Tenggarong – Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Ahyani Fadianur Diani bersama Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menghadiri Panen Raya Padi Inpari 32 hasil tanam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sidodadi Kelurahan Mangkurawang, di lahan pertanian RT.13 Kel. Mangkurawang Kecamatan Tenggarong, Rabu (10/9/25).

Hadir pada acara itu sejumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar, unsur Forkopimda Kukar,Pemerintah Kecamatan Tenggarong beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tenggarong, Lurah Mangkurawang beserta Jajarannya, Pegurus Gapoktan, Poktan,KWT Kelurahan Mangkurawang, para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Ketua Gapoktan Mangkurawang Yuhardinsyah melaporkan bahwa organisasinya terdiri dari 11 Poktan, dua diantaranya Poktan Wanita, dengan jumlah seluruh anggota. Adapun luas lahan sawah 239 hektar, lahan kering 153 hektar, dengan indeks hasil tanam 3-4 ton gabah perhektar. Pihaknya juga berkerjasama dengan Bulog dalam menyerap gabah kering dengan harga Rp 6.500 perkilo.

“Kami harap Kerjasama dengan Bulog ini terus berlanjut. Panen raya hari ini buktinyata kerja dan semangat petani dengan dorongan pemerintah dan semua pihak yang mendukung kami,” demikian ujarnya.

Asisten II saat membacakan sambutan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa panen padi pada ini semakin meneguhkan bahwa Kuar merupakan lumbung pangan di Kaltim. Sampai saat ini Kukar telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyediaan pangan termasuk khususnya padi (beras) di Kaltim. Berdasarkan Data BPS Kaltim 2024, luas panen padi di Kaltim tercatat seluas 57.143,29 Hektar dan untuk Kukar seluas 26.744,87 Hektar atau 46,80% dari luas panen di wilayah Provinsi Kaltim. Sedangkan untuk produksi padi Gabah Kering Giling (GKG) di Kukar sebanyak 115,10 ribu ton GKG atau memberikan kontribusi sebanyak 50,71% dari keseluruhan produksi GKG di Kaltim.

Tentunya kedudukan dan peran strategis Kukar dalam penyediaan pangan akan lebih besar lagi dengan adanya Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara), dimana nantinya sekitar 4-5 juta orang akan berpindah ke wilayah IKN dan sekitarnya.

“Ini tentunya merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kita semua utamanya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah penyanggah pangan IKN,” ujarnya.

Dilanjutkannya, komitmen Pemkab Kukar terhadap pembangunan pertanian dalam arti luas sangat besar dan menjadi salah satu program prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan ini merupakan salah satu strategi transformasi dari ekonomi yang bertumpu/bergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan (unrenewable resources) ke ekonomi yang terbarukan (renewable resources) melalui pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Beberapa strategi dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemkab Kukar dalam rangka pencapaian dan percepatan pembangunan pertanian diantaranya, Penetapan kawasan pertanian berbasis komoditi padi sawah sebanyak 5 (lima) Kawasan Pertanian.Total luasan keseluruhan sawah pada 5 kawasan ini sekitar + 8.093,06 hektar. Kemudian Pembangunan dan perbaikan infrastuktur pertanian. Moderenisasi pertanian melalui fasilitasi/bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Dukungan terhadap tenaga pendamping lapangan khususnya melalui Program Penyuluh Pertanian Swadaya (PPL), juga akses modal tanpa anggunan dan tanpa bungan melalui Program Kredit Kukar Idaman (KKI).

Komitmen Pemkab Kukar dalam pembangunan pertanian dalam arti luas, akan lebih dipertajam, diperluas dan difokuskan lagi melalui Program Kukar Idaman Terbaik (Inovatif, Daya Saing, Mandiri, Terbukti, Berprestasi dan Kerja Nyata), dengan arah pembangunan “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.”

Pemkab Kukar juga mengharapkan bantuan dan dukungan dari Pemprov Kaltim dalam percepatan pembangunan pertanian dalam arti luas. Beberapa yang menjadi kendala utama dalam pengembangan padi sawah di Kukar , antara lain Pengairan/Irigasi, Jalan Usaha Tani, Alsintan, serta Menurunnya Rumah Tangga Petani

Dengan sistem pengairan/irigasi jalan, alat dan SDM yang baik, selain dapat meningkatkan produksi dan produktivitas padi, juga diharapkan dapat meningkatkan frekuensi tanam atau indeks pertanaman (IP) dalam 1 tahun.

“Diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petaninya. Terlebih saat ini pemerintah pusat telah membuat kebijakan serapan gabah dengan harga yang lebih layak bagi petani,” demikian ujarnya.

Sementara Wagub Seno Aji mengatakan, panen raya ini bagian dari visi misi Presiden RI Prabowo untuk mewujudkan Kaltim Swasembada Pangan 2026. Panen raya 100 hektar di Kukar ini sebagi bukti jalannya Program Swasembada Pangan di Kaltim.

