untuk membangun wilayah secara keseluruhan,” jelasnya. (prokom10)
