Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat, menerima Kunjungan Kerja (Kunker) sekaligus mendampingi Tim Audiensi dan Observasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Calon Desa Anti Korupsi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), di Kantor Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan, Kamis (16/02/2023).

Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, Pemkab Kukar menyambut baik atas kunjungan Tim KPK untuk melakukan Observasi di Loa Janan Ilir.

“Kami bersyukur atas terpilihnya salah satu Desa di Kukar yakni Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan menjadi salah satu calon Desa Antikorupsi di Kaltim,” ujarnya.

Melalui momentum ini, Taufik meminta apa yang sudah dilakukan oleh Tim Audiensi dan Observasi KPK terhadap Desa Loa Duri Ilir, supaya dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan, agar bisa menjadi lebih baik lagi dalam manajemen Pemerintahan desa dan bisa menjadi contoh untuk desa desa yang lain khususnya di Kukar.

Sementara itu Ketua Tim Audiensi dan Observasi KPK Haris Dedy Arham mengatakan pihaknya mengapresiasi Pemkab Kukar yang sudah menyambut baik kedatangan dirinya beserta tim, yang akan melakukan Audiensi dan Observasi bersama Sekda Kukar, Kepala OPD dan Kepala Desa, bahkan langsung melakukan penilaian untuk Desa Loa Duri Ilir yang saat ini masuk sebagai calon Desa Antikorupsi oleh KPK.

Turut mendampingi Asisten I Setkab Kukar, Kepala Inspektur Kukar Heriansyah, Kepala Diskominfo Kukar Dafip Haryanto, Kepala DPMD Arianto beserta stakeholder terkait lainnya (Prokom 09)

Tenggarong – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono hadiri rapat koordinasi, terkait peran Pemerintah Daerah terhadap percepatan pembangunan kawasan khusus Ibu Kota Nusantara (IKN), yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Hotel Grand Orchardz Kemayoran Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2023).

Rakor itu dihadiri Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, Pemkot Balikpapan, Pemkab Paser, Pemkab PPU, Pemkab Kutai Barat (Kubar), dengan menghadirkan narasumber diantaranya Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI Amran, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Kementerian ATR/BPN Pelopor, Plt Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintah dan Perizinan Pembangunan Otorita IKN Ruswanto.

Adapun hal-hal yang menjadi pembahasan pada rapat tersebut seperti Kerjasama dan kolaborasi antara daerah, Dukungan daerah penyangga terhadap IKN, Peran strategis daerah sekitar di Kalimantan Timur, Rencana tata ruang kawasan strategis nasional, serta terkait status aset daerah.

Ditemui setelah kegiatan, H Sunggono menyambut baik kegiatan rapat koordinasi yang digelar Kemendagri RI tersebut, khususnya dalam mempersiapkan peran pemerintah daerah dalam pengembangan pembangunan wilayah IKN.

Pada rapat tersebut dirinya menyampaikan beberapa masukan, saran dan gagasan yang menjadi amanat Bupati Kukar Edi Damansyah, berkenaan dengan bagaimana kedepan keberadaan Kukar bisa dianggap dan diberlakukan sebagai mitra dari IKN, sehingga keberadaannya bisa ikut tumbuh dan berkembang bersama IKN.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan masukan, saran dan gagasan yang disampaikan terkait bagaimana sebaiknya IKN tersebut dibangun, tidak lain agar kedepannya nanti tidak terjadi kesenjangan pembangunan di wilayah IKN dan daerah yang berbeda sekitar IKN.

H Sunggono pada kesempatan tersebut juga berharap kepada para kementerian, badan serta kelembagaan terkait yang menjadi leading sektor pembangunan IKN agar segera memberikan pendampingan, dukungan, serta motivasi yang lebih nyata kepada kabupaten dan kota yang masuk dalam wilayah pembangunan IKN, sehingga kedepan pembangunan di daerah-daerah penyangga dan mitra IKN tersebut bisa sejajar dan berkembang bersamaan dengan pembangunan IKN.

“Kita juga berharap semoga otorita IKN, kementerian, kelembagaan terkait yang berkenaan dengan pembangunan IKN ini bisa segera memberikan pendampingan, support juga motivasi serta dukungan yang lebih nyata terhadap keberadaan kabupaten kota se Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga bisa duduk sejajar dan terbangun bersama dengan IKN,” harap H Sunggono.

Turut mendampingi Sekda Kukar pada kegiatan tersebut diantaranya Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar Syarifah Vanesa Vilna, Kabag Kerjasama Setkab Kukar Upa Permana.(prokom07).

TENGGARONG – Dalam rangka menertibkan pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kukar saat ini sedang gencar melakukan pengawasan Kearsipan Internal di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan.

Salah satunya, selama dua hari 15 – 16 Februari 2023 melakukan pengawasan dan audit di lingkungan Sekretariat Daerah, yang berlangsung di Ruang Rapat AM Parikesit Tenggarong, Rabu (15/2).