“Ini menunjukkan program kerja Presiden RI berjalan baik, tujuannya untuk mensejahterakan pertani dan Indonesia maju. Harap semua pihak termasuk PKT (Pupuk Kaltim.red) selalu membantu petani melalui program pupuk bersubsidi. Pada para petani agar terus semangat memanfaatkan lahannya agar produktif,” demikian ujarnya. (prokom04)

Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Taufik Hidayat hadiri dan dimohon sebagai Keynote Speaker pada Acara Seminar & Peluncuran Buku “Jejak Edi Damansyah dalam Politik Elektoral: Dipilih Mayoritas Rakyat Kukar, Dibatalkan MK” di I Lab Integrated Laboratory Universitas Mulawarman, Selasa (09/09/2025).

Sambutan Bupati Kukar yang dibacakan Asisten I Setkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat mengatakan Pemkab Kukar memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan seminar dan peluncuran buku yang monumental tersebut, terlebih, kajian dalam buku tersebut berhubungan langsung dengan figur sentral di Kabupaten Kukar yang sangat dicintai oleh masyarakat, dimana acara tersebut merupakan bagian dari literasi kritis untuk memahami argumentasi hukum, data elektoral, serta konteks politik yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Lebih dari itu semua, memberikan dukungan dalam acara tersebut berarti mendukung siklus produksi ilmu pengetahuan yang menjadi tugas utama sebuah universitas.
Maka dari itu wujud nyata dari komitmen tersebut, dirinya selaku Bupati Kukar turut menyumbangkan pemikiran dengan memberikan kata pengantar di dalam buku tersebut.

Mengikuti acara yang sangat strategis dalam literasi akademisi dan praktisi hukum, yaitu: Seminar dan Peluncuran Buku berjudul: “Jejak Edi Damansyah
acara tersebut merupakan bagian dari literasi kritis untuk memahami argumentasi hukum, data elektoral, serta konteks politik yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Lebih dari itu semua, memberikan dukungan dalam acara tersebut berarti mendukung siklus produksi ilmu pengetahuan yang menjadi tugas utama sebuah universitas.

“Atas nama pemerintah kabupaten Kukar menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh stakeholder terkait serta partisipasi seluruh mahasiswa yang hadir mengikuti acara yang sangat strategis dalam literasi akademisi dan praktisi hukum, yaitu: Seminar dan Peluncuran Buku berjudul: “Jejak Edi Damansyah dalam Politik Elektoral : Dipilih Mayoritas Rakyat Kukar, Dibatalkan MK”katanya

Lanjut Taufik mengatakan Diskursus semacam ini bukan untuk membuka kembali polemik, atau menyatakan siapa benar siapa salah, melainkan untuk memperkaya khazanah pengetahuan tentang hukum, politik, dan demokrasi, sehingga menjadi pembelajaran berharga bagi semua.

“Terkhusus, kepada Bapak Drs. Edi Damansyah, M.Si. selaku figur sentral yang melatarbelakangi lahirnya diskursus ini, Saya memberikan hormat dan penghargaan yang setinggi-tinggi. Bapak telah memberikan contoh terbaik untuk semua politisi di Indonesia tentang bagaimana menyikapi dinamika politik dengan sikap ksatria dan hormat terhadap supremasi hukum. Lebih dari itu, kesediaan Bapak untuk hadir dan mendukung langsung peluncuran sebuah buku yang mengkaji perjalanan Bapak secara objektif adalah bukti nyata dari seorang demokrat sejati yang tidak anti-kritik dan menjunjung tinggi dunia akademik. Tidak banyak tokoh publik yang bersedia jejaknya dibedah secara kritis di mimbar ilmiah, dan sikap ini menunjukkan kelas kenegarawanan yang patut diapresiasi” Ujarnya

Tambah Taufik menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Mulawarman, dan secara khusus kepada rekan-rekan di Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI), yang telah menginisiasi dan membuka ruang diskusi yang sangat konstruktif ini, dan dirinya juga mendoakan semoga seminar dan peluncuran buku ini berjalan lancar, memberikan pencerahan, serta merangsang lahirnya gagasan-gagasan baru untuk kemajuan daerah dan bangsa.

Turut mendampingi Asisten I Setkab Kukar Dalam kegiatan tersebut Kabag Umum Setkab Kukar Handaya, Kabid Pemberdayaan DPMD Kukar Elvander dan di hadiri KPU se kaltim (Prokom09)

Tenggarong – Safari subuh ke 300 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara yang dirangkai Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemkab Kukar dengan Pengadilan Agama (PA) Tenggarong, beberapa hari yang lalu di Aula PA Kelas IB Tenggarong.

