Bappeda Kukar Ingatkan Jadwal Pengimputan Kolaborasi Melalui RBPK Akhir November 2022

Sy Vanesa Vilna: Trend Pertumbuhan Ekonomi Kukar Berpengaruh Positif Terhadap Penurunan Kemiskinan

TREND pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum berpengaruh positif terhadap penurunan kemisinan. Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Bappeda Kukar Sy Vanesa Vilna dalam Rakor Program Kolaborasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023, di Ruang Batara Kantor Bappeda, Tenggarong, Selasa (8/11/2022).

“Namun demikian pertumbuhan ekonomi belum dapat memberikan pangaruh pada pendapatan masyaakat pada desil terendah atau termiskin,” ujarnya.

Berdasarkan persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem menurut kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur, tahun 2022 bahwa Kutai Kartanegara berada di angka 1,45 persen atau 11, 479 jiwa masuk dalam ketegori penduduk miskin ekstrem.

“Presentase tersebut terus mengalami penurunan dari tahun 2020 mencapau 1,76 persen, ditahun 2021 menjadi 1,55 persen dan tahun 2022 turun menjadi 1,45 persen,” ujarnya.

Saat ini kata Vanessa pemkab Kukar merespon Inpres No.4 tahun 2022 dengan berbagai upaya dalam mendukung penanggulangan kemiskinan 2024 mencapai 0 persen.

Dijelaskan Vanesa karekteristik kemiskinan ekstrem yakni angka memikinan sebesar 2,14 persend ari total penduduk Indonesia, sekitar satu diantara tiga kepala rumah tangga miskin ekstrem, status pendidikannya tidak bersekolah atau tidak lulus SD, sekitar satu di antara lima rumah tangga miskin ekstrem memiliki anggota rumah yangga penandang disabilitas, sekitar satu diatara dua rumah tangga miskin ekstrem tidak mendapat akses terhadap sanitasi layak dan sekitar satu diantara tujuh rumah tangga mikisn ekstrem tidak memiliki toilet.

“Starteginya pencapaian target kemiskinan ekstrem dengan mengintegrasikan data P3KE dan DTS yang sudah diverifikasi dan di validasi sebagai basis data penuusunan program penghapusan kemiskinan ekstrem. Kemudian merumuskan program strategis yang dijalankan secara sinergi dan kolabiratif baik melalui pemerintah kabupaten desa dan dunia usaha serta membangun aplikasi rumah besar penanggulangan kemiskinan (RBPK) dari ABPD, APBDes dan TJSP yang menyasar pada basis data yang sama,” katanya.

“Prinsipnya seluruh program OPD dapat masuk dalam aplikasi RBPK selama penerima manfaat adalah kelompok masyarakat miskin yang tercantum di dalam P3KE dan Dapat dikolaborasikan dengan sumber pembiayaan lain secara terintegrasi,” jelas Vanesa.

Ditambahkan Vanesa jadwal pelaksanaan kolaborasi program kemikinan melalui RBPK yakni akhir November 2022 input usulan kolaborasi pada alikasi oleh perusahaan/desa, minggu I-III Desember 2022 dilakukan rakon oleh OPD dengan perusahaan/desa yang bersedia berkolaborasi dan melakukan verifikasi lapangan secara terpadu.

“Akhir Januari 2023, kesepakatan sasaran penerima manfaat antara TKPK dengan OPD dan Mitra perusahaan/desa pada aplikasi RBPK,” demikian jelasnya. (Prokom10)