Jakarta – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri didampingi Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, Inspektur Kukar Heriansyah, Kepala Bagian Organisasi Fifin Indrayani, serta perwakilan Bappeda Syaiful Bachri, melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Senin (8/12/25).
Rombongan Pemerintah Kabupaten Kukar diterima langsung oleh Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB, Erwan Agus Purwanto. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mempercepat Reformasi Birokrasi (RB), serta mendorong pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan perangkat daerah.
Dalam paparannya, Bupati Aulia menyampaikan bahwa nilai SAKIP Kabupaten Kukar selama periode 2020–2024 masih berada pada predikat B, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 67,86. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan tren peningkatan dari predikat B menuju BB, dengan nilai tertinggi tahun 2024 mencapai 71,51. Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK juga telah berada pada zona hijau, sedangkan kapabilitas SPIP dan APIP telah mencapai Level 3.
“Perkembangan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 yang telah melalui proses reviu Inspektorat Daerah, pembahasan bersama DPRD, serta pendampingan dari tim Universitas Gadjah Mada (UGM). Saat ini, dokumen RPJMD masih menunggu persetujuan Gubernur. Keterlambatan penyusunan dipengaruhi oleh pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepala daerah,” ujar Bupati dalam paparannya.
Dalam mendukung penguatan SAKIP berbasis digital, Pemkab Kukar telah mengembangkan aplikasi E-SAKIP yang saat ini masih difokuskan untuk perencanaan. Sementara untuk pemantauan kinerja digunakan aplikasi E-Pantau yang masih berbasis RPJMD lama. Selain itu, Bappeda juga mengembangkan aplikasi E-RPJMD sebagai pendamping Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tahun depan, seluruh sistem ini ditargetkan terintegrasi penuh untuk mendukung monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
“Pada aspek Reformasi Birokrasi Tematik, Kabupaten Kukar telah mengimplementasikan sejumlah tema prioritas nasional seperti digitalisasi pemerintahan, pengentasan kemiskinan yang kini berada di angka 6,72 persen, penanganan stunting yang terus menurun, penguatan investasi dan hilirisasi, serta pengendalian inflasi yang dinilai berhasil hingga mendapatkan apresiasi dari Bank Indonesia. Program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat juga telah diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah,” tegas Bupati Aulia.
Untuk pembangunan Zona Integritas, pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar kembali diusulkan sebagai unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) setelah sebelumnya belum berhasil pada tahun 2024. Sementara itu, RSUD Aji Muhammad Parikesit dan DPMPTSP Kukar telah lebih dahulu meraih predikat WBK masing-masing pada tahun 2016 dan 2017. Kendala utama pengajuan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah syarat nilai SAKIP minimal predikat BB.
Dari sisi kondisi daerah, Kukar memiliki luas wilayah yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 813 ribu jiwa. APBD Tahun 2025 tercatat sebesar Rp11,5 triliun, sementara proyeksi APBD 2026 sebesar Rp6,7 triliun. Di bidang investasi, Pemkab Kukar saat ini tengah menyusun peta investasi daerah sebagai bagian dari upaya peralihan ekonomi dari sektor ekstraktif ke non-ekstraktif.
Deputi KemenPANRB Erwan Agus Purwanto dalam arahannya menekankan pentingnya Kabupaten Kukar menentukan potensi unggulan daerah sebagai lokomotif pembangunan. Ia juga mendorong optimalisasi program One Village One Industry/One Product melalui identifikasi industri utama dan industri pendukung.
“Kepada Pemkab Kukar agar segera menyusun roadmap peningkatan nilai SAKIP menuju minimal predikat BB, serta dilakukan verifikasi data kemiskinan berbasis data BPS melalui tim khusus daerah,”Ujar Erwan.
Kunjungan koordinasi ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas di Kabupaten Kukar.(Prokom06)
Bupati Kukar Periode 2021-2025 dan Sekda Kukar Sunggono Raih GENTING Award 2025
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperJAKARTA – Drs. Edi Damansyah, M.Si Bupati Kutai Kartanegara periode 2021-2025 dan Dr. H. Sunggono, meraih penghargaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting 2025 (Genting 2025) peringkat Gold kategori perorangan yang diserahkan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd dalam acara Genting Collaboration Summit (GCS) tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendukbangga/BKKBN di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).
