Tenggarong.- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Maslianawati Edi Damansyah berpesan, agar Ketua dan seluruh pengurus TP PKK dapat lebih aktif dan bersinergi bersama Pemkab Kukar dalam memulihkan perekonomian masyarakat, juga bisa meningkatkan dan mengembangkan berbagai sektor sesuai dengan 10 program pokok PKK di Kecamatan Kenohan.

“Maka dari itu TP PKK Kecamatan memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan kesejahteraan keluarga, ” ujar Maslianawati saat menghadiri dan menyaksikan pelantikan Ketua dan Pengurus TP PKK Kecamatan Kenohan masa bakti 2021 – 2026, serta Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kenohan, di gedung serba guna kecamatan Kenohan, Rabu (18/05).

Ia juga mengajak segenap jajaran TP-PKK memahami tentang hakekat pembedayaan masyarakat, agar pembedayaan yang dilakukan sesuai yang diharapkan masyarakat. Selain itu, Maslianawati berharap Ketua dan pengurus TP PKK kecamatan bisa lebih inovatif dan kreatif dalam mencegah dan menurunkan stunting, guna menciptakan dan mendorong terwujudnya manusia yang sehat, cerdas dan produktif guna mencapai tujuan yang berkelanjutan.

Sementara itu Ketua TP PKK Kecamatan Kenohan Herlinawati mengatakan dirinya siap melaksanakan amanah dan mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan program program TP PKK.

“Ini merupakan suatu amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, namun yang terpenting esensinya yakni kebermanfaatannya dalam mengemban tugas sebagai Ketua PKK Kecamatan.maka dari itu sebagai pemimpin, harus dapat memberikan dampak yang nyata, melakukan beragam inovasi dan mampu sebagai agen perubahan,” katanya.

Herlinawati juga mengakatan dirinya siap untuk lebih aktif berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah dalam mengurai berbagai permasalahan yang dihadapi. (Prokom 09)

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Jumat (20/05) pagi di halaman Kantor Bupati setempat.

Upacara itu diikuti Aparatur Sipil Negara, anggota Dandim 0906, Polres Kukar, Organisasi Masyarakat-Pemuda,
hingga pelajar.

Dalam Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate yang dibacakan oleh Sunggono mengatakan bahwa, peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, menjadi bentuk seruan agar bisa bangkit bersama dari pandemi Covid-19 yang sudah dua tahun terakhir melanda.
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya dimaknai sebagai seremonial saja tetapi juga dipahami esensi sejarah Kebangkitan Nasional.

“Mari sejenak telaah sisi historis di balik peringatan Hari Kebangkitan Nasional,” ajaknya.

Sunggono kemudian menyampaikan bahwa pada 20 Mei 1948, Presiden Soekarno menetapkan hari lahirnya perkumpulan Boedi Oetomo sebagai Hari Bangkitnya Nasionalisme Indonesia. Dimasa itu terdapat ancaman perpecahan antar golongan dan ideologi di tengah perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali berkuasa, sehingga semangat persatuan yang digagas oleh Boedi Oetomo diharapkan menjadi spirit dalam menghimpun kekuatan dan mencegah perpecahan bangsa.

Lebih lanjut disampaikannya, semangat Boedi Oetomo masih relevan pada saat ini sebagai kontekstualisasi pada kehidupan berbangsa saat ini. Di tengah krisis pandemi Covid-19 dan konflik Ukraina – Rusia yang menyebabkan kondisi ekonomi global serta geopolitik menjadi tidak stabil, maka patut Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai upaya kolektif bangsa untuk memperkuat persatuan bangsa.

Kemudian, Sekda menyampaikan bahwa oenanganan Covid-19 yang membaik berimplikasi pada berangsur kembalinya aktivitas masyarakat secara normal. Secara perlahan hal ini dapat mendorong pemulihan perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia pada triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen, dan hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali Administrasi Pemerintahan dan Jasa Pendidikan.

“Momentum yang baik ini makin diperkuat dengan peran Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022. Indonesia mengusung
tema “Recover Together, Recover Stronger, dengan tujuan dapat memberikan spirit baru dalam mewujudkan tatanan dunia yang dapat memberikan kesejahteraan dan
kemakmuran yang inklusif serta menjamin keberlanjutan kehidupan di masa depan,” katanya.

Disampaikannya, Indonesia terus mendorong negara-negara anggota G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata dan siap berkolaborasi serta menggalang kekuatan, sehingga masyarakat dunia dan kemanusiaan dapat merasakan dampak nyata dari kerja sama ini.

Momentum penanganan nasional Covid-19 yang makin membaik dan Presidensi G20 Indonesia, diharapkan Menkominfo hendaknya dapat memaknai semangat pantang menyerah Dr. Sutomo, untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun ini sebagai tonggak kebangkitan dari pandemi Covid-19 juga krisis multidimensi yang sedang melanda dunia.

“Dari Indonesia, Dunia Pulih Bersama. Ayo Bangkit Lebih Kuat,” demikian ujarnya. (Prokom08)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengajak masyarakatnya untuk bersama-sama melindungi diri dan keluarga dari penyakit campak rubella, salah satu yang telah diprogramkan secara rutin dalam upaya pencegahan penyakit adalah pemberian imunisasi kepada sasaran tertentu.

“Ayo lindungi diri kita dari kesakitan dan kecacatan akibat penyakit campak rubella, mencegah lebih baik daripada mengobati,” ujar Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono saat membuka Sosialisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) 2022, Kamis (19/5) di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong.

