Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka Sosialisasi Rencana Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (BKKD) dan Penghasilan Tetap (SILTAP) bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Staf Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin (27/11/23) di Gedung PKM Tenggarong Seberang.

Acara ini dihadiri oleh Kepala DPMD Kukar Arianto dan 193 Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang ada di Kukar.

Dalam arahannya Edi menjelaskan bahwa penerapan secara online Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) akan memudahkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan pemantauan proses penginputan APB Desa oleh Pemerintah Desa agar realisasi setiap tahapannya dan juga pelaporan per semester serta laporan akhir tahun anggaran bisa dengan mudah diketahui.

Selain SISKEUDES menurut Edi, ada juga aplikasi lain yang turut membantu dan mempermudah upaya penyaluran keuangan desa yaitu aplikasi PACAR KUDA (Pencairan Keuangan Desa) yang telah dibangun pada akhir tahun 2022 yang lalu.

Tak hanya itu tambah Edi, karena pada akhir tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas PMD juga telah menyepakati rencana penerapan transaksi non tunai melalui aplikasi ATKPDesa (Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Desa) dengan pihak Bank Kaltimtara) dan saat ini terdapat pula aplikasi SIPADES yang berkaitan dengan pengeloaan asset Desa.

Menurutnya, Dengan berbagai sistem dan aplikasi yang telah diterapkan dalam konteks pengelolaan keuangan di desa bisa lebih akuntabel dan transparan juga semakin mempermudah dan mempercepat jalannya proses pemerintahan, pembangunan dan tentu saja proses pelayanan publik kepada masyarakat itu sendiri sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Edi menghimbau kepada Para Kepala Desa agar dapat memerintahkan jajarannya untuk bisa mengelola keuangannya dengan aplikasi yang sudah diprogram dan juga menggunakan aplikasi SIPADES ini dalam pengelolaan aset desa di desanya masing-masing.

“Perlu saya jelaskan bahwa selain dana transfer ke desa yang memang sudah menjadi mandatory spending seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Rertibusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah menetapkan kebijakan untuk memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang dalam prakteknya diperuntukkan bagi RT, sarana dan prasarana desa, tenaga kesehatan, operasional posyandu dan pembangunan PLTS Komunal melalui program “Terang Kampongku”, tambahnya.

Kebijakan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya percepatan pencapaian target Program Dedikasi Kukar Idaman yang telah tertuang dengan sangat jelas dalam RPJMD Kutai Kartanegara yang nanti akan berakhir pada tahun 2024 yang akan datang.

Bagi Edi, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT dan perangkat lainya merupakan pilar-pilar utama dan terdepan dalam upaya memberikan pelayanan publik sekaligus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Oleh karena itu tambahnya, Edi berharap kerja-kerja kolaboratif seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat RT, Desa, Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten dapat terus ditingkatkan karena hanya dengan sinergitas itulah akan mudah, cepat dan tepat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bersama.
Edi juga meminta kepada seluruh perangkat desa sesuai amanat yang diberikan oleh Pemerintah seperti kewajiban untuk melakukan pemutakhiran data Profil Desa dan Kelurahan melalui aplikasi PRODESKEL oleh Kemendagri hendaknya dijalankan dengan sebaik-baiknya karena berbagai fasilitas telah cukup diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pihak Desa dan Kelurahan bahkan hingga ke tingat RT.

“Fasilitas telah di berikan Artinya kompensasilah dari berbagai fasilitas yang telah diberikan dengan peningkatan kinerja yang lebih baik dan jika perlu dengan prestasi yang membanggakan”pinta Edi mengakhiri.

