‎Tenggarong – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto membuka Korpri Run II tahun 2025 di Lintasan Jalan Komplek Stadion Aji Imbut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Sabtu (13/9/2025).
‎
‎Kegiatan yang memperlombakan tiga kategori lomba yaitu tingkat Sekolah Dasar (SD), dan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jarak tempuh 2,5 kilometer, serta bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jarak tempuh 5 kilometer tersebut juga turut dihadiri diantaranya Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kukar Aji Ali Husni, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kukar Arfan Boma.
‎
‎Aji Ali Husni mengatakan kegiatan Korpri Run II tersebut diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Hari Olahraga Nasional (Harganas) tahun 2025.
‎
‎Dimana menurut hasil yang diraih para pelari pada kegiatan tersebut menjadi salah satu acuan dalam pemilihan atlit Kabupaten Kukar guna mengikuti berbagai event kedepannya, dan guna mengisi kuota atlit Bapor Korpri Kukar yang nantinya akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bapor Korpri se-Kaltim tahun 2026 di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
‎
‎”Kami mewakili keluarga besar Dispora Kukar mengucapkan terimakasih atas partisipasi seluruh organisasi perangkat daerah, semua ASN, P3K yang telah mengikuti kegiatan Korpri Run II tahun 2025 ini, ” ujar Aji Ali Husni.
‎
‎Lebih lanjut, Aji Ali mengatakan kegiatan tersebut juga dimaksud guna mempromosikan kegiatan hidup sehat dengan rajin melaksanakan olahraga khususnya bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.
‎
‎”Sesibuk apapun kita selaku pelayanan ditengah masyarakat, tetap perhatian olahraga, dan mari selalu kita junjung sportivitas, dan semangat olahraga dalam kehidupan kita sehari-hari, ” ujar Aji Ali.
‎
‎Sebagai informasi, adapun 5 finalis tercepat pada kategori ASN pada nomor putra diraih oleh Reza Saputra (552) OPD Lapas Tenggarong, Meilia Kubus (495) OPD Dispora Kukar, Ahmad Supriadi (324) OPD Sekretariat DPRD Kukar, Ade Supardi (308) OPD Lapas Tenggarong, Andhy Wijaya (329) OPD Bapenda Kukar. Dan untuk kategori ASN pada nomor putri diraih oleh Tika Nuri Anzani (601) OPD Sekretariat DPRD Kukar, Ari Kesuma Dewi (336) OPD Sekretariat DPRD Kukar, Kikie (466) OPD UKPBJ Kukar, Rahmayanti (549) OPD UKPBJ Kukar, Lydia Susmita (473) OPD RSUD Parikesit Tenggarong. (Prokom07).

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menghadiri acara panen Demonstration Plot (Demplot) padi “LEISA” & Aplikasi Digital Farming melalui pemanfaatan drone sprayer agriculture di klaster Gapoktan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong, Jumat ( 12/9 ).

Panen raya dilakukan juga oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji, segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kaltim, Forkopimda Kukar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Budi Widihartanto, Komandan Korem (Danrem) 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Brigjen TNI Anggara Sitompul dan sejumlah undangan lainnya.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji memberikan apresiasi atas capaian demplot tersebut. Ia mengatakan, teknologi yang diujicobakan melalui program ini bisa menjadi kunci mewujudkan kemandirian pangan di Kaltim. Terutama dengan luas lahan sawah aktif di Kutai Kartanegara mencapai 13.000 hektare.

“Ini peningkatan yang sangat luar biasa, karena Kukar memiliki sekitar 13 ribu hektar lahan sawah aktif, maka dengan adanya teknologi ini, panen bisa 6 ton per hektar. Insha Allah kita bisa tiga kali panen dalam setahun. Kita punya lahan sawah 33 ribu hektar maka kita akan swasembada pangan,” kata Seno Aji.

Namun, lanjutnya, hal ini bisa tercapai bila sawah diairi dengan sistem irigasi yang baik. Karena itu, ia memastikan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat irigasi sawah demi mewujudkan swasembada pangan pada 2026.

Program demonstrasi plot atau demplot disebut berhasil meningkatkan produktivitas hasil tani di Poktan Citarum, Kelurahan Bukit Biru, Kutai Kartanegara hingga 74 persen. Hasil demplot Low External input Sustainable Agriculture ( LEISA ) & Aplikasi sebelumnya 3,9 ton/ha sesudah menggunakan aplikasi menjadi 6,2 ton /ha. Demonstration Plot (Demplot) padi “LEISA” kerjasama Pemerintah Provinsi Kaltim dengan Perwakilan Bank Indonesia Kaltim merupakan implementasi demonstration plot bio-invigorasi benih terintegrasi sistem low external input sustainable agriculture (LEISA) dan pemanfaatan drone spayer agriculture di Gapoktan Bukit Biru Tenggarong.

Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur atas pelaksanaan kegiatan Demplot Padi dengan Sistem LEISA dan Aplikasi Digital Farming di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong serta kepada para kelompok tani maupun kelompok wanita tani KWT yang merupakan garda terdepan Kabupaten Kukar dalam meningkatkan sektor pertanian yang ada di Kaltim.

Hasil dari demplot ini sangat membahagiakan, Aulia mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur serta politani Samarinda.

“Semoga apa yang telah dilakukan ini bisa kita aplikasikan secara massal, demplot yang dibangun hampir 9,9 hektar hampir 10 hektar dan harapan kita kedepan dengan peningkatan yang signifikan ini dari 3,6 menjadi 6,2 itu bisa kita implementasikan di sawah-sawah yang ada di Kukar,” ujarnya.

Aulia juga melaporkan dua minggu yang lalu , Pemkab Kukar juga melakukan panen bersama dengan Dandim 0906 dengan intervensi panen yang dilaksanakan bisa menghasilkan diatas 7 ton hektar, karena ada implementasi dari Kodim 0906 Kukar dalam hal perbaikan tentang pengairan, metode tanam dan perawatannya bisa menghasilkan 6 – 7 ton per hektarnya pada demplot yang dibangun Pemkab Kukar.

Sebagaimana diketahui bahwa Pertanian Sistem LEISA (Low External Input Sustainable Agriculture) atau Pertanian Berkelanjutan dengan Input Rendah merupakan sistem pertanian yang bertujuan mencapai produksi berkelanjutan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal dan meminimalkan ketergantungan pada input dari luar sistem pertanian, seperti pupuk kimia dan pestisida sintetis. Melalui sistem ini (LEISA), tentunya selain dapat mengurangi pengeluaran dan ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida sintesis, juga yang tidak kalah penting adalah menghasilkan produk pertanian yang lebih sehat dan lingkungan yang tetap terjaga kelestariannya termasuk mengurangi dampak residu kimia.

Selain itu, program Moderenisasi Pertanian juga sudah dilakukan olen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pertanian dan Peternakan, misalnya terkait dengan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang berbasis teknologi termasuk penggunaan drone sprayer agriculture untuk pengendalian hama dan penyakit.

“Kalau kita melihat angka atau jumlah petani hampir semua petani baru di daerah Kaltim memang sangat sedikit dan memprihatinkan karena apa, karena para petani baru angkanya sangatlah minimal sangat sedikit berbeda ketika kita melihat disektor perikanan atau nelayan baru, nelayan baru tumbuhnya sangat signifikan akan tetapi petani baru tumbuhnya sangat lamban, salah satu yang kita lihat kenapa terjadi kelambatan karena kita agak kurang mengadaptasi teknologi pertanian, harapan kita kedepan para petani milenial kita bisa segera tumbuh kembali dengan kita mengadaptasi atau pendekatan mereka dengan pertanian yang berteknologi yang lebih tinggi,” ujarnya.

Artinya kedepan diharapkan petani petani milenial itu akan tumbuh semakin pesat, karena dibutuhkan para petani milenial untuk mengoperasikan misalnya drone, serta mengoperasikan alat alat yang canggih dibidang pertanian yang akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan pertanian yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi dan produktivitas produk pertanian.

Harapannya, Program Demplot Padi Sistem LEISA dan Aplikasi Digital Farming ini dapat diperluas pada wilayah-wilayah sentra padi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk pelaksanaan teknis, diharapkan Dinas Pertanian dan Peternakan dapat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur dan Politani Kaltim, sehingga tidak hanya 10 hektar yang bisa dibangun seperti ini akan tetapi lebih luas lagi di sentra sentra pertanian padi yang ada di Kabupaten Kukar.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pembangunan pertanian menurut Aulia rahman Basri tidak perlu diragukan lagi, karena dalam waktu lima tahun terakhir ini, tercatat bahwa pertumbuhan pertanian di Kukar sangatlah signifikan, dan hari ini sudah terlihat membuahkan hasil, dari dulu Kukar salah satu lumbung pangan di Kaltim dan hari ini dengan spirit adanya Ibukota Nusantara dan kebutuhan pangan di Kaltim yang semakin meningkat maka Kutai Kartanegara pun semakin berbenah.