Acara GCS 2025 bertema “Sinergi untuk Negeri, Wujudkan Indonesia Bebas Stunting “ merupakan apresiasi kepada mitra pentahelix yang telah mendukung Program Genting.
Plt. Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Maria Ernawati dalam laporannya katakan, bahwa acara tersebut dilaksanakan sebagai salah satu dari 5 (lima) Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN, yang telah genap 1 (satu) tahun sejak diluncurkan secara resmi pada bulan Desember 2024 lalu. Dimana program GENTING telah membentuk Tim Pengendali GENTING di Tingkat Provinsi sebanyak 38 Provinsi dan Tim Pengendali GENTING (TPG) di Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 512, sehingga dalam pelaksanaannnya Program GENTING telah merata ke seluruh Indonesia.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd dalam sambutannya katakan, Kemendukbangga/BKKBN selalu melakukan monitoring kepada semua pihak yang telah berkontribusi, seperti BUMN, BUMD, Individu/Perorangan, LSM/Komunitas, Perguruan Tinggi/ Akademisi, Media yang dalam hal ini berperan sebagai Orang Tua Asuh (OTA) dalam mensukseskan penanggulangan stunting di Indonesia.
“Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada beberapa perwakilan dari 301.000 orang tua asuh yaitu 140 yang terdiri dari media, korporasi swasta, BUMN, personal, serta dari berbagai keterlibatan pentahelix itulah hadirnya orang tua asuh yang mengasuh KRS (Keluarga Risiko Stunting),” tuturnya.
Ia berkeyakinan, jika bergotong royong bersama sama, tidak ada lagi stunting di Indonesia. Dengan menyelamatkan 1 keluarga sama dengan menyelamatkan 1 generasi. “Bapak/ibu adalah malaikat yang membantu 1,5 juta masyarakat yang hidupnya kurang beruntung. Sekali lagi terimakasih atas kontribusi bapak/ibu semua, mari kita lanjutkan program ini,” ungkapnya.
Ditambahkannya, apresiasi ini sekaligus sebagai langkah awal penguatan pelaksanaan program GENTING di tahun 2026 yang akan datang.
Ditemui usai acara, Sekda Kukar H. Sunggono didampingi Kabid pengendalian penduduk DP2KB Kukar H. Surya Admaja katakan, penghargaan ini kami dedikasikan kepada rekan rekan di DP2KB kabupaten Kutai Kartanegara yang telah bersama sama memastikan bahwa program penanganan stunting di kutai kartanegara on track dan sesuai yang kita inginkan bersama.
“Terimakasih baik kepada tim DP2KB, para camat, lurah melalui leding sektor DP2KB kabupaten kutai kartanegara mampu bersama sama mampu menurunkan angka prevalensi stunting di tahun lalu, dan kedepan kami optimistis dengan kerja bersama DP2KB bisa lebih menurunkan stunting untuk masa depan kutai kartanegara yang baik di masa yang akan datang, sukses untuk kutai kartanegara mengatasi stunting “, pungkasnya.(menk)
Bupati Kukar Lepas 13 Peserta Pelatihan Welder SMAW 4G ke Batam
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong — Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri melepas secara resmi 13 peserta pelatihan Keahlian pengelasan (Welder) SMAW 4G yang akan mengikuti program pelatihan di Batam. Acara pelepasan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Rabu (10/12/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang juga Plt. Sekretaris Distransnaker Kukar Lukman, Kabag Prokom Ismed, Kabag Kerjasama Ismi Nurul Huda, perwakilan SKK Migas, serta perwakilan K3S.
Bupati Aulia menegaskan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi kuat antara Pemkab Kukar dan SKK Migas melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).
“Ini hasil kerja sama antara pemerintah daerah dengan SKK Migas. Pembiayaan kegiatan ini seratus persen ditanggung oleh SKK Migas melalui K3S, yaitu PHM, PHSS, dan ENI,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Kukar bertugas melakukan seleksi dan mencari peserta, sementara pelaksanaan pelatihan dilakukan bekerja sama dengan Petrotekno sebagai lembaga tersertifikasi dan berkompeten.
Bupati Aulia juga menekankan bahwa program ini telah berjalan selama tiga tahun dan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan taraf hidup peserta.
“Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Teman-teman yang mengikuti kegiatan ini sebelumnya memiliki taraf kehidupan yang lebih baik. Selain dilatih, mereka juga dicarikan pekerjaan, jadi setelah selesai mereka siap kerja,” katanya.
Ia berpesan agar peserta tidak terburu-buru pulang setelah mengikuti pelatihan, mengingat peluang kerja di Batam sangat besar untuk tenaga welder.
“Harapan kita, mereka bisa memperbaiki kehidupannya. Apalagi peserta yang kita ambil adalah anak-anak dari keluarga desil satu sampai desil empat. Ketika mereka bekerja dan membantu keluarganya, ini akan mengurangi angka kemiskinan di Kukar,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang juga Plt. Sekretaris Distransnaker Kukar, Lukman, menjelaskan bahwa pada tahun ini sebanyak 13 peserta diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan intensif selama kurang lebih tiga setengah bulan.
“Hari ini kita melepas 13 orang putra-putra terbaik Kutai Kartanegara untuk mengikuti pelatihan Welder SMAW 4G di Batam,” ujarnya.
Lukman menambahkan, mengingat durasi pelatihan yang cukup panjang, pihaknya tidak hanya menargetkan peserta memperoleh pembekalan keterampilan dan sertifikat, tetapi juga berupaya agar mereka dapat tersalurkan ke dunia usaha atau bekerja sesuai dengan kejuruan yang dimiliki.
Untuk diketahui Welder SMAW 4G adalah sertifikasi tingkat tinggi yang membutuhkan keterampilan khusus. Metode Shielded Metal Arc Welding (SMAW) pada posisi 4G (overhead) merupakan posisi paling menantang, karena pengelasan dilakukan dari bawah ke atas pada benda kerja yang berada di atas kepala pengelas.
Posisi ini menuntut keahlian tinggi dan umumnya menawarkan upah lebih besar. Tahapannya meliputi root pass, hot pass, fill pass, hingga caping (finishing). Sertifikasi 4G biasanya dikeluarkan lembaga seperti BNSP atau BKI, dan sangat dibutuhkan di industri berat. (Prokom01).
Sebagai Evaluasi dan Menentukan Langkah Strategis Kedepan, Pemkab Kukar Gelar Rakor Penguatan Tata Kelola Perangkat Daerah
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Asisten III bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) DAfip Haryanto membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Perangkat Daerah, di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Rabu (10/12/2025).
Acara ini dihadiri para Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran pejabat di lingkungan Setdakab Kukar.
Dalam sambutan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri yang disampaikan Dafip menegaskan pentingnya rakor sebagai momentum evaluasi akhir tahun sekaligus langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
“Rakor ini menjadi wadah sinergi seluruh perangkat daerah dalam penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, tata laksana, pelayanan publik, serta peningkatan kinerja dalam rangka reformasi birokrasi,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) sebagai instrumen utama dalam menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Relasi antara penataan kelembagaan dengan Anjab dan ABK akan berpengaruh besar terhadap perbaikan struktur organisasi sesuai perkembangan dan kebutuhan daerah.
Ditekankan juga bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas semakin tinggi. Pelayanan publik, menurutnya, harus memenuhi prinsip kemudahan, kecepatan, ketepatan, dan keterjangkauan biaya tanpa mengurangi mutu layanan.
Untuk itu, ia mendorong perangkat daerah agar memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mempercepat dan mempermudah pelayanan.
“Penggunaan teknologi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan teknologi, kita bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar slogan, melainkan tuntutan nyata yang harus dijalankan dengan orientasi pada dampak positif bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada capaian indeks reformasi birokrasi semata.
“Tidak ada artinya kita memperoleh penghargaan atas capaian indeks reformasi birokrasi yang tinggi jika angka kemiskinan, stunting, atau inflasi di daerah masih tinggi. Orientasi kita adalah kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar penghargaan,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Bupati berharap rakor ini menghasilkan rekomendasi strategis yang aplikatif untuk perbaikan tata kelola perangkat daerah. “Saya berharap rakor ini benar-benar melahirkan langkah-langkah nyata agar tata kelola pemerintahan di Kukar semakin baik, maju, efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Acara rakor yang berlangsung di Hotel Grand Senyiur ini diwarnai dengan diskusi aktif antarperangkat daerah, yang diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. (prokom04)
Kukar Raih Penghargaan Terbaik I TPID Kabupaten se Kalimantan
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperJakarta – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan Terbaik I Kategori TPID Kabupaten IHK Berkinerja Berprestasi se-Kawasan Kalimantan. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Senin (8/12/25).
