PENTINGNYA memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai bagian tanggungjawab warga negara yang turut memberikan kontribusi saling menjaga kebhinekaan tunggal ika tetap terjaga dengan baik. Dalam upaya tersebut Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Sosialisasi Pembinaan Bela Negara dan Karekter Kebangsaan, Kamis (27/10/2022) di Aula Pertemuan Kecamatan Samboja.

“Bela negara wajib dipahami dan dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dalam menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan serta karekter dan sejarah bangsa dengan menanamkan perilaku kolektif kebangsaan,” kata Kepala Badan Kesbangpol Kukar Rinda Desianti.

Menurut Rinda Desianti, wawasan kebangsaan dapat dipahami bagaimana memiliki etika, tanggungjawab, dan saling hormat menghormati hingga memegang teguh akan kedisiplinan, patuh dan taat pada peraturan hukum.

“Belanegara dan wawasan kebangsaan setidaknya diphami dalam berbangsa dan bernegara dengan terus memegang teguh prinsip-prinsip kehidupan bernegara dan memiliki etika yang kuat. Saling hormat-menghormati satu sama lain hingga bagaimana bertindak yang tepat serta turut berkontribusi bagi pembangunan di daerah melalui karya dan inovasi,” ujarnya.

Diharapkan dari sosialisasi kebangsaan tersebut dapat membangun karekter warga negara dan mampu berkontribusi dengan baik demi kemajuan bangsa dan negara sesuai kapasitas masing-masing.

“Untuk generasi muda sebagai estapet penerus bangsa khususnya di Kutai Kartanegara dapat menjadi garda terdepan dalam mengaktualisasikan dan menyebarkan virus kesadaran bela negara kepada masyarakat,” harapnya.

Sementara itu Camat Samboja Junaidi menyambut baik atas terselenggaranya sosialisasi pentingnya bela negara dan membangun karekter kebangsaan khususnya bagi warga Samboja.

“Terima kasih atas terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan bela negara yang dilakukan oleh jajaran Kesbangpol Kukar. Wawasan kebangsaan ini tentunya harus terus digelorakan dalam membangun bangsa kearah yang lebih baik dan semakin cinta negara kesatuan indonesia,” katanya.

“Sosialisasi wawasan kebangsaan ini juga tidak hanya sebagai peningkatan pengetahuan, melainkan mampu melakukan deteksi dini diwilayah masing-masing dalam menjaga persatuan dan kesatuan antar daerah sehingga dapat terciptanya situasi yang aman dan tentram dalam kehudupan bermasyarakat,” demikian harapnya.

Hadir juga dalam sosialisasi itu Ipda Dedy Sopan Kanit Samapta Polsek Samboja, Serma Edi Sutrisno mewakili Danramil, KH.Abdul Hanan Ketua MUI Kab Kukar Zulkipli MSi Kabid Ideologi dan Wasbang Kesbangpol Kab Kukar, Dessy Laula SE.Analis (Asing dan Lembaga Asing) Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Siswa SMA sebanyak 40 orang. (Prokom10)

Tenggarong – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PPK) Kecamatan Muara Badak, kembali meraih juara umum lomba PKK, dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-50 tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2022, saat diumumkan pada penutupan HKG PKK Kukar di Hotel Grand Elty Singgasana, Rabu (26/10) malam.

Ditemui usai acara, Camat Muara Badak Arpan mengucapkan syukur atas prestasi tersebut. Disebutnya raihan tersebut untuk ke tiga kalinya, setelah sebelumnya juga juara umum pada tahun 2018 dan 2019 dua kali berturut-turut.

“Tahun ini kami tidak menyangka TP-PKK Kecamatan Muara Badak kembali menjadi juara umum untuk yang ketiga kalinya. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada TP-PKK Kukar yang selama ini sudah banyak membimbing TP-PKK kecamatan dan desa, untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan PKK di desa,” kata Arpan.

Selanjutnya, kata Arpan keberhasilan untuk bisa menjadi juara umum sifatnya hanya pemberian bonus saja, namun yang terpenting adalah bagaimana 10 program pokok-pokok PKK di tingkat kecamatan dan desa itu bisa berjalan dengan baik diwilayahnya masing-masing.

Diungkapkannya, Kecamatan Muara Badak sebelum mengikuti lomba TP-PKK terlebih dulu melakukan seleksi HKG PKK di tingkat kecamatan dan desa sebagai persiapan mengikuti lomba PKK tingkat Kabupaten, dan terbukti terbukti kami kembali juara umum.

“Kedepan kami berharap, bisa kembali mengikuti kegiatan lomba seperti ini untuk memotifasi ibu-ibu PKK kecamatan dan desa agar melaksanakan kegiatan 10 program pokok-pokok PKK,” harapnya. (prokom05)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kukar Maslianawati Edi Damansyah, menutup peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke – 50 tingkat Kabupaten Kukar tahun 2022, di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Rabu (26/10) malam.

Penutupan ditandai pemberian piagam penghargaan oleh Bupati dan Ketua TP-PKK Kukar kepada para TP-PKK Kecamatan yang meraih juara lomba pada acara itu, dan penyerahan piala bergilir kepada TP-PKK Kecamatan Muara Badak sebagai juara umum pada lomba PKK pada HKG tahun ini.

