TENGGARONG – dr.Martina Yulianti Sp. PD.FINASIM., MARS menyebutkan pentingnya mengetahui dampak negatif terkait stunting, salah satunya Intelligence Qu0tient (IQ) anak lebih rendah sampai 11 poin. Hal tersebut disampaikan Yuli saat Rakor Penanganan Stunting dipimpin Bupati Kukar Edi Damansyah bersama Wakilnya H. Rendi Solihin, Sekda Kukar Dr. Sunggono serta dihadiri langsung kepala perangkat daerah (OPD) dan via Zoom Meeting para camat, kades dan lurah se-Kukar, Rabu (3/5/2023) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Tenggarong.

dr.Martina Yulianti saat menjabarkan penanganan Stunting. Foto Credit: Irwan Wadi

“Jadi dampak negatif terkait stunting yakni malnutrisi usia dini akan menyebabkan stunting dan beberapa kondisi terkait seperti IQ lebih rendah sampai 11 poin. Moralitas bayi 4x lipat. Penghasilan dimasa dewasa 22 persen lebih rendah. Penurunan Gross Domestic Product (GDP) indikator penting mengetahui kondisi ekonomi suatu negara sekitar 16 persen hingga peningkatan penyakit degeneratif yakni kondisi kesehatan yang menyebabkan jaringan atau organ memburuk dari waktu ke waktu,” katanya.

BACA JUGA:

Bupati Kukar Ajak Stakholder Ambil Peran Cegah dan Atasi Stunting

Tangani Stunting, Bupati Minta Bapak Asuh Harus Ikhlas Membantu

Sehingga jika tidak segera diatasi akan berdampak terhadap kecenderungan arah pertumbuhan yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

“Tumbuh normal atau normally growing children akan mengikuti tren yang berjalan sejajar dengan median dan garis z-score, anak yang tumbuh normal akan selalu berada pada arau diantara -2 dan 2z-score,” ujarnya.

Perlu diwaspadai beberapa situasi yang menunjukkan adanya masalah atau berisiko terjadi masalah tergantung dimana perubahan tersebut mulai terjadi dan arah garis pertumbuhannya.

“Untuk itu, sangat penting bagi orang tua untuk mengetahui pentingnya penanganana dan pencegahan stunting dengan terus melakukan pemantauan tumbuh kembang (pengukuran dan penimbangan balita dilakukan di posyandu). Kader akan melakukan penimbangan BB dan TB, hingga dilakukan pencegahan dengan pemberian asupan gizi yang cukup,” demikian jelas dr. Yuli. (Prokom10)

TENGGARONG – Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) merupakan gerakan aksi gotong royong mitra perusahaan pemerintah, swasta dan masyarakat secara individu dalam mengentaskan stunting dalam bentuk pemberian bantuan dalam rangka menurunkan kasus anak stunting. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah memberikan atensi serius terhadap penanganan dan pencegahan stunting melalui BAAS.

“Saya minta bapak asuh ini nantinya betul-betul ikhlas, jangan sampai ada niat lain, niatkan kita membantu masyarakat,” kata Bupati Edi Damansyah saat memimoin penanganan stunting, Rabu (3/5/2023) malam di Kantor Bupati, Tenggarong.

Untuk itu, Edi Damansyah akan mempersiapkan jajaran tingkat kabupaten, camat hingga para kades dan lurah yang akan melakukan penawaran dan pendataaan, setelah itu barulah dilakukan sinergitas dengan dunia usaha dan masyarakat lainnya sebagai bapak asuh stunting.

“Saya sangat konsen dengan pencegahan dan penanganan stunting, untuk itu perlu dilakukan pendataan sehingga dari data tersebut dapat dilakukan intervensi penangan secara cepat dengan melibatkan semua stakholder, dunia usaha menjadi bapak asuh stunting bantu masyarakat tidak mampu melalui BAAS Ragapantas,” ujarnya.

Sementara itu Kadinkes Kukar Dr Martina Yulianti menyebutkan 5 (lima) komponen paket bapak asuh dalam keluarga Idaman Ragapantas yakni pantas sehat, pantas pendidikan, pantas pangan, pantas tempat tinggal, pantas sejahtera.

“Sasaran prioritas yakni lahir, BBLR/prematur 0-5 bulan, 6-11 bulan, 12-23 bulan (Baduta). Ibu hamil, prediksi panjang badan lahir bayi, 48 cm dan prediksi lahir dengan BBLR Bumil KEK+Anemina Bumil KEK dan Catin dan pus yakni catin dan pus yang berasal dari sosio ekonomi kurang yang terdiagnisa Anemia+KEK,” katanya.

Adapun kreteria mendapatkan Asuhan yakni BADUTA, Ibu Hamil dan Catin & Pus dengan alur proses asuhan mulai dari calon sasaran prioritas, data BN/BA dari ePPGBM yang terverifikasi, sasaran asuhan BAAS, intervensi kebutuhan paket asuhan sasaran oleh TPK dan penyampaian kebutuhan paket asuhan kepada BAAS atau pemantau sehingga barulah dapat dimulai asuhan.

“Pengorganisasi BAAS sendiri yakni bapak asuh sebagai donatur, tenaga kesehatan pemantau asuhan, sasaran asuhan seperti pantas sehat, pendidikan dan pantas pangan, tempat tinggal dan pantas sejahtera,” ujarnya.