Penghargaan itu diberikan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakorpusda TPID).
“Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan penghargaan ini selama tiga tahun berturut-turut. Ini sebagai bentuk komitmen Pemkab Kukar dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” ungkap Sekda Sunggono usai menerima penghargaan.
Sebagai Ketua TPID Kukar, Sunggono menyampaikan apresiasinya atas kinerja seluruh pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi.
“Terima kasih kami sampaikan kepada Bagian Ekonomi yang sudah membuat laporan dan terus berkoordinasi dalam penanganan inflasi di Kukar sehingga bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
Terkait antisipasi menjelang Natal dan Tahun Baru, Sunggono menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan terus memantau harga kebutuhan pokok di pasaran.
“Jangan sampai ada kenaikan harga yang berlebihan sehingga mengurangi daya beli masyarakat. Kita akan terus berupaya agar pengendalian inflasi berjalan optimal dan tekanan inflasi tetap terjaga dalam kisaran yang aman,” tegasnya.
Ia berharap sinergi lintas instansi baik vertikal maupun perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kukar semakin diperkokoh untuk mendukung stabilitas ekonomi daerah.
Acara Rakorpusda TPID tersebut turut dihadiri jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota yang juga meraih penghargaan TPID Berprestasi.(Prokom06)
Bupati Kukar Koordinasi Penguatan SAKIP dan Reformasi Birokrasi ke KemenPANRB
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperJakarta – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri didampingi Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, Inspektur Kukar Heriansyah, Kepala Bagian Organisasi Fifin Indrayani, serta perwakilan Bappeda Syaiful Bachri, melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Senin (8/12/25).
Rombongan Pemerintah Kabupaten Kukar diterima langsung oleh Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB, Erwan Agus Purwanto. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mempercepat Reformasi Birokrasi (RB), serta mendorong pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan perangkat daerah.
Dalam paparannya, Bupati Aulia menyampaikan bahwa nilai SAKIP Kabupaten Kukar selama periode 2020–2024 masih berada pada predikat B, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 67,86. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan tren peningkatan dari predikat B menuju BB, dengan nilai tertinggi tahun 2024 mencapai 71,51. Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK juga telah berada pada zona hijau, sedangkan kapabilitas SPIP dan APIP telah mencapai Level 3.
“Perkembangan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 yang telah melalui proses reviu Inspektorat Daerah, pembahasan bersama DPRD, serta pendampingan dari tim Universitas Gadjah Mada (UGM). Saat ini, dokumen RPJMD masih menunggu persetujuan Gubernur. Keterlambatan penyusunan dipengaruhi oleh pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepala daerah,” ujar Bupati dalam paparannya.
Dalam mendukung penguatan SAKIP berbasis digital, Pemkab Kukar telah mengembangkan aplikasi E-SAKIP yang saat ini masih difokuskan untuk perencanaan. Sementara untuk pemantauan kinerja digunakan aplikasi E-Pantau yang masih berbasis RPJMD lama. Selain itu, Bappeda juga mengembangkan aplikasi E-RPJMD sebagai pendamping Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tahun depan, seluruh sistem ini ditargetkan terintegrasi penuh untuk mendukung monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
“Pada aspek Reformasi Birokrasi Tematik, Kabupaten Kukar telah mengimplementasikan sejumlah tema prioritas nasional seperti digitalisasi pemerintahan, pengentasan kemiskinan yang kini berada di angka 6,72 persen, penanganan stunting yang terus menurun, penguatan investasi dan hilirisasi, serta pengendalian inflasi yang dinilai berhasil hingga mendapatkan apresiasi dari Bank Indonesia. Program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat juga telah diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah,” tegas Bupati Aulia.