Rombongan Diarpus diterima oleh Kepala Bagian Umum Rahma Handaya beserta para Unit Pengolah Pengelola Arsip (UPPA) dari 12 bagian Sekretariat Daerah.

Rahma Handaya mengapresiasi dan mengucapakan selamat datang kepada para pengawas arsip Internal Diarpus Kukar Berdasarkan Undang –Undang Nomor 43 Thun 2009 tentang kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan harus dikelola dan diselamatkan, sekaligus untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan Negara yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang andal.

“Melalui pembinaan dan pengawasan oleh Diarpus ini mampu meningkatkan pengetahuan dan pengalaman para pengelola arsip di 12 bagian dilingkungan Sekretariat Daerah , sekaligus mendapatkan nilai yang memuaskan dan menggembirakan,” harapnya.

Sementara, Kepala Diarpus Kukar Hj Aji Lina Rodiah mengatakan, tujuan pengelolaan arsip selain menertibkan pengelolaan arsip OPD, juga untuk menyelamatkan arsip OPD tersebut, karena kondisi penyimpanan arsip aktif OPD dilihat dari fakta di lapangan, masih banyak OPD yang arsipnya belum ditata sesuai standart kearsipan.
Kondisi ini terjadi karena kurangnya pemahaman aparatur pengelola Arsip tentang kearsipan, dan juga menganggap keberadaan arsip tidak penting.

Pola pembinaan pengelolaan arsip selama ini yang hanya berupa bimbingan teknis dan monitoring saja ternyata tidak cukup ampuh untuk menertibkan pengelolaan arsip OPD, atas dasar tersebut maka digagaslah pendampingan langsung pengelolaan arsip di lapangan secara intensif berkelanjutan sampai OPD mampu mengelola arsip secara mandiri sesuai standar baku kearsipan.

Dengan dilakukan pendampingan pengelolaan arsip in aktif ini, kedepannya Bagian di Sekretariat Daerah bisa meneruskan dan menerapkan apa yang telah dilaksanakan oleh Diarpus.

Dalam tahun anggaran 2023 ini pihaknya melakukan audit internal di 23 OPD yang berlangsung dari 13 Februari hingga 19 Maret 2023. Untuk di lingkungan Sekretariat Kabupaten kutai Kartanegara berlangsung 15 – 16 februari 2023. Yang dibagi 3 Tim sesuai kategori Asisten yang membidanginya.
Pada penilaian tahun lalu Sekretariat Kukar berada di nilai C ( cukup ).

Diharapkan dengan bukti dukung dan semua yang dilakukan dalam pengelolaan arsip selama 1 tahun, serta dengan adanya bukti dukung yang diberikan tentunya akan mengangkat nilai, paling tidak akan memperoleh nilai yang sangat menggembirakan. Apalagi didalam perjanjian kinerja Dinas Kearsipan Kukar harus mencapai OPD itu paling tidak 50 % dari seluruh OPD dan Kecamatan di Kukar memperoleh nilai B.

“Semoga dalam pengawasan kali ini secretariat daerah akan mendapat nilai B,” ujar Hj Aji Lina Rodiah.

Setelah dilakukan pengawasan arsip internal ini akan dilanjutkan pengawasan dari Diarpus Provinsi Kaltim. Untuk itu ia berharap agar para pengelola arsip dapat terus meningkatkan pengetahuannya tentang kearsipan dan pihaknya akan terus melakukan pembinaan, pengawasan,serta pelatihan. (Prokom03)

TENGGARONG – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggandeng Kodim 0906/Kukar, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama, Kamis (16/2/2023) di Ruang Eksekutif Kantor Bupati, Tenggarong.

Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah bersama Dandim 0906/KKR Letkol Inf Jeffry Satria, dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam kesepakatan tersebut para pihak sepakat untuk melanjutkan kerjasama dalam pelaksanaan Program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) di Kukar melalui program “Yok Baiki Rumah”.

“Saya menyambut baik atas kesepakatan tersebut dalam pelaksanaan program rumah besar penanggulangan kemiskinan di Kukar, dan diharapkan kemiskinan di Kukar dapat teratasi dengan baik,” ujarnya.

Menurut Edi Damansyah selain itu juga dilakukan program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim dalam bentuk penyediaan infrastruktur dasar, penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat miskin dalam wilayah kantong miskin.

“Inilah yang diharapkan, semoga dengan kesepakatan bersama Dandim 0906/KKR dapat mewujudkan masyarakat Kukar sejahtera dan berbahagia, salah satunya melalui program Yok Baiki Rumah,” harap Edi.

Sementara itu Dandim 0906/KKR Letkol Inf Jeffry Satria menyatakan siap membantu program Pemkab Kukar terutama menyangkut program Rumah Besar Penanggulanganan Kemiskinan (RBPK).

