Tenggarong – Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Ahyani Fadianur membuka Sosialisasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove dan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kukar, Kamis (5/9/24) di Hotel Grand Fatma, Tenggarong.
Hadir pada acara itu dari Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kukar, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) RI Giri Suryanta, Plt. Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRGM RI,
Kepala Kelompok Kerja BRGM RI, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Para Kepala Perangkat Daerah di Kukar, Tim Rehabilitasi Mangrove Provinsi Kalimantan Timur, Koordinator Kelompok Kerja Mangrove Provinsi Kalimantan Timur, Kepala UPTD KPHP Santan dan UPTD KPHP Meratus, Perwakilan Camat, Lurah dan Kepala Desa, Perwakilan Lembaga, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat dan LSM/NGO.
Ahyani mengatakan Pemkab Kukar mengapresiasi atas pelaksanaan kegiatan itu, sebagai bagian upaya bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk membangun komitmen dan kolaborasi dalam pelestarian lingkungan khususnya melalui kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove. Juga berterima kasih kepada BRGM RI yang menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Komitmen dan dukungan Pemkab Kukar terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, sangat jelas dan tegas masuk dalam Visi dan Misi KUKAR IDAMAN khususnya kaitan dengan Misi Ke-5, yaitu Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan dengan sasaran pokok yaitu Pembangunan berwawasan lingkungan yang Lestari.
Dilanjutkannya, geliat rehabilitasi mangrove global maupun nasional kini semakin kuat dan lebih terarah. PBB mendeklarasikan tahun 2021-2030 sebagai Dekade PBB untuk melakukan restorasi dengan target 350 juta hektare lahan termasuk ekosistem mangrove. Inisiatif global untuk restorasi mangrove didorong kuat Global Mangrove Alliance (GMA) yang menargetkan peningkatan tutupan mangrove global sebesar 20% di tahun 2030 (sekitar 3 juta hektar). Indonesia juga mendorong kuat upaya ini dan menargetkan 637 ribu hektare lahan mangrove direhabilitasi hingga 2024.
Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah target utama rehabilitasi mangrove nasional sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 120 tahun 2020 tentang BRGM. Dan Kukar masuk dalam lokasi Indikatif Rehabilitasi Mangrove tersebut.
“Untuk mencapai target tersebut, tentunya dibutuhkan upaya bersama semua pihak , baik pemerintah, swasta, akademisi, NGO, penggiat, dan masyarakat,” ujarnya saat membacakan sambutan Bupati Edi Damansyah.
Upaya rehabilitasi mangrove penting dilakukan utamanya di ekosistem mangrove yang terdegradasi. Lahan-lahan potensial dan berpeluang untuk direhabilitasi perlu diidentifikasi agar tujuan pemulihan ekosistem mangrove dapat tercapai. Identifikasi peluang dan potensial lahan rehabilitasi mangrove dilakukan secara menyeluruh baik dari aspek sosial terutama fungsi kawasan, kepemilikan lahan dan kesiapan masyarakat, aspek ekologis dimana rencana rehabilitasi disesuaikan dengan kebutuhan rehabilitasi masing-masing lokasi, pelajaran dari rehabilitasi terdahulu, aspek ekonomi dan dukungan kebijakan yang relevan.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah maraknya tambak rakyat di hutan mangrove yaitu sekitar 87,13 Ha dari mangrove potensi. Kerja sama lintas sektor diperlukan untuk edukasi dan sosialisasi tambak rakyat ramah lingkungan sehingga dapat menjamin kelestarian hutan mangrove dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
Dikatakannya, rehabilitasi mangrove di Kukar , tidak hanya bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan penanaman mangrove saja. Pada daerah- daerah yang mengalami abrasi pantai yang parah di perlukan pembangunan bangunan civil teknis yang berfungsi sebagai penahan atau pemecah gelombang.
‘Tentunya rehabilitasi mangrove yang terdegradasi perlu identifikasi dengan baik agar optimal pemulihan ekosistemnya,” ujarnya.
Identifikasi peluang dan potensial lahan rehabilitasi mangrove dilakukan secara menyeluruh baik dari aspek sosial terutama fungsi kawasan, kepemilikan lahan dan kesiapan masyarakat, aspek ekologis dimana rencana rehabilitasi disesuaikan dengan kebutuhan rehabilitasi masing-masing lokasi, pelajaran dari rehabilitasi terdahulu, aspek ekonomi dan dukungan kebijakan yang relevan.
Pendekatan pengelolaan lanskap terpadu diharapkan mampu mencapai tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan di wilayah yang menjadi sasaran. Harapannya dengan metode yang benar, penguatan pengelolaan pesisir melalui rehabilitasi, konservasi dan pemanfaatan mangrove berkelanjutan sekaligus dapat meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Ekosistem mangrove yang lestari tentu menjadi tujuan kita bersama agar mampu menjaga ketahanan iklim dunia.
Ahyani menyampaikan tiga hal yang menjadi faktor penting keberhasilan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan yakni kolaborasi, zonasi dan pemanfaatan.
Pelestarian ekosistem mangrove bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja akan tetapi juga melibatkan seluruh stakeholder sehingga perlu ada pembagian peran dan tanggung jawab.
“Kami mengajak semua pihak, mitra pembangunan dan segenap potensi, untuk memberikan dukungan bagi kemajuan daerah dan masyarakat Kukar yang sejahtera, berdaya saing dan bermartabat. Semoga kita mampu menjaga alam ini demi kita dan anak cucu kita di masa mendatang,” demikian ujarnya. (Prokom04).