Pada kesempatan tersebut Kepala DPMD Kukar Arianto menyerahkan Piagam Lencana Bakti Pembangunan Desa dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia A.Halim Iskandar yang diberikan kepada Bupati Kutai Kartanegara atas komitmen dan dedikasi dalam mendukung lomba Wisata Nusantara Tahun 2023 pada Tanggal 24 November di Lombok Barat. (Prokom08)

Tenggarong – Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Rinda Desianti Sosialisasi Peraturan Presiden no 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tempat di BPU Desa Genting Tanah kecamatan Kembang Janggut, tidak lama ini

Kegiatan tersebut diikuti Peserta Siswa Siswi SMA dan SMP di Kecamatan Kembang janggut, dengan Narasumber Kaban Kesbangpol Rinda Desianti dan PPI Kab. Kutai Kartanegara.

Dalam sambutan Kaban Kesbangpol Rinda Desianti mengatakan program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

“Program Paskibraka yang tertuang dalam Peraturan Presiden bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencetak calon-calon pemimpin berkarakter Pancasila yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, dan memiliki semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan negara, melalui Perpres ini juga mengatur mengenai Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Program Paskibraka) yang dilaksanakan dengan mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945″ Katanya

Lebih lanjut Rinda juga mengatakan Perpres Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tidak berhenti hanya sampai pengibaran, namun ada mandat lain setelah menyelesaikan tugas sebagai Pengibar Bendera Pusaka, yaitu pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Pumapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.

“Untuk itu saya harap kepada peserta agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, dan terapkan ilmu yang didapatkan nanti dalam kehidupan sehari-hari,” Ucapnya.

Tambah Rinda juga mengatakan saat tujuan utama pelaksanaan kegiatan ini, tentunya bagaimana siswa yang ada di wilayah Kabupaten Kukar khususnya di Kecamatan Kembang janggut benar-benar menjadi harapan dan kebanggaan orang tua, masyarakat, bangsa dan negara daman menjadi pemimpin di masa depan, selain itu sesuai dengan Program Paskibraka yang tertuang dalam Peraturan Presiden bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencetak calon-calon pemimpin berkarakter Pancasila yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, dan memiliki semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan negara yang tinggi. (Prokom09)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah minta seluruh Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) beserta jajaran agar dapat mengevaluasi program program kegiatan OPD tahun 2024.

Hal tersebut diungkapkan Edi Damansyah saat wawancara malam penganugerahan Diskominfo Digital Award Tahun 2023, bertempat di Gedung PKM Tenggarong Seberang, tidak lama ini.

Dalam arahannya Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan seluruh kepala maupun perwakilan OPD untuk melakukan optimalisasi kegiatan terutama terhadap pencapaian hasil dari produk kegiatan setiap OPD. Dimana di tahun 2023 program kegiatan yang sedang dilaksanakan saat ini dengan evaluasi yang berkala maka akan terlihat mana kegiatan yang sedang berlangsung dan yang sudah selesai baik kegiatan fisik dan kegiatan lainnya yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Optimalkan evaluasi kegiatan disini bukan hanya mengurangi atau menambah kegiatan yang kurang optimal akan tetapi mengoptimalkan cara kerja kita dalam menjalankan proses kegiatan yang bisa berkenaan maupun bisa dirasakan oleh masyarakat kukar, Sehingga di tahun 2024 program Kukar Idaman yang ada di OPD bisa tepat sasaran dan intinya dapat dirasakan oleh masyarakat” katanya.

Lebih lanjut Edi juga mengatakan semua program-program OPD yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, khususnya dalam peningkatan inovasi inovasi OPD dalam kinerjanya maupun SDM yang ada.

“Kepala OPD harus memiliki trik atau cara untuk meningkatkan SDM maupun pengembangan inovasi inovasi kinerja OPD yang outputnya dapat dirasakan masyarakat apa bila kegiatan yang kurang optimal dapat dilakukan evaluasi lebih lanjut, sehingga kedepannya setiap OPD mampu mengelola anggaran dengan baik demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan” Ujarnya

Tambah Edi mengatakan masih ada waktu untuk kita lakukan evaluasi dan perbaikan di semua program kegiatan selain itu seluruh OPD bisa lebih aktif bersinergi dan kolaboratif dalam melaksanakan program kegiatan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. (Prokom 09)