Tenggarong – Mewakili Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sekda Kukar Dr. H Sunggono melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan para perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kukar di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Rabu (12/6/2024).

Penandatanganan itu dilakukan dengan para perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Adapun maksud dan tujuan dari perjanjian itu sebagai bahan untuk menjadi acuan kerjasama di bidang pendidikan tentang pemanfaatan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) guna peningkatan kompetensi serta pengembangan sumberdaya manusia, dan pembiayaan beasiswa bagi putra-putri Kabupaten Kukar yang berprestasi.

Dr. H Sunggono dalam arahannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas partisipasi dunia usaha, khususnya perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan terkait kontribusinya dalam pemanfaatan program CSR perusahaan tidak hanya pada program beasiswa, tetapi juga pada program peningkatan kompetensi SDM yang ada di Kukar serta beberapa program lainnya yang sinergi dengan perencanaan pembangunan daerah.

“Saya ucapkan terimakasih, penghargaan serta apresiasi kepada bapak ibu yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan, yang telah bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Kukar memiliki komitmen yang besar dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk pembiayaan bagi siswa khususnya yang berada di beberapa sekolah SMK Wikrama Garut dan Bogor,” ucap Dr. H Sunggono.

Lebih lanjut, H Sunggono mengatakan komitmen Pemkab Kukar melalui visi dan misi Kukar Idaman dan program dedikasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya terus dilakukan salah satunya melalui program beasiswa Kukar Idaman bagi mahasiswa, program beasiswa bagi 1000 guru sarjana, serta program beasiswa tematik untuk memenuhi kebutuhan kompetensi yang tidak dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar sesuai tupoksinya.

“Saat ini kita sedang menyekolahkan, dan bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanahan di jogjakarta untuk program D satu, guna memenuhi kebutuhan tenaga juru ukur yang tidak ada di Dinas Pertanahan dan tata ruang. kenapa itu kita butuhkan, karena itu merespon wilayah Kukar yang masuk dalam delineasi IKN, sehingga kita ingin memastikan bahwa tidak ada warga Kukar yang tanahnya tidak tersertifikasi,” ujar Dr. H Sunggono.

Menurutnya, berdasarkan Perbup Kukar, beasiswa Kukar Idaman sendiri menyasar bagi jenjang mahasiswa keatas, sehingga terjadi kekosongan intervensi terkait beasiswa bagi para pelajar, berkenaan dengan hal tersebut Pemkab Kukar sangat berterima kasih atas intervensi pihak dunia usaha, khususnya yang berkenaan dengan pembiayaan bagi para pelajar Kukar diluar daerah melalui program TJSPnya.

“Terhadap program di SMK Wikrama ini memang program percepatan yang dari sisi aturan kita inginnya itu emang intervensinya ada dari bapak-bapak atau dari sektor pertambangan dan juga perkebunan, kenapa karena memang yang diatur dalam perbup kami tentang beasiswa yang diatur hanya untuk mahasiswa keatas, yang untuk SMK ini enggak diatur gitu, jadi ada kekosongan hukum atas pembiayaan itu,” ujarnya.

Diakhir arahannya, dirinya berharap kerjasama yang telah dimulai tersebut bisa dilaksanakan dan dituntaskan, sehingga pada saatnya nanti para lulusan SMK Wikrama bisa ikut mensukseskan pencapaian target kinerja pemerintah daerah salah satunya program dedikasi Kukar Idaman yaitu program digitalisasi pelayanan publik (Disapa).(prokom07).

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka workshop pelaksanaan penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Pemkab Kukar tahun 2024 Periode 01 Juli 2023 – 30 Juni 2024, Rabu (12/6) di ruang Serbaguna Dispora Kukar.

Acara dihadiri pihak Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kukar, Inspektur Daerah Kukar, Pendamping dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah, Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah, Tim Panitia dari Inspektorat dan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kukar Ety Erma Sumarni melaporkan bahwa Pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi ini, sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana  setiap entitas pemerintah daerah diwajibkan menyelenggarakan sistem pengendalian intern, yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, untuk dilakukan setiap tahun sebagai parameter keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern  yang dilaksanakan.

Pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, oleh Pemda dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan 22 Juni 2024 mendatang.

Tujuan kegiatan ini kata Ety yaitu melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada masing masing Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi Tim Penjaminan Kualitas dan Evaluator BPKP Kaltim.
Kemudian mengoptimalkan penyelesaian kertas kerja dan ketersediaan data dukung tiap Perangkat Daerah.