Untuk pembangunan Zona Integritas, pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar kembali diusulkan sebagai unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) setelah sebelumnya belum berhasil pada tahun 2024. Sementara itu, RSUD Aji Muhammad Parikesit dan DPMPTSP Kukar telah lebih dahulu meraih predikat WBK masing-masing pada tahun 2016 dan 2017. Kendala utama pengajuan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah syarat nilai SAKIP minimal predikat BB.
Dari sisi kondisi daerah, Kukar memiliki luas wilayah yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 813 ribu jiwa. APBD Tahun 2025 tercatat sebesar Rp11,5 triliun, sementara proyeksi APBD 2026 sebesar Rp6,7 triliun. Di bidang investasi, Pemkab Kukar saat ini tengah menyusun peta investasi daerah sebagai bagian dari upaya peralihan ekonomi dari sektor ekstraktif ke non-ekstraktif.
Deputi KemenPANRB Erwan Agus Purwanto dalam arahannya menekankan pentingnya Kabupaten Kukar menentukan potensi unggulan daerah sebagai lokomotif pembangunan. Ia juga mendorong optimalisasi program One Village One Industry/One Product melalui identifikasi industri utama dan industri pendukung.
“Kepada Pemkab Kukar agar segera menyusun roadmap peningkatan nilai SAKIP menuju minimal predikat BB, serta dilakukan verifikasi data kemiskinan berbasis data BPS melalui tim khusus daerah,”Ujar Erwan.
Kunjungan koordinasi ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas di Kabupaten Kukar.(Prokom06)
Pemkab dan Kejari Kukar Jalin Kerjasama Penerapan Pidana Kerja Sosial
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penerapan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana, Selasa (9/12/2025), di Ruang Ruhui Rahayu Lantai 1 Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Selasa (9/12).
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Kutai Kartanegara dr Aulia Rahman Basri, M.Kes, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kukar Tengku Firdaus, S.H., M.H. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial yang berorientasi pada keadilan, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, mulai dari penyediaan lokasi, sarana, kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, hingga pengawasan dan evaluasi secara berkala.
Perjanjian ini dimaksudkan untuk membangun kerja sama dan koordinasi yang efektif antara kedua pihak dalam pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuan perjanjian kerja sama ini meliputi, yaitu Mewujudkan penerapan pidana kerja sosial secara konsisten, terukur, dan manusiawi sesuai prinsip keadilan. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pidana kerja sosial. Mengoptimalkan peran lembaga sosial dan masyarakat sebagai mitra agar pelaksanaan berdampak positif bagi masyarakat maupun pelaku tindak pidana. Menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial melalui keterlibatan langsung pelaku tindak pidana dalam kegiatan sosial yang bermanfaat.
Objek dari perjanjian ini adalah penerapan, pembimbingan, pengawasan, serta evaluasi program pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana dengan melibatkan pemerintah daerah.
Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan komitmen Pemkab Kukar untuk mendukung penuh penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dari sistem pemidanaan modern. Diharapkannya PKS ini segera diimplementasikan karena bermanfaat untuk masyarakat
“Pidana kerja sosial bukan hanya bentuk hukuman, tetapi juga sarana edukasi dan pembinaan., pemberdayaan dan memanusiakan manusia, kami siap berkolaborasi agar terimplementasi dengan baik,” ujarnya.
Untuk diketahui, perjanjian ini berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Selain itu, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait akan dilakukan secara berkala agar penerapan pidana kerja sosial dapat dipahami dan didukung bersama. (prokom04)
Dibuka Kadispora, Sebanyak 33 OPD Ikuti Pertandingan Mini soccer Piala Bupati Kukar 2025
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong – Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Aji Ali Husni membuka secara resmi pertandingan mini soccer antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar, dilapangan Mini Soccer Komplek Stadion Aji Imbut Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin (8/12/2025).
Ketua Panitia penyelenggara Surya Agus dalam laporannya mengatakan kegiatan diikuti sebanyak 31 OPD dilingkungan Pemkab serta dua tim undangan dari Polres Kukar dan Kejari Kukar.
”Alhamdulillah walaupun pengumuman turnamen ini cukup singkat, namun antusias OPD yang ikut cukup tinggi,” ucap Surya Agus.
