Berhasil Dalam Implementasi JKN, Pemkab Kukar Raih Penghargaan Cakupan Kesehatan Semesta

JAKARTA – Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Yuliandris Suherdiman menghadiri acara penyerahan Penghargaan Cakupan Kesehatan Universal Kepada Pemerintah Daerah yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kegiatan yang mengusung tema “Program Satu Dekade JKN-KIS Untuk Negeri Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan Bagi Masyarakat Indonesia” dilaksanakan di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis Siang (8/8).

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meraih penghargaan sebagai daerah yang telah memenuhi Universal Health Coverage (UHC) dan juga sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Masyarakat.

Hadir dalam acara tersebut Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan , Kepala Cabang BPJS Kukar Ika Irawati.

Sementara itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Dr Muhadjir Effendy mengatakan (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Pemkab Kukar menerima penghargaan bersama 33 Provinsi dan 446 Kabupaten/Kota se-Indonesia di ajang Nasional bergengsi. Pemerintah Kabupaten Kukar dinilai berhasil dalam Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan.

Sementara itu Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin mengucapkan Terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukan komitmen yang tinggi dalam mendukung program JKN. Pencapaian UHC diberbagai daerah ini menunjukan komitmen negara sangat tinggi dalam jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Pencapaian ini tidak terlepas sinergi dan kolaborasi yang sulit antara BPJS Kesehatan dengan kelembagaan/kementerian dan seluruh pemerintah Daerah. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengungkapkan rasa Terima kasih kepada seluruh kepala daerah atas kesuksesan JKN.

Capaian UHC diberbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan intruksi Presiden nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi program jaminan kesehatan Nasional JKN.

Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan, jelas Ghufron Mukti. untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 23.205 fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP dan 3.129 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat DBTFMS didaerah tertinggal, terdepan dan terluar 3 T salah satunya melalui kerjasama dengan rumah sakit terapung. ( Prokom 03).