TENGGARONG – Ketua Pengurus Daerah Badan Pembina Olahraga (BAPOR) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Kalimantan Timur Dr Ir HM Aswin MM mengukuhkan Ketua dan pengurus Bapor Korpri Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Bakti 2023-2028, di Gedung Bappeda Kukar di Tenggarong, Kamis (25/5).

Acara ditandai dengan penandatanganan berita acara pengukuhan sekaligus penyerahan petakan bendera BAPOR Korpri dari Ketua Pengurus Daerah Bapor Korpri Provinsi Kaltim kepada Ketua pengurus Bapor Korpri Kukar yang diterimakan Sekretaris BAPOR Korpri Tulus Sutopo, yang disaksikan langsung oleh Ketua PD Korpri Pemprov Kaltim Sri Wahyuni, Ketua Korpri Kukar H Sunggono serta jajaran pengurus dan anggota Korpri Kabupaten Kutai Kartanegara.

HM Aswin mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus Korpri dan Ketua Bapor Korpri yang telah dilantik. Mudah – mudahan mampu menjalankan amanah yang diberikan dan memberi warna tersendiri bagi kelancaran roda organisasi Korpri, agar program kerja Korpri dan prestasi kinerja dapat terus ditingkatkan sejalan semangat paradigma Korpri baru. Posisi Korpri sebagai organisasi pengembangan profesi kedudukan dan aktifitas tidak terlepas dari kedinasan, harus senantiasa berkiprah bersama komponen bangsa lainnya secara konsisten memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Korpri sebagai wadah penyampaian aspirasi para anggotanya, juga berperan untuk mendorong agar lebih profesional dalam roda pengembangan di segala sektor. Namun disisi lain, Korpri dapat meningkatkan penyelengaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada inovasi dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan yang baik.

HM Aswin juga mengatakan, bahwa bulan Juli mendatang, akan mengikuti Pekan olahraga Nasional XVI Korpri di Kota Semarang Jawa Tengah. Dan Pemprov Kaltim akan mengikuti 10 cabang olahraga yaitu tenis lapangan, bulu tangkis, tenis meja, bola volley, senam Korpri, Futsal, Catur, Gate Ball, Bola Basket dan Sepeda Balap, yang pesertanya atlet ASN dari seluruh Kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, dari hasil seleksi Porprov yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai tuan rumah Tahun 2022. Dengan jumlah atlet 157 orang termasuk manger pelatih dan official.

“Mudah – mudahan para atlit Korpri yang sudah terpilih bisa mempersiapkan diri sebaik – baiknya dan mudah – mudahan kontingan Korpri Kaltim bisa tampil maksimal dan meraih juara dan masuk dalam peringat ketiga atau empat Indonesia,” harapnya.

Adapun susunan Pengurus Daerah Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Bhakti 223-2028 yang dikukuhkan yaitu Penasehat : Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Pengarah Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, Asisten Bidang Umum dan Kepala BKPSDM Kukar, Ketua Aji Ali Husni,AB,SE,MSi, Wakil Ketua Dr Bahari Joko Susilo,S.PT,MP,Sekretaris : Dr Tulus Sutopo S.Pd,MM.Pd, Bendahara : Isnani, Koordinator Bidang Dr Aini,S.Sos,Msi, Koordinator Bidang pembinaan Prestasi Drs Rustam Effendi,SE,Msi,Cabang Bulu Tangkis Boyadi,S.Sos.Msi,Cabang Bola Volley Santoso,S.Pd, Cabang tenis Meja Masud, Cabang Tenis Lapangan Fadli,Cabang Futsal Ely Noor Santi, Cabang Catur Apin Darmawan, Cabang Atletik Drs Surya Agus,Msi, Cabang Gatebal Abdul Kadir, SH,MSi, Cabang Senam Heldi Yusvarini,SE, Cabang Basket Gamal Abdul Azis, Cabang Balap sepeda Zamil Karim, sedangkan untuk koordinator Bidang Humas dan Publikasi Ismet,S.Hut,Msi, Koordinator Bidang Anggaran Beni Aryandi,SE. koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Rahma Handaya,SE,Koordinator Sekretariat Anton Sujarwo masing masing koordinator dibantu oleh beberapa anggota.( Prokom 03).