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut, dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono dan Ketua PA Kelas Tenggarong Samsul Bahri, disaksikan para Forkopimda Kukar, pejabat dilingkup pemkab Kukar, dan pejabat dilingkup PA Tenggarong yang turut hadir dalam acara tersebut.

Samsul Bahri mengatakan sejarah awal pembentukannya, PA Tenggarong mula-mula dibentuk dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah, berdasarkan SK Menteri Agama No.195/1968 tanggal 28 Agustus 1968 oleh Menteri Agama RI saat itu K.H. Moh. Dachlan.

Setelah 57 tahun berdiri di Kukar, semua berharap agar PA Tenggarong sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI, untuk berkomitmen lebih guna memberikan layanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan, dan memberikan edukasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

“Kami menyakini, kolaborasi /sinergi yang baik ini akan menghasilkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kukar,” demikian harapan Ketua PA Kelas IB Tenggarong tersebut.

Sementara itu, Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Kukar berharap, agar PA menjadi pionir dalam penyuluhan hukum berbasis syariat Islam di tengah-tengah masyarakat.

Kemudian, mengedukasi masyarakat terkait layanan/bantuan hukum, serta melakukan sosialisasi berkenaan dengan penetapan hukum Islam dalam suatu perkara tertentu, yang mampu mendekatkan institusi PA dengan masyarakat.

Namun demikian, Pemkab Kukar memahami problematika layanan PA Tenggarong yang harus menjangkau penduduk Kukar di 20 kecamatan, dengan total luas wilayah 27.263,10 kilo meter persegi. Perlu adanya sinergi/kolaborasi yang baik efektif untuk menghasilkan pelayanan yang lebih maksimal, bagi seluruh masyarakat Kukar.

Oleh karena itu, pemkab Kukar menyambut baik adanya Nota Kesepakatan sebagai komitmen besar, antara Pemkab Kukar dan PA Tenggarong dalam rangka sinergi pelayanan hukum. Ruang lingkup pentingnya, antara lain, optimalisasi informasi publik di PA Tenggarong dengan memanfaatkan teknologi informasi/media massa. Mewujudkan layanan hukum yang muda, cepat, dan berbiaya ringan, memenuhi sarana/prasarana yang memadai, memberikan edukasi/perlindungan hukum kepada masyarakat, terutama terkait pencegahan pernikahan anak, perkawinan tidak tercatat, serta hak-hak perempuan/anak pasca perceraian.

“Karena nota kesepakatan yang ditandatangani ini merupakan wujud nyata kolaborasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, khususnya di bidang peradilan agama bagi seluruh masyarakat Kukar,” demikian harapnya. (prokom05)

