Pemkab Kukar Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 Secara Virtual
Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam hal ini Staf Ahli Bupati Kukar Bidang Administrasi Umum Ahyani Fadianur mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait pengendalian inflasi di daerah tahun 2023, di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar secara virtual, Senin (9/1/2023).
Rakornas itu dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat Margo Yuwono dan diikuti perwakilan provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia serta stakeholder terkait secara virtual.
Muhammad Tito Karnavian mengatakan tingginya permintaan barang dan jasa untuk perayaan natal dan tahun baru berpotensi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa.
Melihat situasi tersebut, menurutnya perlu adanya pemantauan inflasi secara intensif baik nasional oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, guna mengendalikan inflasi pada masing-masing daerah diawal tahun 2023 ini.
Permasalahan inflasi memang menjadi permasalahan dunia saat ini tidak terkecuali di Indonesia, hal tersebut menurutnya tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dan politik dunia.
Dirinya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi oleh Presiden Indonesia kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan rakor inflasi setiap minggunya, sehingga penanganan dan pengendalian inflasi hampir disetiap daerah bisa terlaksana dan terdata dengan baik.
Menurutnya hal tersebut tidak terlepas dari peran seluruh pihak yang terlibat dan pemerintah daerah, dalam melaksanakan program-program kegiatan di daerah guna pengendalian dan penanganan inflasi, khususnya dalam mengendalikan harga barang dan jasa yang merupakan salah satu indikator inflasi.
“Kami berapa minggu yang lalu dipanggil Presiden salah satu topiknya mengenai permasalahan inflasi, beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada kita semua peserta rakor,” ujar Muhammad Tito Karnavian.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Kukar Ahyani Fadianur saat dikonfirmasi apakah ada instruksi khusus yang disampaikan oleh Mendagri RI terkait pengendalian inflasi di daerah khususnya Kabupaten Kukar, dirinya mengatakan tidak terdapat intruksi khusus, namun menurutnya pada kesempatan rakor tersebut seluruh kabupaten dan kota diperlihatkan terkait program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dianggap sukses dalam mengendalikan inflasi di daerahnya guna menjadi rujukan dalam mengendalikan inflasi kedepan.
“Secara umum kita (Kukar-red) tidak mendapatkan intruksi khusus, namun melalui persentase kabupaten dan kota yang tinggi kelasifikasinya, tadi itulah yang menjadi contoh untuk kabupaten dan kota lainnya. dan untuk yang tinggi bagaimana cara dia dalam mengatasi inflasi tersebut begitu juga sebaliknya,” ujar Ahyani Fadianur.
Sekedar informasi, turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya perwakilan BPS Kukar, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkungan Pemkab Kukar.(prokom07).