Tenggarong – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kutai Kartanegara bidang Ekonomi menggelar Pelatihan Strategi Digitalisasi Branding dan Pemasaran Produk UMKM. Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab Kukar.

Ketua Panitia Hj Eka Yuyun yang juga Ketua Bidang Ekonomi Darma Wanita Persatuan Kab Kukar dalam laporannya mengatakan tujuan dari kegiatan pelatihan ini merupakan kerjasama DWP Kukar untuk turut mendukung kemajuan teknologi khususnya di bidang pemasaran secara digital. Pelatihan diikuti kurang lebih 80 peserta yang terdiri dari Darma Wanita Persatuan Kukar dan unsur pelaksana Darma Wanita Persatuan dari Dinas, Badan, Kantor serta Kecamatan.

Dikatakan Eka Yuyun penggunaan digital.marketing atau pemasaran online memiliki banyak sekali manfaat atau keuntungan, salah satunya produk dapat dijangkau oleh konsumen yang lebih luas.

“Banyak sekali benefit/keuntungan yang didapatkan dari pemasaran online yaitu salah satunya para pelaku usaha dapat.memasarkan produk mereka di pasar online dengan jangkauan lebih luas,”ujarnya.

Lebih lanjut diungkapkan Eka Yuyun kerjasama DWP dengan DP3A survey awal menunjukan sebelum diadakan pelatihan ini. bahwa pelaku UMKM wisata yang ada di Kab Kukar masih memiliki pengetahuan yang minim tentang pemasaran dan pembukuan digital.

Pelatihan ini berisikan langkah – langkah pemahaman teori dan praktek e-commerce dan pembukuan digital.
Pelatihan jni juga membuka cakrawala pengetahuan UMKM tentang pentingnya digitalisasi bisnis dan memotivasi UMKM yang beralih ke platform digital yang akan mengagresi digitalisasi bisnis secara keseluruhan.

“Paska pelatihan perlu terus didorong dan difasilitasi lebih lanjut oleh pihak pihak terkait.”harap Eka Yuyun. (Prokom-02)

TENGGARONG- Jajaran Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kutai Kartanegara Bidang Ekonomi pmenggelar Pelatihan Digitalisaai Branding dan Pemasranan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Rabu (11/10/2023) di hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, yang dibuka Kepala Bidang (Kabid) Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, Hj Chalimatus Sakdiah.

Pelatihan ini merupakan kerjasama DWP Kukar dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar, dengan tema “Digitalisasi Marketing Cara Cerdas Meningkatkan Usaha dan Sebagai Penguat Kapasitas Perempuan di Bidang Ekonomi”.

Chalimatus Sakdiah mengatakan kegiatan hari ini berdasarkan rencana kerja pada Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tahun anggaran 2023. Kegiatan ini merupakan program DP3A dalam program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Sub Kegiatan Sosial Saksi Pendampingan Perempuan di Bidang Politik Sosial Budaya dan Ekonomi.

Terkait dengan sub kegiatan ini, DP3A berkolaborasi dan menjadi mitra kerja pada semua organisasi organisasi perempuan yang ada di Kukar, dalam hal ini dengan DWP Kukar.

lebih lanjut dikatakan Chalimatus Sakdiah pelatihan strategi digitalisasi ini bertujuan dalam rangka mendorong pemberdayaan dan peningkatan serta membantu UMKM khususnya perempuan agar dapat memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi dàn pemasaran produk secara lebih efektif.

“Dengan memanfaatkan keaktifan di media sosial maka pelaku UMKM diharapkan mampu terus menerus mengenalkan produk yang dipasarkan kepada dunia luas bisa memanfaatkan media sosial, website, email dan lain sebagainya,” katanya.

Ketua DWP kukar Hj Yulaikah Songgono dalam arahannya mengatakan kegiatan digitalisasi marketing cara cerdas meningkatkan usaha dan sebagai penguata kapasitas peremouan dibidang ekonomi ini, sangat penting diikuti terlebih istri – istri ASN yang bergerak di UMKM khususnya kepengurusaan anggota DWP di bidang ekonomi yang sesuai dengan visi dan misi program Kukar Idaman yaitu ASN sejahtera.

“Disinilah wadah kita bagaimana kita untuk mendedikasikan program – program itu di dalam kehidupan kita sehari – hari yang kita adalah seorang istri ASN,” ujarnya.

Yulaikah berharap pelatihan yang di laksanakan bidang ekonomi ini, tentunya bisa menggali potensi p-potensi yang ada dianggota keanggotaan DWP.