Untuk diketahui, TP-PKK Kecamatan Muara Badak keluar sebagai juara umum pada lomba PKK dalam rangka peringatan HKG PKK ke-50 tingkat Kabupaten Kukar dengan jumlah nilai 480 poin.

Edi mengatakan keberadaan TP-PKK di Kukar merupaian hal yang sangat berarti dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. PKK dengan program-program kerja yang dimilikinya bermitra dengan Pemkab Kukar, secara nyata telah memberikan kontribusi dengan turun langsung ke masyarakat di tingkat kecamatan hingga ke desa-desa.

Menurutnya, PKK memberikan informasi dan pembekalan kepada kaum perempuan khususnya, semata-mata hanya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Berawal dari unit rumah tangga, upaya untuk memberdayakan para perempuan yang kesehariannya disibukkan dengan urusan domestik. Diberikan ilmu pengetahuan kesehatan keluarga hingga keterampilan lainnya yang dapat digunakan untuk peningkatan perekonomian keluarga,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Edi peran serta PKK dalam upaya turut mendukung program pembangunan dirasa amat penting dan amat menyentuh ke masyarakat. Hal ini selaras dengan visi Kabupaten Kukar, yaitu Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia. Dengan harapan, agar kerjasama antara PKK dengan Pemkab Kukar dapat lebih ditingkatkan dan dipertahankan dimasa-masa yang akan datang.

Sementara, Maslianawati yang menyampaikan sambutan tertulis Ketua Umum TP-PKK Pusat Tri Tito Karnavian mengatakan 50 tahun perjalanan gerakan PKK tentu banyak hal yang telah dilakukan dan dinamika perjalanan gerakan PKK selama ini bisa menjadi bahan pembelajaran, bahwa upaya memberdayakan keluarga dan masyarakat itu perlu dilakukan dengan pendekatan Cipta, Rasa dan Karsa, yakni dengan hati dan niat yang tulus.

“Sesuai dengan kesepakatan hasil Rakernas, saya berharap agar langkah penyesuaian manajemen kelembagaan TP-PKK dapat dilakukan di semua jenjang. Hal ini menjadi penting karena pada hakikatnya program-program mereka dapat terlaksana secara baik dan tepat sasaran ketika dikelola oleh sistem manajemen kelembagaan yang baik,” katanya.

Di penghujung acara, dilanjutkan foto bersama Bupati dan Ketua TP-PKK Kukar dengan para Camat dan TP-PKK se Kabupaten Kukar.
Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala OPD dilingkup Pemkab Kukar, Camat serta Ketua dan anggota TP-PKK se Kabupaten Kukar. (prokom05)

Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kukar Arianto serta Kepala Bagian Pemerintahan Kukar Witontro, menerima kunjungan Kerukunan Bubuhan Jantur Selatan Kecamatan Muara Muntai, di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Selasa (25/10).

Koordinator Kerukunan Bubuhan Jantur Selatan, Ahmad Rifai mengatakan kunjungan itu merupakan tindak lanjut usulan tentang pemekaran Desa Jantur, yang telah didasarkan pada kondisi geografis serta upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan.

“Saat ini masyarakat sangat berharap dukungan Pemkab Kukar dan Pemerintah Provinsi, agar segera dapat mengabulkan permohonan warga masyarakatnya,” ujar Ahmad.

Sementara, Akhmad Taufik mengapresiasi kunjungan tersebut, dan mengatakan Pemkab Kukar siap mendukung wacana pemekaran wilayah Desa Jantur Selatan, jika sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Keputusan pemekaran ini ada di Pemerintah Provinsi, pemekaran wilayah desa bukan sesuatu yang instan, tapi harus melalui beberapa tahapan sehingga membutuhkan waktu yang sedikit cukup lama,” ujarnya.

Akhmad Taufik juga menyampaikan beberapa kriteria tentang pemekaran wilayah yaitu harus sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, PP No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang No 6, serta Perda penataan desa yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten/kota. Peraturan daerah (Perda) paling sedikit memuat nama desa/kelurahan lama dan baru. Nomor kode desa kelurahan lama dan baru, jumlah penduduk, luas wilayah, cakupan wilayah kerja desa baru dan peta batas wilayah desa/kelurahan baru.

Ditambahkanya bahwa pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada. Pembentukan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial, budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Adapun syarat pembentukan desa yaitu desa induk paling sedikit 5 tahun, penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 KK. Wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah sosial budaya yang menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung, batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah kemudian akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. Memiliki sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik. Tersedianya dana operasional penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain yang diatur dengan Perbup.

Dilanjutkannya, saat ini Pemkab Kukar telah melakukan kajian atau analisa pemekaran Desa Jantur Selatan. Jumlah penduduk desa pemekaran berdasarkan proposal 1125 jiwa/300 KK. Jumlah penduduk desa Jantur Selatan berdasarkan Disdukcapil 2.279 jiwa/714 KK (semester II Tahun 2021). Untuk kewilayahan terkait dengan segment batas Kukar – Kubar yang masih menunggu penetapan Permendagri oleh Kementerian, dimana sub segmennya termasuk Desa Jantur Selatan.(Prokom03).