“Serta mengoptimalkan penyusunan laporan penilaian SPIP Perangkat Daerah dan Pemda, yang akan digunakan sebagai evidence pemenuhan indikator kinerja,” ujarnya.

Sementara Sekda Sunggono mengucapkan terima kasih kepada Inspektur Daerah, dan Tim Fasilitasi dari Sekretariat Daerah sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, mengingat batas waktu pelaksanaan penilaian mandiri dan Penjaminan Kualitas dari Inspektur  laporannya paling lambat diterima Tim Evaluator Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Badan perwakilan BPKP Kaltim pada 30 Juni 2024.

“Karena itu kepada semua Assessor Perangkat Daerah dan Asessor Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan pengisian kertas kerja, laporan penilaian dan Laporan Penjaminan Kualitas yang akan disampaikan oleh Pemda kepada Kepala Perwakilan BPKP Kaltim,” pintanya.

Sesuai Laporan Ketua Panitia yaitu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setkab Kukar, kegiatan ini dilaksanakan selama 10 hari yang terbagi atas 3 sesi dengan waktu masing-masing selama 2 hari.

Dengan Waktu terbatas itu, Sekda minta para Asessor yang melaksanakan penilaian agar memanfaatkan waktunya seefektif mungkin, selalu mengacu kepada pedoman penilaian sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diarahkan oleh Pendamping dari BPKP Kaltim. Juga saling membantu, bekerja bersama dan kolaboratif. Selalu mengkonsultasikan kepada Tim Penjamin Kualitas, maupun Pendamping dari BPKP Kaltim.

Kepada Tim Panitia dari Inspektorat dan Bagian Administrasi Pembangunan, Sungggono juga berharap, kegiatan rutin tahunan ini dapat dipersiapkan lebih awal dan berkolaboratif dengan perangkat daerah lainnya yang terlibat.

“Kolaborasi dengan Perangkat Daerah sangat penting, sehingga hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat lebih mudah diatasi, dan Kerjasama untuk terus ditingkatkan ke depan,” pesannya.

Sekda kemudian berharap kepada seluruh peserta kegiatan ini agar bisa mencapai target maksimal dan berkualitas. (prokom04)

Tenggarong – Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditujukan kepada anak usia 6 sampai 8 tahun yang mendapatkan layanan PAUD dan sekolah dasar kelas awal, dimasa tersebut kemampuan otak anak dalam berpikir berkembang pesat hingga mencapai 80%.

“Untuk itu menjadi dasar utama mengapa pentingnya PAUD bagia anak, tugas Bunda PAUD dari tingkat Desa,Kelurahan,Kecamatan untuk selalu mengajak dan mensosialisasikan ke warganya agar pendidikan anaknya diawali dari PAUD”,tegas Bunda PAUD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Maslianawati Edi Damansyah pada pembukaan penguatan Parenting Fasilitasi PAUD dalam rangka pengentasan stunting penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, di BPU Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Selasa (11/6/24).

Lebih lanjut Ia mengatakan sebagaimana tahap-tahap perkembangan anak terdapat enam aspek perkembangan yang dapat di stimulasi dalam Pendidikan anak usia dini yaitu aspek perkembangan nilai moral dan agama, fisik motorik, Bahasa, sosial emosional, kognitif dan aspek perkembangan seni.

“Ini sudah mau masuk tahun ajaran baru saya ingin para Bunda PAUD bergerak untuk terus mengajak dan mensosialisasikan PAUD ini, karena banyak para orang tua belum mengetahui pentingnya awal pendidikan dimasa ini, begitupula dimasa transisi PAUD ke SD perlu pendampingan guru maupun orang tua murid diawal masuk sekolahnya”,ungkapnya.

Dijelaskannya pendidikan tidak akan berjalan dan berhasil tanpa adanya kerjasama yang baik antara orang tua murid, guru, Bunda PAUD, Disdikbud dan Pemerintah. Kerjasama akan terjalin baik jika adanya komunikasi yang baik, sebagai Bunda PAUD di daerah masing – masing sudah kewajiban tugas dan fungsinya harus dijalankan, jangan hanya diam tanpa bergerak untuk menjalankan tugasnya.

“Jangan pernah anggap enteng selempang sebagai Bunda PAUD dikenakan pada saat diperlukan saja, namun gunakanlah setiap melakukan tugasnya turun ke warga, berkomunikasi dengan warga apa saja kendala yang ada tentang permasalahan PAUD didaerahnya”,jelas Maslianawati.

