Abdul Rasyid Ajak Stakholder Tempatkan Empat Prioritas Pembangunan Daerah
TENGGARONG – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Abdul Rasyid mengajak kepada semua stakeholder untuk RKPD Tahun 2022 dapat menempatkan 4 (empat) prioritas perencanaan pembangunan daerah.
“Saya mengajak kita semua untuk menempatkan 4 (empat) prioritas perencanaan pembangunan daerah yakni pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari,” kata Rasyid saat menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD terkait RKPD Tahun 2022, secara virtual di Bappeda, Tenggarong baru-baru ini.
Adapun pokok pikiran dalam pemerintahan yang baik yakni mengimplementasikan regulasi daerah dalam mendukung pembangunan, penataan dan manajemen asset pemerintah daerah, restrukturisasi pelayanan public dari kabupaten/kelurahan dan desa, penataan kelembagaan dan kinerja aparatur sipil negara, peningkatan kualitas standar pelayanan minimal (SPM), peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan (SPM) dan penataan dan peningkatan PAD dan pelembagaan birokrasi.
“Mengingat hal ini sudah dirumuskan dan dibuat oleh pemerintah daerah pada tahapan rencana pembangunan kabupaten Kutai Kartegara Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025,” ujarnya.
Adapun tercukupnya kebutuhan pokok masyarakat dengan bedah rumah bagi masyarakat miskin, penataan dan peningkatan pelembagaan manajemen usaha tani, penataan dan pembinaan potensi usaha unggulan ekonomi masyarakat, santunan warga tidak mampu, pengembangan dan peningkatan wilayah dan difersifikasi usaha tani, hingga peningkatan manajemen pemasaran secara system dan terpadu.
“Yang lebih penting juga pemeliharaan lingkungan hidup lestari, dengan penataan dan pengelolaan manajemen sumber daya kesehatan dan kebersihan, manajemen kesehatan dan sampah yang professional, penambahan dan perluasan TPS-TPA yang refresentatif kecamatan dan kabupaten, pembudayaan hidup bersih dan sehat lingkungan , penataan kewilayahan ruang terbuka hijau dan peningkatan manajemen objek wisata ekonomi budaya dan Pendidikan,” jelasnya. (Prokom10)