Acara itu dihadiri perwakilan beberapa unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Kukar dr Martina Yulianti, TP PKK Kukar, Kepala Perangkat Daerah peserta sosialisasi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) se Kukar, serta Kepala UPTD Puskesmas se Kukar.

Disampaikannya, berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat dari tertular penyakit. Salah satu yang telah diprogramkan secara rutin dalam upaya pencegahan penyakit adalah pemberian imunisasi kepada sasaran tertentu. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai imunisasi serta perkembangan penyakit yang terus mengalami perubahan, maka jenis vaksin dan periode pemberian juga mengalami perkembangan dan perubahan. Mengingat pentingnya upaya pencegahan ini, maka imunisasi termasuk menjadi program nasional, yang artinya adalah imunisasi diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti halnya pandemi Covid-19 yang terjadi dalam 2,5 tahun terakhir.

Dikatakannya, secara umum terjadi penurunan cakupan vaksinasi rutin (dasar dan lanjutan) di Indonesia. Menyikapi hal tersebut maka dilakukan percepatan pemberian vaksinasi tambahan melalui kegiatan BIAN yang secara khusus akan memberikan imunisasi tambahan campak-rubella serta melengkapi dosis imunisasi polio, dan DPT, HB, Hib yang terlewat, yang akan dilaksanakan di seluruh fasilitas kesehatan, sekolah maupun pos imunisasi.

“Vaksinasi yang diberikan pada sasaran kegiatan BIAN ini tentu saja sudah dipersiapkan dengan memenuhi aspek keamanan dan kualitas yang baik,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya, kegiatan BIAN yang sangat penting ini memerlukan peran serta, prtisipasi dan bantuan semua pihak.

“Sebagaimana semangat Betulungan Etam Bisa, maka dalam kegiatan ini, saya betul-betul mengharapkan yang hadir pada acara ini dapat betulungan (saling membantu.red), terutama untuk mensosialisasikan kepada seluruh pihak yang menjadi sasaran kegiatan BIAN. Semoga hal baik ini dapat kita lanjutkan dalam upaya mencapai derajat kesehatan masyarakat Kukar yang tingginya,” demikian harapnya. (prokom04)

Tenggarong – Sebagai upaya percepatan penyelesaian laporan masyarakat terhadap pelayanan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membentuk Focal Point atau Pejabat Penghubung antara Pemkab dengan Ombudsman, Rabu (18/05) di Hotel Pacific, Balikpapan.

Acara yang dibuka secara virtual oleh Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzah itu, ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim Kusharyanto dengan 16 Perangkat Daerah yang menjadi Focal Point untuk Kukar, disaksikan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah.

Dalam sambutanya, Bupati Edi Damansyah berterima kasih dan mengapresiasi kepada Ombudsman RI perwakilan Kaltim yang telah melaksanakan kegiatan itu, guna menyamakan persepsi dan membangun pemahaman pentingnya sinergi, dalam rangka penguatan pengawasan pelayanan publik baik secara internal maupun eksternal di tiap penyelenggara.

Dikatakannya, Pemkab Kukar memiliki target dan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas layanan publik, komunikasi dan respon cepat terhadap peningkatan kualitas layanan akan terus ditingkatkan. Apalagi wilayah Kukar yang memiliki luas sebesar 27.263 km² atau 2,8 kali luas Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), sehingga kerentanan terhadap permasalahan layanan publik tidak dapat dipantau dan ditindaklanjuti secara optimal.

Edi juga mengapresiasi Ombudsman, atas hasil yang dicapai dengan memberikan rekomendasi agar mempersiapkan dan memperbaiki OPD yang belum masuk dalam sampling survei kepatuhan, agar pengelolaan aduan di Kukar dapat dikembangkan melalui integrasi dengan SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional).

Menurut Edi, dari capaian tersebut yang terpenting adalah bagaimana hasil kinerja Pemerintah Daerah berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu Pemkab Kukar terus berkomitmen melakukan perbaikan birokrasi dan pelayanan publik, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dan transparansi bagi masyarakat, ” ujarnya.

Disebutnya, bentuk komitmen tersebut meliputi pencegahan mal administrasi dalam pelayanan publik, percepatan penanganan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat, percepatan pelaksanaan tindakan korektif atau rekomendasi Ombudsman kepada Pemda dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap pemenuhan standar pelayanan publik secara administrasi, maupun standar perilaku penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk mengoptimalkan hal tersebut, menurutnya dapat digunakan kemajuan teknologi informasi sebagai media akselerasi, transparansi dan efektifitas komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan lembaga pelayanan.
Untuk Kukar sendiri, komitmen itu telah tertuang di dalam RPJMD sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kutai Kartanegara IDAMAN yang salah satunya adalah program prioritas Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA). Dimana proses pelayanan publik di Kukar secara bertahap harus dijalankan secara digital, dalam skema terintegrasi dan kebijakan ini diharapkan terjadi lompatan kinerja pelayanan yang lebih baik.

Dalam proses pembangunan daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati juga memahami bahwa tak ada satupun kebijakan dan program pembangunan akan berjalan dengan optimal tanpa adanya sinergi dan kolaborasi dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Saya harap pembentukan Focal Point dalam rangka percepatan penyelesaian laporan masyarakat ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang lebih profesional dan berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” harapnya.

Diakhir sambutannya, Bupati meminta kedepannya perlu diagendakan pertemuan secara berkala dengan Ombudsman, dalam rangka koordinasi, integrasi dan sinergi antar kelembagaan guna mencapai pengawasan penyelenggaran pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan.(Prokom08)