TENGGARONG – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekdaprov Kaltim) Sri Wahyuni yang juga selaku Ketua Dewan Pembina Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kaltim mengukuhkan Pergantian Anatar Waktu (PAW) Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masa bakti 2021-2026, di Gedung Bappeda Kukar di Tenggarong, Kamis (25/5). Adapun Ketua Korpri Kukar yang dikukuhkan yakni H Sunggono yang juga Sekretaris Kabupaten Kukar.

Acara ditandai dengan penandatangan berita acara pengukuhan serta penyerahan bendera pataka Korpri oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kaltim Sri Wahyuni kepada H Sunggono.

Ketua Dewan Pembina Korpri Kaltim Sri Wahyuni dalam sambutannya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus Korpri yang telah dikukuhkan semoga mampu menjalankan amanah yang diberikan sekaligus mampu mengakomodir seluruh aspirasi anggotanya.

Sri Wahyuni juga berpesan, agar seluruh pengurus yang baru dikukuhkan diharapkan dapat memperhatikan seluruh Aparatur Sipil Negara ASN di Lingkup Pemkab Kukar. Sri juga berpesan ada empat pesan penting yang harus menjadi perhatian kita bersama, yaitu pertama sebagai ASN wajib hati-hati dalam menjalankan pemerintahan dan birokrasi atau menjunjung tinggi etika dan profesionalisme.

Hal itu disampaikan, karena di lingkungan pemerintahan sudah banyak terlihat oknum ASN terlibat dalam kasus hukum. Sehingga DP Korpri berhak membantu dalam penanganan proses tersebut.

Kedua, unsur DP Korpri saat ini bukan hanya dari ASN tetapi dari pegawai P3K. Karena itu, Sekretariat Korpri sekarang telah bisa diwarnai dengan keberadaan P3K. Dengan begitu, adanya rekrutmen P3K dapat meningkatkan daya saing. Apalagi, rekrutmen P3K sudah menggunakan standar yang lebih baik. Karena itu, keberadaan P3K diharapkan tidak membuat daya saing ASN melemah.

“Kedua pesan ini penting dipahami bersama, agar ASN saling mengingatkan, terutama bagi para Pengurus DP Korpri,” tegas Sri .

Selanjutnya, yang ketiga, Sri berpesan agar melek digitalisasi. Ada empat tematik vokasi yang dipesankan Kemenpan RB. Yaitu, tematik birokrasi, tematik untuk mengetahui tingkat kemiskinan, tematik untuk mengetahui potensi daerah, tematik digitalisasi pemerintahan dan pengembangan pemanfaatan produk lokal di daerah masing-masing atau selalu bangga buatan dalam negeri.

“Kami berharap ASN Kukar mampu menggerakkan produk-produk lokal di daerah dengan memanfaatkan reformasi birokrasi,” pesannya.

Selain itu, sesuai pesan Kemenpan RB dan Kemendagri RI, agar seluruh ASN untuk familiar dengan sosial media. Artinya, agar seluruh ASN memiliki kepekaan terhadap perkembangan informasi pembangunan daerah. Dengan begitu, ASN dapat bekerja secara professional dalam menyikapi kritikan publik.

“Untuk itu, jangan terjebak dengan informasi-informasi yang kurang baik, sehingga ASN bisa merespon dengan baik,” jelasnya.

Adapun pengukuhan pengganti antar waktu PAW Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kutai Kartanegara masa bhakti 2021 – 2026. Bupati dan Wakil Bupati Kutai kartanegara selaku penasehat, Ketua : DR Haji Sunggono MM, Akhmad Taufik Hidayat,S.IP Wakil Ketua I, Wiyono, S.IP,Msi : Wakil Ketua II, Arianto,S.Sos : Wakil Ketua IIi, Dafip haryanto,S.Sos.Msi : Wakil Ketua Wakil Ketua IV, Sekretaris : H Rakhmadi,S.Sos, Wakil Sekretaris : Dr H Tulus Sutopo,S.Pd,MM, Bendahara Syarifuddin, SE, Wakil Bendahara : Yulis Nur, S.Sos.serta dilengkapi dengan bidang- bidang yaitu Bidang organisasi kelembagaan di ketuai Dendy Irwan Fahriza, S.Sos, Bidang pembinaan jiwa Korps dan wawasan kebangsaan diketuai Moh Hatta SE,Msi, Ketua Bidang Bantuan dan perlindungan hukum H Harman Saggaf,SH,M.KN, Ketua Bidang Usaha dan kesejahteraan Ir Hartoyo Martani Sukengtyas,M.P, Ketua Bidang olahraga, kerohanian dan sosial budaya Aji Ali Husni AB,SE,Msi, Ketua Bidang Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat Hj Mike Hamsya Erita, SE,MM,serta Ketua Bidang Pengendalian Moh Dahlan, SE,Msi mereka juga dibantu atau dilengkapi dengan beberapa anggota lainnya. ( Prokom 03 ).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka secara resmi Fokus Group Discussion (FGD) Implementasi Permendagri no 96 tahun 2017 tenteng Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa pada Rabu (24/05/23) Di Gedung PKM Tenggarong Seberang.