“Sehingga kita bisa menerapkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sehingga kita bisa mensejahteraakan keluarga kita,” katanya.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua DWP Unsur Pelaksana Dinas/Badan/Kantor serta kecamatan, nara sumber dari Dinas Koperasi dan UKM Kukar diwakili Ketua DPD PPJi Kaltim Fitriyana Zulkifli serta seluruh pengurus DWP Kukar.(Prokom-02)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah resmi melantik dan mengambil sumpah dan janji, Adi Sucipto sebagai Kepala Desa (Kades) Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Purwajaya sisa masa jabatan 2019-2025, di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan, Rabu (11/10/2023) sore.

Pelantikan tersebut, ditandai penandatangan berita acara pelantikan oleh Adi Sucipto, Bupati Kukar, dan Rohaniawan.

Dilanjutkan, pembacaan dan penandatangan pakta integritas oleh Adi Sucipto dan Bupati Kukar. Serta serah terima jabatan (Sertijab) dari Penjabat (Pj) Kades Purwajaya Anwar kepada Kades PAW terpilih, Adi Sucipto.

Edi, meminta kepada Adi Sucipto betul-betul lakukan amanah tugas ini dengan baik, karena masa pengabdiannya sebagai Kades hanya sekitar 15 bulan (1,3 tahun).

Menurutnya, menjalankan amah ini tidak usah berfikir terlalu tinggi dan kerjakan saja apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa Purwajaya.

“Usahakan fokus mengerjakan pertanian dan program pemberdayaan kemasyarakatan ekonomi kerakyatan. Karena dilihat dari data struktur ekonominya desa Purwajaya ini juga cukup baik,” pintanya.

Salah satu indikator perekonomian desa Purwajaya baik karena warga Pra sejahteranya (dibawah garis kemiskinan) sedikit. Untuk itu lakukan hal-hal yang konkrit, kerjasama dengan para pemangku kepentingan karena tidak ada keberhasilan yang dicapai dengan kerja sendiri.

“Yakni bagaimana berkomunikasi dan berkolaborasi, tentunya niatkan semua amanah ini dikerjakan lillahi ta’ala. Untuk mendapatkan bagaimana kita memberikan manfaat kepada sesama,” ujar Bupati.

Edi mengatakan dalam tahapan proses pemilihan Kades itu, pasti ada perbedaan karena demokrasi mengharuskan ada berbedaan. Kemudian, perbedaan demokrasi itu untuk menguatkan. Jangan sampai perbedaannya untuk memecah belah persatuan/kesatuan.

“Proses pemilihan Kades sudah selesai ada perbedaan di dalam proses pemilihan tutup. Mari buka lembaran baru lagi untuk bekerja bersama, membangun desa dan masyarakat desa Purwajaya,” harapnya.

Sementara, Adi Sucipto menyampaikan ucapan terima kasih karena pada 18 September lalu desa Purwajaya telah melaksanakan pemlilihan Kades PAW dan terpilih sebagai Kades

Ucapan itu, disampaikan kepada seluruh perwakilan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat desa Purwajaya, yang telah memberikan amanah untuk menjadi kades Purwaja.

“Kami mohon kepada seluruh masyarakat desa Purwajaya, agar bisa bersatu bergotong royong untuk membangun desa Purwajaya yang kita cintai bersama,” pintanya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kadis PMD Ariyanto, Kadistanak Muhammad Taufik, Camat Loa Janan Hery Rusnadi, para kades, kadus, dan Ketua RT. (prokom05)

Tenggarong – Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat meminta kepada seluruh camat se kabupaten Kukar bertanggung jawab atas LHKPN Kepala Desa yang ada dibawah wilayahnya.

Hal tersebut diungkapkan Taufik saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023, bertempat di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Selasa (10/10/2023)

Akhmad Taufik Hidayat mengatakan ada 3 hal yang menjadi substansi Penting LHKPN antara lain: transparansi, akuntabel dan partisipasi yang harus dimiliki bagi penyelenggara negara khususnya Kepala Desa.

“Transparansi atau keterbukaan adalah kata kunci membangun peradaban. Adagium ini rasanya pas menggambarkan bagaimana bila Penyelenggara Negara punya keinginan ikut serta dalam mendukung aktivitas anti korupsi dengan sadar diri melaporkan LHKPN kepada KPK serta memperbaruinya secara berkala. Ini akan jadi modal besar bagi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. selanjutnya akuntabilitas
ketika pemerintahan bersih maka tanggung jawab Penyelenggara Negara untuk sebaik-baiknya melayani rakyat dapat terpenuhi. Ketika modal kepercayaan sudah muncul kepada Penyelenggara Negara, masyarakat juga otomatis akan bertanggung jawab terhadap kewajibannya pada negara. Entah itu membayar pajak, atau kewajiban lain yang melekat sebagai warga negara.
Kemudian Partisipasi dimana
Partisipasi masyarakat juga termasuk tinggi dalam mengawasi Penyelenggara Negara. Misalnya ketika menemukan aset yang underprice mereka bisa melaporkan ke KPK bahwa tanah atau bangunan yang dilaporkan Penyelenggara Negara tersebut tidak benar. Begitu pula bagi pelapor, dengan transparansi seperti ini mereka seharusnya tidak main-main dalam memberikan laporan, oleh karena itu pentingnya 3 pointer ini saya sampaikan agar bisa dipahami bagi penyelenggara
Negar khususnya camat atas kepemimpinan kepala desa di wilayahnya” Ujarnya