“Pada intinya Dandim 0906/KKR siap membantu Pemkab Kukar dalam penanggulangan kemiskinan juga siap membantu verifikasi data kemiskinan di lapangan,” katanya. (Prokom-02)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka Rapat Kerja (Raker) Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kukar, Kamis (16/2/2023) di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong.

Mengawali sambutannya, Bupati berharap KADIN Kukar yang merupakan wadah berkumpulnya para pengusaha lokal, terus melakukan penyesuaian terhadap situasi yang terjadi di Kukar, tertutama tata kelola pemerintahan termasuk barang/jasa. Maka, saat ini dibutuhkan kompetensi untuk bersaing.

Disebutnya, Kukar adalah kabutan yang IDAMAN (Inovatif, Berdaya Saing dan Mandiri), termasuk pengusahanya agar mampu bersaing dan inovatif mengahadapi situasi yang ada.

Pemkab Kukar mendorong memfasilitasi KADIN Kukar bisa terlibat dalam pekerjaan besar, termasuk di dalamnya peningkatan kompetensi dengan pelatihan-pelatihan. Pemkab Mendukung KADIN Kukar terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), yakni berjuang secara cerdas dengan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), untuk itu KADIN Kukar hendaknya ikut meningkatkan bimbingan untuk pengusaha.

“Yang harus dimiliki pengusaha Kukar yakni semangat introspeksi untuk meningkatkan kemampuan agar mampu bersaing menangkap peluang pekerjaan termasuk pembangunan IKN,” tegasnya.

Selanjutnya Edi mengatakan bahwa pihaknya juga berupaya mendorong produk lokal pengusaha Kukar masuk e Katalog. Salah satunya agar kebutuhan meubelair untuk sekolah dan kantor di Kukar merupakan hasil dari pengusaha lokal.

Banyak potensi dan peluang untuk pengusaha di Kukar, untuk itu pengusaha harus bisa memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya.

“Mari kita bersama-sama bersemangat untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi, keahlian agar dapat menangkap peluang yang ada termasuk pembangunan IKN,” ujarnya.

Diharapkan optimalisasi peran KADIN Kukar yang menghimpun para pengusaha, yakni dengan mengurangi kompetisi dan perbanyak kolaborasi untuk kemajuan pengusaha yang menyerap tenaga kerja lokal Kukar.

Pemkab Kukar berharap peran Pengurus KADIN Kukar untuk terus bersama dalam ikut melaksanakan program pembangunan daerah, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbahagia.
Filosopi pembangunan Kukar melalui KUKAR IDAMAN merupakan suatu gerakan bersama yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreativitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan kemandirian daerah didasari atas semangat kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah, Dunia Usaha, Akademisi dan Masyarakat untuk mewujudkan Kutai Kartanegara yang lebih baik.

Edi berharap Raker itu dapat responsif terhadap isu-isu strategis di Kukar, khususnya dalam mendorong daya saing dan perekonomian daerah yang masih belum optimal, mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan dan berbasis Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan.

Ia yakin jika seluruh bidang usaha mampu bergerak dan berjalan seimbang dan harmonis maka akan dilihat bentuk nyata kemajuan ekonomi dan pembangunan.

“Dengan tidak hanya mengandalkan pada sektor Sumber Daya Alam, maka saya berharap KADIN Kukar dapat menghasilkan ide-ide kreatif, inovatif dan memberikan solusi konstruktif bagi kemajuan Kukar, tentunya agar pengusaha lokal Kukar mampu bersaing dan bisa terlibat dalam pembangunan IKN,” harapnya.

KADIN Kukar juga diharapkan untuk lebih aktif dan merespon dengan kehadiran IKN di Kaltim. Bangun soliditas dan kerja sama dengan para pengusaha di seluruh Kukar, bahkan di luar daerah untuk menyambut segala tantangan dan peluangnya. Pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri dalam melaksanakan pembangunan dan perlu mitra dari kalangan para pengusaha. Perekonomian Kukar perlu diangkat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor. Pengurus KADIN harus kuat dan solid sebagai organisasi maupun dalam orientasi bisnis yang digeluti oleh para pengurusnya.

Sementara, Ketua KADIN Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan pihaknya mengusung semangat kolaborasi, artinya membuka ruang untuk maju bersama agar mudah menghadapi tantangan.

“KADIN Kukar berkomitmen ikut membangun IKN, kami pengusaha lokal Kukar tak kalah saing dengan pengusaha luar. Hanya saja kesempatan belum datang. Harap kami diberi ruang untuk pembangunan IKN, kami tak ingin jadi penonton tapi aktor pembangunan IKN,” tegasnya.

Acara itu dihadiri pihak Otorita IKN, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua dan Jajaran Pengurus KADIN Provinsi Kaltim, Pengurus HIPMI Kukar, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah Kukar dan undangan lainnya. (prokom4)