FGD Ini dihadiri oleh Direktur Fasilitasi Kerjasama Lembaga Pemerintahan Desa dan BPD Murtono dan Analis Kebijakan Ahli Madya Mulyo Setiono dari Kemendagri.

Selain itu kegiatan ini juga dirangkai dengan pemberian penghargaan dari KPP Pratama Tenggarong kepada Desa atas kinerja dan berkontribusi pada tahun anggaran 2021-2022 dengan pembayaran pajak terbesar kepada Desa Jonggon Kec. Loa kulu, Desa Saliki Kec. Muara Badak, Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Sebrang, Desa Suka Maju Kec. Tenggarong Sebrang dan Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu.

Dalam sambutannya Sekda Kukar Sunggono mengucapkan terimakasih atas terlaksananya FGD pada hari ini.

Sunggono berharap setelah FGD ini dilaksanakan, para kepala Desa bisa mengali dan memanfaatkan potensi desa agar bisa dikembangkan dan dapat dikerjasamakan dengan desa lain.

Sunggono juga menjelaskan bahwa Kerjasama antar Desa dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa berada dalam ruang lingkup dan dibedakan menjadi kerja sama antar desa dan kerja sama antara Desa dengan pihak ketiga.

“Kerja sama antar Desa yang dimaksudkan merupakan kerja sama antar Desa dengan desa lain dalam satu lingkup Kecamatan dan kerja sama antar Desa dalam lingkup Kecamatan yang berbeda namun dalam satu Supra Desa atau Daerah Kabupaten / Kota,” imbuhnya.

Menurutnya, Apabila kerja sama antar desa dengan desa yang lain dalam satu lingkup Provinsi namun berbeda Daerah Kabupaten/Kota maka kerja sama antar desa harus mengikuti aturan kerja sama antar Daerah sedangkan Kerja Sama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui prosedur sesuai dengan kesepakatan dan Musyawarah antar Desa dan Kerja sama antar Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan dengan pertimbangan atas kebutuhan desa dan kemampuan APB – Anggaran Perencanaan dan Belanja – Desa.

Menurut Sunggono, Ada beberapa hal yang bisa di lakukan kerjasama antar desa seperti pengembangan usaha bersama untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa hingga bidang keamanan dan ketertiban.

“Kerjasama antar desa disini dimaksudkan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa,” kata Sunggono.

Perlu diketahui bahwa selain kerjasama antar desa dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa juga melibatkan BUM Desa atau yang berada dalam satu kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa.

Kerja sama antar desa juga bisa dilakukan dengan pihak ketiga yaitu pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya harus mengikuti aturan perundang-undangan yang ada, hal ini muncul atas prakarsa Desa dan kerja sama yang muncul karena gagasan atau prakarsa Pihak Ketiga.

“Pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga harus diatur melalui Perjanjian Bersama melalui Kesepakatan Musyawarah Desa,”ungkapnya.

Untuk isi Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama yang sedikitnya berisi tentang ruang lingkup kerja sama bidang kerja sama, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama,
jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, tata cara tentang perubahan, penundaan dan pembatalan serta penyelesaian perselisihan. Sedangkan kerja sama antar desa maupun kerja sama desa dengan pihak ketiga harus difasilitasi oleh Camat atas nama Bupati/walikota.
Diakhir Sunggono berharap Kerjasama antar desa bisa mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. (Prokom08)