Lebih lanjut, dirinya berharap melalui kegiatan tersebut kedepannya akan terpilih pemain-pemain terbaik yang akan mewakili Pemkab Kukar mengikuti kegiatan multi event seperti Bapor Korpri yang tahun depan rencananya akan di gelar di Kabupaten Kutai Timur.
”Harapan kawan-kawan kemarin yang menghadiri teknikal meeting, program ini berkesinambungan dan regulasinya bisa ditetapkan, supaya nanti muaranya mereka yang terpilih dan terbaik nanti mewakili Bapor Korpri untuk tingkat provinsi atau tingkat nasional, ” ucapnya.
Sementara itu, Aji Ali Husni mengapresiasi kegiatan tersebut, menurutnya apa yang telah diselenggarakan tersebut tidak lain merupakan tanggung jawab dari Dispora Kukar sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan olahraga di Kabupaten Kukar.
Lebih lanjut, diri memohon kepada pihak Askab Kukar sebagai pihak penyelenggara untuk menjaring pemain-pemain terbaik pada kegiatan tersebut, yang nantinya akan dipilih untuk mewakili Kabupaten Kukar pada kegiatan Bapor Korpri tahun depan yang diselenggarakan di Kabupaten Kutai Timur.
”Harapan kami lakukan seleksi ini secara objektif, jangan melihat teman-teman ini dari OPD mana, atau karena kenal dan sering ketemu,” pintanya.
Pada kesempatan itu, dirinya juga berpesan kepada seluruh peserta untuk bermain dengan sportif dan menjujung tinggi fairplay, dan kepada wasit dirinya juga nerpesan agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
”Saya berpesan juga pimpinlah pertandingan ini dengan baik dengan sportivitas yang tinggi, jangan sportivitas ini hanya diberikan diminta dengan atlet tapi sportivitas ini tidak ditunjukkan oleh perangkat pertandingan ya, jangan sayang dengan kartu kartu kuning kartu merah kalau itu dianggap melanggar silakan diberi teguran,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan mini soccer sendiri digelar dari tanggal 8 sampai 10 Desember 2025, diikuti sebanyak 33 OPD dilingkungan Pemkab Kukar serta OPD vertikal seperti Polres Kukar, dan Kejaksaan Negeri Kukar. Adapun sistem pertandingan menggunakan sistem gugur. Pertandingan dimulai sejak pagi hari hingga malam hari. (Prokom07).
Pemkab Kukar Dorong Penguatan Masyarakat Hukum Adat Lewat Dialog Budaya Kutai Lawas Sumping Layang
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ahyani Fadianur Diani menghadiri Dialog Budaya Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kutai Adat Lawas Sumping Layang bersama masyarakat adat se-Kabupaten Kukar. Kegiatan tersebut digelar di Balai Adat Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Darat, Minggu (7/12/2025).
Dialog budaya yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur ini menghadirkan narasumber Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI, Masyithoh Annisa Ramadhani, serta Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Syamsul Hadi. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan masyarakat adat dari berbagai daerah di wilayah Kukar.
Dialog berfokus pada perjuangan MHA Kutai Lawas Sumping Layang dalam memperoleh pengakuan resmi pemerintah untuk melindungi wilayah adat dari ancaman ekspansi perkebunan kelapa sawit, menjaga kelestarian adat istiadat, serta memperkuat posisi masyarakat adat di tengah arus pembangunan.
Dalam sambutan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri yang dibacakan Asisten II, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan dialog budaya tersebut.
“Pemkab Kukar menyambut baik dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV Kaltim-Kaltara atas inisiasinya menyelenggarakan kegiatan ini. Demikian pula kepada seluruh pihak yang telah berperan menyukseskan acara ini,” ujar Ahyani membacakan pesan Bupati.
Bupati menegaskan bahwa setiap tahun Pemkab Kukar turut mendukung pelaksanaan ritual adat sebagai bentuk rasa syukur atas panen, penghormatan kepada leluhur, dan doa keselamatan bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat.
“Ritual ini tidak hanya bernilai religius dan spiritual, tetapi juga merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan harus terus dijaga,” lanjutnya.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan prasasti Komitmen Bersama Pemajuan Kebudayaan Masyarakat Hukum Adat Kutai Adat Lawas Sumping Layang. Penandatanganan komitmen tersebut menjadi momen bersejarah sebagai bentuk kesepakatan kolektif antara Pemkab Kukar, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kebudayaan RI, DPR RI, dan perwakilan masyarakat adat.