“Karena kami sadar sebagian pangan yang ada di Kaltim dihasilkan di Kabupaten Kukar.Halini juga dibuktikan juga dengan diraihnya Kabupaten Kukar sebagai peringkat tiga Nasional dalam indeks ketahanan pangan dan satu satunya di Kalimantan Timur dan ini merupakan suatu penghargaan bagi Pemkab Kukar dan sekaligus motivasi bagi Kukar , dan Insya Allah dengan penghargaan yang diberikan ini akan semakin membuat semangat kami untuk menjadikan Kabupaten Kukar sebagai lumbung pangan di Kalimantan Timur yang lebih kuat lagi, semoga apa yang kita kerjakan menjadi ibadah dan membawa manfaat bagi kemajuan daerah kita, sesuai dengan Visi Misi Kukar Idaman Terbaik,” ujar Aulia Rahman Basri. ( Prokom 03 ).

Tenggarong – Dalam Kunjungannya ke Kecamatan Muara Kaman, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri selain melakukan groundbreaking pembangunan jalan penghubung Kukar – Kutim, Ia juga menghadiri Pekan Raya Budaya Cerau Kampong Tuha Kelampak Desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman, di Lapangan Kelumpang, desa setempat, Kamis (11/9/2025).

Pekan Raya Budaya Cerau berlangsung selama 7 hari, dimulai tanggal 9 September dan akan berakhir pada Sabtu, 13 September 2025.

Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam pekan Raya budaya tersebut, antara lain : penampilan seni budaya dan olah raga tradisional sebagai upaya menjaga dan melestarikan warisan budaya asli masyarakat suku Kutai.

Kades Menamang Kanan Amri, mengatakan pekan Raya budaya Cerau bukan hanya sebagai tradisi tetapi merupakan cerminan nilai-nilai luhur masyarakat tentang kebersamaan, rasa syukur hubungan antara manusia, alam dan penciptanya.

Disebutkannya melalui acara Cerau nilai – nilai adat dan kearifan lokal bisa dikenal luas dan terus diwariskan kepada generasi muda, untuk itu Ia berharap Pekan Raya Budaya Cerau bisa dimasukkan agenda Pemkab Kukar dan bisa dilaksanakan setiap tahun.

Bupati Aulia Rahman Basri mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan Pekan Raya Budaya Cerau di Desa Menamang Kanan ini sebagai upaya melestarikan adat budaya nenek moyang.

Aulia juga menyampaikan ucapan selamat, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para tetua yang merupakan Pemangku Adat di Desa Menamang Kanan ini, dan juga seluruh Pengurus Lembaga Adat Desa Menamang Kanan, serta segenap masyarakat Desa Menamang Kanan kecamatan Muara Kaman, atas terselenggaranya acara Cerau Desa Menamang Kanan ini.

“Semoga acara yang penuh dengan berbagai upacara adat dan budaya yang sakral ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir nanti.” Ujarnya.

Disebutkannya Penyelenggaraan Cerau ini adalah bukti konkret dari sifat dan karakteristik yang dimaknai sebagai aktivitas atau kegiatan rame-rame dari segenap masyarakat yang ada di tempat ini, menggambarkan kuatnya kekerabatan, toleransi dan spirit kebersamaan itu. Tanpa itu semua, tidaklah mungkin kegiatan Cerau ini dapat terlaksana.

Sesuai permintaan Kades Menamang Kanan, bupati Aulia akan memasukkan kegiatan pekan Raya budaya Cerau menjadi agenda rutin Pemkab Kukar dan akan dilaksanakan setiap tahun

Aulia berharap kegiatan yang juga menampilkan berbagai kegiatan seni dan budaya bahkan olahraga tradisional khas Kutai Menamang dapat memacu kreativitas para seniman dan budayawan, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tentunya tokoh-tokoh pemuda di sini, untuk dapat meningkatkan apreasiasi terhadap keanekaragaman seni budaya daerah ini.

“Saya yakin kita semua bersepakat bahwa budaya daerah adalah salah satu aset dalam rangka meningkatkan budaya nasional. Apabila budaya daerah tidak digali, dikelola dan dikembangkan dengan serius, kemungkinan besar budaya daerah tersebut akan hilang tergerus oleh kemajuan dan perubahan zaman. Untuk itu, mari terus kita jaga, lindungi dan lestarikan seni dan budaya daerah kita.” Harapnya. (Prokom01).