Lebih lanjut Taufik juga mengatakan melalui momentum kegiatan ini dapat dimanfaatkan seluruh penyelenggara negara wajib lapor LHKPN baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual untuk berkomunikasi secara langsung dengan KPK terkait pelaporan LHKPN.

“Saya berharap kita semua penyelenggaran negara sama-sama berkomitmen dalam menyampaikan laporan dan data-data dalam LHKPN dan secara tepat waktu, akurat, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara luas. Saya juga berharap capaian atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 100% Tahun 2023 dan seterusnya” Ucap Taufik

Tambah Taufik mengatakan para kepala desa melakukan koordinasi dengan admin LHKPN Kukar tentang tata cara pengisian LHKPN, agar kepala desa tidak asal mengisi laporan LHKPN mereka, akan tetapi pengisian LHKPN dilakukan dengan sejujujur-jujurnya.

“Kepada seluruh Camat dapat mengawasi dan membimbing para kepala desa diwilayahnya untuk melaporkan dan mengisi LHKPN dengan baik dan sesuai prosedur pengisian dari LHKPN agar di kemudian hari tidak asal mengisi, kalau ada kepala desa yang tidak mengisi akan terlihat di aplikasi dan akan dilakukan tindaklanjut, oleh karena itu saya berharap kepada para kepala desa sekalian untuk mengikuti aktivasi LHKPN, LHKPN diisi dengan data apa adanya dengan harta yang dimiliki saat ini,” tuturnya.(Prokom09)

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah dan Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Kukar Maslianawati Edi Damansyah, melantik Pengurus KTNA dan KWT Kecamatan Tabang, Selasa (10/10/23) di balai Desa Bila Talang.

Pengurus KTNA Tabang 2023-2028 dipimpin oleh Novelian Tiban, sedangkan pengurus KWT Kecamatan Tabang 2023-2028 dipimpin oleh Betty Daniel.

Edi Damansyah dalam arahannya mengatakan bahwa KTNA memiliki tradisi yang luar biasa saat memilih keputusan yaitu dengan melakukan Rembuk(Musyawarah) oleh seluruh anggota sehingga keputusan yang diambil tentunya berdasarkan kesepakatan seluruh anggota KTNA.

Dengan begitu ungkap Edi, ada satu hal yang harus terus diperbaharui yaitu data anggota KTNA yang harus terus di Up date setiap waktu.

“ Data petani, nelayan dan juga kelompoknya harus terus di diperbaharui dan ini berkaitan dengan penerimaan bantuan karena saat ini bantuan diberikan melalui kelompok sehingga data kelompok harus terus update,” kata Edi.

Menurutnya KTNA merupakan Mitra pemerintah, untuk itu sebagai mitra pemerintah maka diperlukan keseriusan untuk menangani para petani dan nelayan. “Pemerintah tidak bisa sendiri mengurusi petani dan nelayan maka diperlukan KTNA sebagai mitra pemerintah untuk membantu,” tegasnya.

Ia juga meminta KTNA untuk terus bekerja dan fokus mengurusi para petani dan Nelayan karena bila bekerja Fokus dan detail pasti akan baik hasilnya dan semua pasti bisa dan hasilnya pasti bisa dimanfaatkan dengan baik.

Selain itu Edi juga meminta khusus kepada para wanita tani untuk terus menanam karena seorang pertani pekerjaannya menanam. “ Wanita Tani itu ya pekerjaan nya menanam, Minimal memberi contoh menanam di pekarangan agar bisa memberikan contoh kepada masyarakat untuk menggerakkan masyarakat” pintanya.

Edi juga mengatakan bahwa untuk masalah bibit tidak usah khawatir karena pemerintah melalui Dinas pertanian akan memberikan bantuan bibit kepada para petani termasuk wanita tani dan nantinya jika belum mengerti bercocok tanam maka dinas pertanian dan juga KTNA akan membantu memberikan pendampingan dan pelatihan bagi para wanita tani. “Bibit dan pelatihan bisa disediakan pemerintah yang penting action terlebih dahulu agar bisa mengajak masyarakat untuk bercocok tanam paling tidak di areal pekarangan Rumah” ungkap Edi Mengakhiri.(prokom 08)