Rapat Evaluasi APBD P 2021, Pemkab Kukar Efisienkan Belanja Pegawai

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono mengikuti rapat evaluasi Perubahan APBD tahun anggaran 2021 di ruang Batiwakal Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (4/10).

Rapat itu dipimpin Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim, M Sa’duddin. Juga hadir mendampingi Sekda Kukar Kepala BPKAD Kukar Sukotjo, perwakilan OPD terkait dan tim verifikasi .

Sa’duddin dalam arahannya mengapresiasi Pemkab Kukar yang responsif terhadap perubahan anggaran tahun 2021, dan dengan cepat menyampaikan dokumen anggaran perubahan untuk dilakukan evaluasi.

Ia berharap APBD Perubahan tahun anggaran 2021 yang diusulkan tidak banyak mengalami perubahan, sehingga bisa langsung dibawa ke tahap selanjutnya.
“Mudah-mudahan dalam rapat sore ini tidak ada hal – hal yang terlalu banyak harus dievalusi, jadi tidak banyak yang mengalami perubahan,” ujarnya.

Sementara, Sunggono mengungkapkan pihaknya telah berusaha mengefisienkan beberapa belanja, khususnya belanja pegawai yang terbilang cukup besar, dan di tahun 2022 akan semakin besar lagi.

“Memang hal itu tidak bisa kita dihindari dikarenakan adanya tambahan untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan, baik yang PNS maupun yang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sunggono mengatakan bahwa Bupati Kukar mengamanatkan untuk melakukan efisiensi – efisiensi hampir di semua item belanja, khususnya belanja pegawai yang terjadi kenaikan signifikan.
“Itu sudah kita lakukan,” ujarnya.

Kemudian untuk belanja modal disebutkan Sunggono terkait nilainya yang besar kecenderungannya masih teralokasi pada beberapa kegiatan yang menjadi kegiatan awal sebelum capaian target di RPJM terbaru.

“Jadi di tahun 2021 ini kami mengalami transisi dari RPJM yang lama ke RPJM yang baru,” ungkapnya.

Ditambahkannya untuk kegiatan fisik kecenderungannya masih di Kecamatan, tetapi pihaknya telah mengupayakan dalam rapat koordinasi terakhir dengan Bupati mencoba memitigasi risiko untuk memastikan beberapa kecamatan-kecamatan yang selama ini bermasalah, untuk itu akan menempatkan OPD – OPD teknis guna membantu dalam perencanaan. (Prokom01)