Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat membuka sosialisasi Keputusan Mensos (Kepmensos) RI Nomor 150 Tahun 2022, tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Selasa (25/10).

Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial (Pusdatin Jamsos) Kemsos RI tersebut, diikuti para peserta perwakilan Dinsos dan petugas aplikator dari kabupaten dan kota se-Kaltim, serta peserta zoom meeting dari perwakilan kelurahan dan desa di Kukar.

Sementara, Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Provinsi Kaltim Saprudin Saidapanda dalam laporannya mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada perwakilan Dinsos kabupaten dan kota se-Kaltim dan petugas aplikator terkait tata cara pengusulan data serta verifikasi dan validasi DTKS.

“Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pusdatin Jamsos RI, Dinsos Provinsi Kaltim dan Dinsos Kukar, dengan tujuan agar para peserta bisa memahami dan mengetahui tentang tata cara pengusulan data dari Kepmensos RI Nomor 150 Tahun 2022 ini,” ujar Saprudin.

Lebih lanjut, dirinya berharap kepada para peserta bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh, karena menurutnya hasil dari sosialisasi tersebut ke depan akan berkaitan dengan bantuan sosial yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, dengan harapan bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Akhmad Taufik Hidayat mengatakan Sosialisasi tersebut merupakan salah satu langkah dalam rangka optimalisasi pengelolaan DTKS sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 150 Tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi.

Lebih lanjut, dengan terbitnya Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 150 tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi DTKS dinilainya menjadi titik terang untuk melaksanakan pemutakhiran DTKS dengan lebih baik lagi.

Diharapkan ke depan dengan adanya Kepmensos nomor 150 tahun 2022 tersebut, memudahkan proses warga masyarakat miskin untuk bisa masuk ke dalam DTKS serta memudahkan petugas dalam pelaksanaan pemutakhiran DTKS.

“Peran DTKS sangatlah strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat miskin, Oleh sebab itu, dibutuhkan DTKS yang valid dan termutakhirkan dengan baik agar bantuan sosial yang nantinya akan diberikan bisa tepat sasaran,” ujarnya.

Dikatakannya, beberapa waktu yang lalu Pemkab Kukar telah melakukan kunjungan ke Kantor Pusdatin Kesos Kemensos dan ditemui langsung oleh Kapusdatin Kesos didampingi Staf Ahli Menteri, untuk menyampaikan proses verifikasi dan validasi yang telah dilakukan. Kunjungan tersebut guna melakukan verifikasi dan validasi terhadap DTKS yang dipublikasi Kementerian Sosial pada bulan Februari Tahun 2022 secara menyeluruh melalui home visit oleh Puskesos desa/kelurahan.

“Hal ini kami lakukan demi perbaikan data yang sering dikeluhkan validitasnya terkait banyaknya laporan tidak tepatnya sasaran bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.

Diakhir sambutannya, diharapkan peserta sosialisasi dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik sehingga kedepan pemuktahiran data bisa dilakukan dengan baik.(prokom07).

Tenggarong – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Totok Heru Subroto didampingi kepala Dinas Sosial Hamly, mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Senin (24/10).

Rapat itu dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Carnavian.

Mendagri Tito mengungkapkan, beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo menyampaikan agar Kemendagri bersama jajaran Kementerian / Lembaga (K/L) terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi mingguan inflasi di daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ kota.

“Kemudian saya berkoordinasi dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) karena beliau melakukan monitoring dan memiliki data – data,” ujar Tito.

Dalam rapat tersebut, Tito juga mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh relatif cukup baik.
Namun ada hal yang perlu diwaspadai yaitu ketidakmampuan negara-negara lain mengatasi pandemi COVID-19 dan ketidakmampuan negara lain menjaga ekonominya yang bisa berdampak ke Indonesia karena Indonesia merupakan bagian dari sistem globalisasi ekonomi.

Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan ekonomi global mengalami efek dari pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat.
Dampak tersebut menurutnya akan mengalir ketiga saluran utama Antara lain harga komoditas yang lebih tinggi, ekonomi dan perdagangan akan terganggu serta berkurangnya kepercayaan bisnis dan ketidakpastian.

Untuk itu Mendagri meminta Pemerintah Daerah untuk mempeioritaskan Pengendalian Inflasi.

Hadir dalam rapat secara daring tersebut kepala bagian Perekonomian Haryo Martani, Kabag SDM Polres Kukar Kompol Teguh, Kabid Dalops Dishub Hamidin, perwakilan Bappeda, dinas Pertanian dan Peternakan, Disperindag, dan OPD terkait lainnya. (Prokom01)

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar Sukotjo serta Kepala Cabang Bankaltimtara Tenggarong Amuniantoyo, meluncurkan Proyek Perubahan Pertanggungjawaban Belanja Online Cepat Akurat Akuntabel Ekonomis Pasti (Cakep) dan Evaluasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah (ATKP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu (23/10) ditandai dengan menekan tombol sirene.

Wabup H Rendi Solihin memberikan penghargaan yang tinggi kepada para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bankaltimtara, yang dikoordinir oleh BPKAD telah melaksanakan koordinasi penatausahaan dan pertanggung jawaban belanja di Kukar dengan baik.

Dikatakan Wabup sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kukar yang telah bekerjasama dengan partner setia kita yaitu Bankaltimtara telah menghasilkan 9 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sejak tahun 2012 yang terputus hanya ditahun 2017. Bankaltimtara sebagai ujung tombak pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, yaitu para pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara SKPD di lingkungan Pemerintah Kukar yang telah mengadministrasikan pengelolaan keuangannya dengan baik dan wajar.

Menurutnya, perkembangan pengelolaan keuangan daerah di Kukar mengalami kemajuan yang signifikan mulai dari diberlakukannya Transaksi Non Tunai (TNT) ditindaklanjuti dengan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah melalui SP2D online dan dilengkapi dengan ATKP.

Namun demikian belum disempurnakan dengan adanya regulasi yang mengatur dokumen standar transaksi online, sehingga mampu menjawab kegelisahan pimpinan terkait dengan percepatan pelaksanaan pembangunan percepatan pertanggung jawaban belanja.

“Semoga pedoman pertanggung jawaban ini dapat memudahkan pengelolaan Keuangam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan melalui percepatan pertanggung jawaban belanjanya,” harapnya.

Kepala BPKAD Kukar Sokotjo mengatakan, latar belakang Launching Proyek Perubahan Pertanggung jawaban Belanja Online Cepat Akurat Akuntabel Ekonomi Pasti (Cakep) ini, adalah lambatnya penyelesaian dokumen pertanggung jawaban belanja yaitu ganti uang persediaan (GU) serta pembayaran langsung (LS).Tingkat ke-akurat-an dan keakuntabelitasan data kurang dapat dipercaya, serta alokasi dana penyelesaian dokumen, pertanggung jawaban belanja tidak ekonomis.

Adapun tujuan Launching Si Cakep ini adalah tersedianya surat edaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tentang dokumen standar pertangungjawaban online, dan implementasi peraturan Bupati tentang pedoman pertanggung jawaban belanja online dirasakan manfaatnya dan mampu mendorong percepatan pembangunan di Kukar. (Prokom-02)