‎Tenggarong – Lakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kecamatan Loa Kulu, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr Aulia Rahman Basri pimpin apel pagi gabungan yang diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa, dan para Ketua Rukun Tetangga (RT) di lingkungan Kecamatan Loa Kulu di halaman BPU Desa Loh Sumber, Senin (8/9/2025).
‎
‎Adapun peserta apel pagi yang turut diikuti diantaranya Sekda Kukar Dr. H Sunggono, Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah, Kepala Bependa Kukar Bahari Joko Susilo, Camat Loa Kulu H Adriansyah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kecamatan Loa Kulu tersebut diawali dengan pembacaan Pancasila Oleh Bupati Kukar, kemudian dilanjutkan pembacaan UUD 1945, Visi Misi Kukar Idaman Terbaik, serta Core Value ASN oleh petugas apel.
‎
‎dr. Aulia Rahman Basri dalam amanatnya mengatakan sejak awal dirinya memimpin banyak dinamisasi yang terjadi, dimana kondisi dan situasi saat ini menurutnya sangat menyoroti kinerja penyelenggara negara, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
‎
‎Berkenaan dengan hal tersebut, menurutnya keberadaan ASN, perangkat desa, dan perangkat lainnya yang berada di kecamatan merupakan garda terdepan pemerintah daerah, sehingga menurutnya wajah dari pemerintahan daerah tergantung dari tindakan yang dilakukan oleh para garda terdepan tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
‎
‎”Kami berharap kepada bapak ibu sekalian, ketika kita bekerja tidak hanya sekedar untuk melengkapi buku harian yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan tunjang tambahan penghasilan, akan tetapi pekerjaan-pekerjaan atau kinerja yang kita lakukan dalam kesehariannya betul-betul itu berasal dari hati nurani kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, ” ujar dr. Aulia.
‎
‎Hal tersebut disampaikannya, agar para perangkat daerah hingga tingkatkan terendah bisa ikut menyikapi kondisi dan situasi bangsa Indonesia yang terjadi belakangan ini, karena menurutnya dengan memberikan pelayanan yang baik dan maksimal akan menimbulkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat bagi para aparatur itu sendiri.
‎
‎Berkaitan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dirinya berkeinginan kedepan setia kecamatan yang ada di Kukar akan dibangun mini mall pelayanan publik yang akan menjadi pusat data dan informasi, namun tidak sampai disitu kedepan sifat pelayanannya pun akan menggunakan sistem hybrid melalui gadget sehingga pelayanan kepada masyarakat akan semakin mudah dan cepat.
‎
‎Namun guna memastikan hal tersebut, dirinya ingin memastikan kedepan setiap desa dan kelurahan yang ada di Kukar teraliri jaringan internet dengan baik.
‎
‎”Saat ini kita sedang membangun sebuah aplikasi, dimana aplikasi tersebut kedepan semua proses perizinan, semua proses surat-menyurat, semua proses surat keterang itu bisa dilaksanakan melalui gadget maupun handphone,” ujarnya.
‎
‎dr. Aulia mengatakan melalui program Kukar Idaman Terbaik yang merupakan bagian dari evaluasi dan eskalasi dari Kukar Idaman yang telah dahulu dilaksanakan, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga hal tersebut menuntut kepada para aparatur untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi dengan terus meningkat kompetensinya.
‎
‎Sementara itu, berkenaan dengan penyerahan ijazah kesetaraan yang digelar di Gedung PKBM Putri Karang Melenu, Desa Loa Kulu Kota. dr. Aulia Rahman Basri mengapresiasi program kerjasama antara PKBM Putri Karang Melenu bersama PT. MHU khususnya dalam mendukung program pemerintah daerah guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Kutai kartanegara.
‎
‎Menurutnya, hal tersebut sejalan dan seirama dengan visi misi Kukar Idaman Terbaik, yaitu bertransformasi dari sumbernya Ekstraktif menuju sumberdaya non ekstraktif yang lebih berkesinambungan. Dimana menurutnya sumber daya manusia merupakan faktor utamanya.
‎
‎dr. Aulia mengatakan para penerima tidak perlu sungkan karena memiliki ijazah kesetaraan, karena menurutnya ijazah kesetaraan sama nilainya dengan ijazah dari pendidikan formal pada umumnya.
‎
‎”Ini patut kita syukuri bapak ibu, karena apa, karena ijazah kesetaraan ini nilainya sama dan tidak berbeda dengan pendidikan formal yang ditempuh di tempat lainnya, ” ujar dr. Aulia.
‎
‎Sebagai informasi, sebanyak 102 orang menerima ijazah kesetaraan, yang terdiri dari ijazah pendidikan kesetaraan program paket, A, B, dan C tahun ajaran 2024/2025. Dimana kegiatan diakhir dengan agenda minum susu gratis oleh Bupati Kukar bersama para didik PAUD PKBM Putri Karang Melenu.(Prokom07).

Tenggarong – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin, menyerahkan beberapa bantuan di Kecamatan Muara Jawa, Sabtu (6/9/2025) sore.

Bantuan yang diserahkan oleh Wabup diantaranya Mobil Ambulance untuk Puskesmas, Mesin Kapal kelompok nelayan perikanan, dan Sarana Fasilitas Rumah Ibadah Langgar Albaroqah Muara Ulu Besar RT. 13 untuk Kelurahan Muara Kembang.

Kemudian, dilanjutkan penyerahan bantuan Hand Sprayer, Batang Turus, Bibit Jagung Hibrida, Pupuk Nitrea serta paket Anti Gulma kepada para Gabungan Kelompok Pertanian (Gapoktan) Muara Jawa Ulu dan Pesisir.

Rendi mengatakan, kegiatan ini terus menjadi hobi Pemkab Kukar, untuk terus berjumpa dengan masyarakatnya melalui program yang langsung menyentuh.

“Karena kami berdua (Aulia Rahman, Rendi Solihin) sengaja membuat program seperti ini, supaya sering bertemu dengan masyarakat di seluruh kecamatan di Kabupaten Kukar,” ujarnya.

Rendi bertanya, sudah dapat bantuan semua atau masih ada yang kurang untuk masyarakat Muara Jawa. Tetapi yang sudah dapat tahun ini kata Wabup, bukan berarti selama 5 tahun kedepan tidak bisa dapat lagi boleh. Termasuk tadi nelayan sudah dapat, cuman ada peraturan biasanya sudah dapat tahun ini tahun depan tidak boleh dapat dulu. Namun tahun berikutnya sudah boleh minimal dua tahun yang pastinya jangan dijual.

“Karena banyak isu di luar sana sudah dapat bantuan mesin kapal malah dijual, dengan alasan tidak ada perahu dan ini sering terjadi,” jelas Wabup.

Dan ia berharap, untuk Muara Jawa jangan sampai ada isu seperti itu karena dampaknya, sangat besar sekali yaitu di kecamatan tersebut tidak akan pernah lagi menerima bantuan- bantuan yang lainnya dari pemerintah. (prokom05)