Begitu pula dengan permasalahan stunting, sosialisasi dan posyandu di daerah sangatlah penting. Memberi makanan kepada anak usia dini sangat penting jangan diremehkan karena menyangkut dengan tumbuh kembang anak dimasa depan. Para Orang tua harus pintar dalam memberi makanan kepada anaknya agar tidak stunting.

Sementara Sekretaris Disdikbud Kukar Hj Maria Ester mengatakan sudah menjadi tugas bersama untuk memperhatikan PAUD terutama tugas Bunda Paud di desa, kelurahan dan kecamatan. Begitu pula dengan pendidik, perlunya peningkatan kompetensi. Mengenai anak penyandang disabilitas pihak sekolah juga harus mempersiapkan sarana dan prasarananya guna peningkatan kompetensi para pendidiknya.

“Kami hanya ingin menghimbau kepada rekan-rekan, terutama yang ada di PAUD ini untuk meningkatkan standar layanan pendidikan, dengan peningkatan akreditas guna menunjang kualitas lembaganya sesuai dengan standar pelayanan minimal itu akreditasi B”,serunya.

Di Kabupaten Kukar saat sekarang angka partisipasi PAUD masih rendah sekitar 60%, sekitar 35% masih belum dan kurang lebih sekitar 11.000 anak di Kabupaten Kukar yang usia 5 sampai dengan 6 tahun belum sekolah di PAUD. Bisa jadi diantara 11.000 tersebut ada di kecamatan Anggana dan merupakan bagian dari tugas bersama terutama Bunda PAUD Desa agar PAUD berjalan lancar.

Turut hadir Camat Anggana Rendra Abadi, Jajaran Disdikbud, para Bunda PAUD Kecamatan Anggana, para guru, kepala sekolah dan perwakilan wali murid. Dirangkai dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama PT Alfara Delta Persada Dody Triyono dengan TP PKK Kecamatan Anggana Sri Wahyuni Ermawati, di bidang pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah operasi pertambangan dengan mengacu pada program RBPK (Rumah Besar Penanggulangan kemiskinan) disaksikan Ketua TP PKK Kabupaten Kukar Maslianawati dan Camat Anggana Rendra Abadi.(Prokom06)

Tenggarong – Berusia ke-22 Koperasi Perkebunan Belayan Sejahtera (KPBS) Kecamatan Kembang Janggut telah menuai sederet prestasi.

Ketua KPBS Jamaluddin mengatakan bahwa Koperasi yang mewadahi petani sawit itu pada 2015 mendapat predikat sebagai koperasi terbaik di Kukar dan Kaltim, kemudian mewakili Kaltim ke tingkat Nasional. Kemudian pada 2023 mendapatkan predikat sebagai Koperasi Sehat.

“Kami juga telah mendapatkan sertifikat RSPO pertama di Kukar. Dan tahun ini membawa sertifikasi ISPO bagi petani kami,” ujarnya Senin (10/6/24) saat HUT KPBS di Halaman Kantor KPBS, Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut.

Sertifikat ISPO tersebut diserahkan oleh CEO Abler Nordic Hans Smith Kepada Bupati Kukar Edi Damansyah, untuk kemudian diberikan kepada Ketua KPBS Jamaluddin pada HUT KPBS tersebut.

Sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang menjamin individu anggota pemegang sertifikat ini memproduksi atau secara fisik menangani Minyak Sawit Berkelanjutan, anggotanya telah berkomitmen dan mematuhi persyaratan keberlanjutan.

Adapun sertifikasi Sistem Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah suatu kebijakan Kementerian Pertanian yang bertujuan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia, mengurangi gas rumah kaca, serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan dan juga sosial-ketenagakerjaan.

Untuk itu Jamaluddin berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendampingi baik dari perusahaan maupun Pemkab Kukar, sehingga KPBS bisa mendapatkan sertifikat tersebut.

Jamal kemudian melaporkan KPBS kini telah beranggotakan 1.067 orang, dengan luas sawit tercover 3700ha.

“Produksi kami mencapai empat sampai lima ribu ton perbulannya, ini yang terbesar sepanjang daratan sungai belayan,” ujarnya.

KPBS berharap di sekitar Kembang Janggut agar dibangun pengolahan pabrik Kelapa Sawit baru, khususnya pabrik minyak goreng.

“Pabrik minyak goreng ini menjadi mimpi kami yang tujuannya meningkatkan Kesejahteraan para anggota,” demikian harapnya. (Prokom04)