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri melakukan groundbreaking pembangunan jalan penghubung Desa Menamang Kiri – Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kutai Timur, Kamis (11/9/2025). Jalan Umum Masyarakat sepanjang 12,9 kilometer itu dari Desa Menamang Kiri menuju Desa Senambang, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, atas kerjasama Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun perusahaan yang terlibat dalam pembangunan jalan tersebut, yaitu PT. Surya Hutani Jaya, PT. Maju Kalimantan Hadapan, PT. Kencana Group, PT. Cahaya Anugrah Plantation dan PT. Hamparan Sentosa.

Bupati Aulia Rahman Basri mengapresiasi peran perusahaan yang tergabung dalam Forum Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam pembangunan di Kukar, khususnya pembangunan jalan yang akan menghubungkan Desa Menamang Kiri Kecamatan Muara Kaman Kukar dengan Desa Sebambah Kecamatan Muara Bengkal Kutim sepanjang 12,9 KM dan gorong – gorong sebanyak 20 buah dengan anggaran sebesar Rp. 44,8 Milyar lebih.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kami sangat mengapresiasi pembangunan jalan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha atau perusahaan yang ada di wilayah Kukar, ini bentuk kolaborasi dan sinergi yang baik antara pemerintah dan swasta,” ujarnya.

Disebutkan Aulia Pembangunan di Kukar tidak akan berhasil apabila hanya diusung atau ditanggung hanya oleh pemerintah saja, pembangunan akan berhasil dan terlaksana dengan baik apabila dilaksanakan secara bersama – sama antara pemerintah, badan usaha, para akademisi, Tokoh – tokoh masyarakat, media dan lembaga swadaya masyarakat.

Bupati Aulia mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat terbuka dengan partisipasi oleh seluruh pihak dalam membangun Kutai Kartanegara.

“Kita berikan apresiasi dan aplaus kepada perusahaan – perusahaan yang telah turut serta dalam Pembangunan Kutai Kartanegara,” sebutnya.

Lebih lanjut Bupati Aulia menekankan pentingnya simultanitas atau keberlanjutan dalam pembangunan, karena dengan berlanjutnya pembangunan yang digagas pemimpin terdahulu pembangunan groundbreaking pembangunan jalan ini bisa dilaksanakan.

Sementara itu salah seorang tokoh masyarakat yang juga mantan Bupati Kukar Edi Damansyah menyambut baik dimulainya pelaksanaan pembangunan jalan penghubung Kukar – Kutim ini, karena ini merupakan cita – cita dan harapannya ketika dirinya memimpin Kukar

Diungkapkannya pada tahun 2018 ketika menjabat sebagai Plt Bupati Ia menginisiasi kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, salah satu dalam item kerjasama Kukar – Kutim mewujudkan pembangunan jalan dari Kecamatan Sebulu ke Kecamatan Muara Bengkal

“Itulah cikal bakal pembangunan jalan penghubung Desa Menamang Kiri – Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kutim ini,” Ungkapnya

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Ahyani Fadianur Diani, Kepala Dinas PU Wiyono, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan M. Taufik, Camat Muara Kaman Barliang, Camat Sebulu Edi Fahrudin dan perwakilan perusahaan. (Prokom01)

BALIKPAPAN – Bupati Kutai Kartanegara dr Aulia Rahman Basri menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2025 yang diselenggarakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung di Borneo BC Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu ( 10/9).

Tampak mendampingi dalam acara tersebut Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, Sekda Kukar H Sunggono, Inspektur H Heriansyah, Kepala BPKAD Kukar Soekotjo, Sekretaris DPRD Kukar HM Ridha Darmawan.

Rakor Pemberantasan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2025 dihadiri Bupati / Walikota, Ketua DPRD, Sekda, Inspektur, Kepala BPKAD Se-Kalimantan Timur dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Kaltim Dr H Rudi Mas’ud dengan mengambil tema ” Sinergi dan Kolaborasi Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Bebas Korupsi dengan menghadirkan nara sumber Ketua KPK RI Setyo Budiyanto beserta jajaran.

Menurut Rudi Mas’ud rakor pemberantasan korupsi ini sebagai peringatan. Sekaligus komitmen bersama agar Kaltim harus menjadi daerah yang berintegritas, bebas dari KKN.