“Alur pengelolaam dama sendiri dimulai dari BAAS ke sasaran prioritas terpilih dengan pengelola pihak ke-3 (MoU) tim pemantauan tenaga kesehatan, kader/TPK dan pengimpitan laporan ke aplikasi BAAS,” demikian jelas dr Yuli Martina. (Prokom10)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Penanganan dan Pencegahan Stunting yang juga menjadi atensi secara nasional. Untuk itu bupati Edi Damansyah mengajak semua stakholder termasuk prangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar untuk bersama-sama menangani masalah stunting.

“Saya berharap dari rakor ini dilakukan evaluasi yang disesuaikan dengan kebijakan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS),” kata bupati Edi Damansyah, Rabu (3/5/2023) malam di Ruang Serbaguna, Kantor Bupati, Tenggarong.

Bupati Edi Damansyah juga mengapresiasi atas inovasi percepatan pencegahan dan penanganan stunting dengan pendekatan keluarga di Kukar dengan Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi Stunting (Ragapantas).

“Disinilah peran perangkat daerah memiliki program yang menyasar pada keluarga, termasuk keluarga dengan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sehingga dapat memberikan Outcome yang optimal terhadap percepatan pencegahan stunting di daerah,” ujarnya.

“Jadi tidak hanya menanganai kasusnya, melainkan mengedukasi, memberikan kesadaran kepada masyarakat melalui keluarga, baik yang sudah masuk dalam kategori stunting, maupun yang akan memasuki keluarga baru usia perkawainan, ibu hamil, bayi dan balita,” katanya.

Disamping itu, peran pemerintah daerah tentunya harus menguatkan Puskesmas Pembantu (Pusban) dan revitalsiasi posyandu.

“Artinya, semua dapat berperan terutama dinas kesehatan, bagaimana menyiapkan sumber daya manusia-nya, sehingga para kader posyandu mudah memberikan edukasi kepada masyarakat mulai dari kebutuhan gizi dan lainnya,” kata Edi Damansyah.

Bupati Edi Damansyah berharap penguatan kader posyandu dalam melakukan pendataan dari rumah ke rumah juga sangat membantu dan dapat diberikan insentif berbasis kinerja melalui dana Rp50 juta per/RT.

“Saya juga minta perangkat daerah jangan kerja sendiri-sendiri, melainkan tugas tim pencegahan ini nantinya dapat mengorganisir semua stakholder maupun OPD dibawah komando Wakil Bupati (H Rendi Solihin-red), sehingga penanganan, pencegahan stunting berjalan dengan baik,”. Pinta Edi Damansyah.

Adapun peran dari posyandu yakni melakukan pemanatauan tumbuh kembang (Pengukuran dan Penimbangan) Balita dengan skema balita ke posyandu, kader melakukan pemantauan Barat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB), gangguan pertumbuhan yang dapat terdeteksi segera dan dapat dilakukan pencegahan, pertumbuhan lebih berat, gizi kurang/gizi buruk (Akut) dan Malnutrisi Kronis & Stunting). (Prokom10)

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengapresiasi atas capaian realisasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) masuk 3 (tiga) besar dari 10 OPD dengan capaian realisasi tertinggi. Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi Pengendalian APBD Tahun 2023 yang dipimpin oleh Bupati Kukar Edi Damansyah didampingi Wakilnya H Rendi Solihin, Rabu (3/5/2023) di Ruang Serbaguna, Kantor Bupati, Tengagrong.

“Saya mengapresiasi atas capaian realisasi keuangan triwulan I tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika yang masuk dalam 10 besar dan berada pada urutan 3 (tiga) capaian realisasi keuangan tertinggi berdasarkan e-Pantau,” kata Sunggono.

Bahkan kata Sunggono mengaku selalu mendapatkan laporan terkait evaluasi intern yang dilakukan Diskominfo sehingga dapat masuk 10 besar capaian realisasi keuangan tertinggi.

“Saya rasa ini perlu dicontoh, apa yang dilakukan Diskominfo dalam melakukan aksi penyerapan anggaran tahun 2023 triwulan I yang mencapai 16.70 persen,” uacapnya.

Sementara itu Kadiskominfo Kukar Dafip Haryanto dalam penjabarannya mengatakan bahwa Diskominfo telah melakukan berbagai upaya dalam penyerapan dan pengawasan anggaran definitif per sub kegiatan seperti program penunjang urusan pemerintah daerah, program infomeasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, program penyelenggaraan statistik sektoral, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Adapun tugas dan fungsi Diskominfo sendiri dengan tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika. Funsi diantaranya melakukan perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika statistik dan persandian.

“Alhamdulillah program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan dengan rincian 5 program, 14 kegiatan dan 47 sub kegiatan. Realisasi kinerja dan keuangan triwulan 1 mencapai 16,70 persen dari pagu anggaran Rp171.151 Miliar dengan realisasi Rp12,885 miliar dan rata-rata capaian kinerja s/d triwulan I sebesar 10,49 persen berdasarkan e-Pantau,” jelasnya.

Diketahui, 10 OPD dengan capaian realisasi keuangan tertinggi yakni, Badan Pendapatan Daerah (17,63 persen), Satuan Polisi Pamong Praja (17,52 persen), Dinas Komunikasi dan Informatika (16,70 persen), Badan Perencanaan Pembangunan daerah (16,04 persen), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (15,68 persen), Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (15,37 persen), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (15,28 persen). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (14.13 persen), Dinas Kearsiapan dan perpustakaan (14,10 persen) dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (13,93 persen). (Prokom10)