Sementara itu, Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri saat diberi kesempatan menyampaikan permasalahan di Kukar mengatakan, aspek permasalahan beresiko di Kukar yaitu adanya pengelolaan SDA ( Kukar kaya akan sumber daya alam, khususnya batu bara dan minyak. Pengelolaan SDA yang tidak transparan dapat memicu praktik korupsi dalam perizinan eksploitasi dan pembagian hasil ), aspek proyek infrastruktur, banyak proyek infrastruktur yang dibiayai oleh anggaran daerah dan pusat. Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dapat meningkatkan resiko penyimpangan anggaran, pengelembungan biaya atau kolusi antara pejabat dan kontraktor, aspek penegakan hukum, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya sanksi bagi pelaku korupsi membuat praktek ini terus berlanjut.

Korupsi seringkali tidak terdeteksi atau terabaikan oleh aparat penegak hukum, aspek tata kelola pemerintahan,praktik birokrasi yang tidak efisien dan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan seringkali membuka celah untuk korupsi misalnya dalam pengadaan barang dan jasa, serta aspek partisipasi masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek pembangunan dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas masyarakat yang tidak terlibat sering kali tidak menyadari praktik korupsi yang terjadi dilingkungan mereka.

Sedangkan tantangan yang dihadapi Pemkab Kukar yaitu keterbatasan SDM, kurangnya pegawai yang terlatih dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum serta ratio jumlah pegawai pengawas dengan jumlah kegiatan pengadaan barang jasa dan formasi Auditor dan Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (PPUPD) yang belum dibuka sehingga mempengaruhi kinerja bidang pengawasan mengingat luas wilayah dan banyaknya sub kegiatan yang harus diawasi dimana untuk Jabatan Fungsional PPUPD masih kekurangan 37 personil dari JF auditor masih kekurangan 28 personil, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi tindakan pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi dan akuntabel masih belum optimal.

Aulia juga mengatakan , bahwa Pemkab Kukar juga telah melakukan beberapa Upaya dalam pencegahan korupsi diantaranya melakukan sosialisasi anti korupsi, pengendalian gratifikasi dan sapu bersih pungutan liar ( Saber Pungli ), penandatanganan surat penyataan kepala perangkat daerah untuk pelaksanaan Monitoring Center for Prevention MSCP Tahun 2025 dan Audit Centre,Koordinasi, sinkronisasi aset terupdate dan capaian sertifikasi 2025, penyusunan rencana aksi program pemberantasan melalui MCSP KPK.

Ada beberapa aspek permasalahan beresiko korupsi di Kabupaten Kukar yaitu aspek pengelolaan SDA, aspek tata kelola pemerintahan, aspek proyek infrastruktur, aspek partisipasi masyarakat serta aspek penegakan hukum.
Sedangkan tantangan yang dihadapi Kukar yaitu keterbatasan SDM, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi tindakan pemerintah serta pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Untuk itu, ia berharap melalui Rakor ini ini adanya transparansi memudahkan pengawasan masyarakat dalam setiap kegiatan, penguatan kapasitas SDM, penguatan pemahaman SDM terhadap urgensi implementasi Ber-AKHLAK, Pemanfaatan teknologi, kolaborasi dengan lembaga anti korupsi dalam rangka bimbingan dan dukungan langkah – langkah pemberantasan korupsi.

Sementara itu, menurut Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, pemberantasan korupsi bukan sekedar ucapan dipanggung/ podium, mental atau pelaku, semua sudah tahu atau paham, sikap permisif, intervensi, memanfaatkan situasi dan keadaan memang ada kesempatan. Kaltim punya semua yaitu letak geografis, SDA melimpah, luas wilayah dan tenaga SDM. Pertanyaannya apakah sudah dimanfaatkan optimal, bagaimana pelayanan publik, bagaimana perizinan, bagaimana tata kelola pemerintah dan apakah masih ada penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan.
Penyebabnya antara lain : konflik kepentingan dianggap wajar, gratifikasi sebagai bagian silaturahmi atau kedekatan, sistem politik, pejabat merangkap jadi pengusahan. Ada 8 area utama fokus MCSP yaitu Dana hibah, Pengadaan Barang dan Jasa yang curang, transparansi kelola uang, Pengawasan APIP ( dikecilkan ) , Manajemen ASN ( mutasi ), Izin & Yan ( Mental Petugas ), BMD berlebihan, Optimalkan Pendapatan Daerah ( Bocor ). Strategi dan atensi transparansi, regulasi, akuntabilitas, Dal & Was.

“ Kepala Daerah atau pejabat tidak campur tangan, mau turun tangan. Pejabat seharusnya menjaga integritas, tidak terjebak dalam sistem yang dilahirkan sengaja ada celah, paham tata kelola adalah kewajiban, menjalankan tugas dengan berintegritas sebuah keniscayaan ” ujar Setyo Budiyanto. ( Prokom 03 ).