“Ini menjadi tonggak bersejarah untuk memastikan warisan budaya leluhur tidak tergerus zaman, namun terus bersemi dan menjadi pilar pembangunan berkelanjutan,” tegas Ahyani.
Melalui program dedikasi Kukar Idaman Terbaik, Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus mendorong pemberdayaan masyarakat hukum adat di wilayahnya.
“Kami yakin kearifan lokal akan menjadi kekuatan besar dalam memperkuat jati diri masyarakat adat di Kabupaten Kukar, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan yang membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” tutupnya. (Prokom01).
Dr Sunggono Jadi Mentor, Penguji dan Pelatih Aji Ali Husni di PKN
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperSamarinda – Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara (Kukar), Dr Sunggono menjadi mentor (pembimbing/penasehat) bagi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kukar, Aji Ali Husni pada seminar implementasi proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II Angkatan XXVIII tahun 2025, di Ruang Seminar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Samarinda, Jumat (5/12/2025) sore.
Dihadapan, penguji (Narasumber) Dra. Nina Dewi, M. AP dan pelatih (Coach) Zuhriah, S. Pt., M.Si. Kadispora Kukar Aji Ali menyampaikan modul seminar “Kebijakan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pengembangan SDM dengan Proyek Perubahan tentang Pengabdian”
Ditemui selepas kegiatan tersebut Sunggono menyampaikan ucapan terima kasih kepada Aji Ali Husni, yang telah mampu untuk memformulasi (menyusun/merumuskan) kebijakan yang ada di daerah, khususnya dalam rangka Peningkatan Pengembangan SDM dengan Proyek Perubahan tentang Pengabdian.
Setelah disimak bersama, kata Sekda baik dari komentar penguji maupun pelatih semuanya memberikan apresiasi yang bagus kepada Aji Ali Husni (Kadispora Kukar, red), dan berharap program ini bisa dilanjutkan dan juga bisa di duplikasi oleh pihak lain.
“Karena dari provinsi tidak berfikir begitu, dan ibu Dina Dewi sebagai penguji menyampaikan mudah mudahan ini menjadi contoh yang baik,” harapnya.
Kemudian, bagaimana inisiatif pemerintah daerah melalui OPD terkait yang mampu untuk berkreasi, dan memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan SDM khususnya bagi para pemuda.
Sementara itu, Aji Ali Husni menyampaikan terima kasih kepada Sekda yang sudah hadir secara khusus hari ini, meskipun di selah kesibukan begitu banyak tetapi masih menyempatkan hadir untuk menjadi mentor dalam kegiatan ini.
“Sekali lagi Pak Sekda, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga karena ini bagian dari, motifasi semangat buat kami yang ada di Dispora untuk mengembangkan kegiatan ini dengan baik,” tegasnya.
Selanjutnya, kata Kadispora Kukar akan berjanji dengan melaksanakan kegiatan yang sebaik mungkin. Dengan menggali potensi potensi yang ada.
Kemudian, Dispora juga akan memperkuat kegiatan ini sampai dengan ke daerah daerah terpencil sesuai dengan sasaran, dan kegiatan ini akan terus dikembangkan.
“Tentunya masukan, kritik, dan saran dari pimpinan sangat kami perlukan/ dengar untuk pelaksanaan di lapangan, sehingga program ini bisa berjalan dengan sukses,” demikian harapan Aji Ali. (prokom05)
Puncak Peringatan Hari Aids Sedunia Di Kukar Dimeriahkan Senam Bersama dan Hadiah
/in Uncategorized /by Admin 2 KukarpaperTENGGARONG – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat menghadiri puncak peringatan Hari AIDS Sedunia Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, yang berlangsung di Taman Tanjong Kelurahan Panji Tenggarong, Minggu (7/12) Pagi.
Tampak hadir dalam acara tersebut Forkopimda Kukar, Anggota DPRD, Perwakilan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Ketua KPAD Provinsi Kaltim dr Sumadi Kaltim, Camat Tenggarong, Ketua TP PKK Kukar Andi Deezcha Pravidhia Aulia, dan dinas instansi terkait lainnya.
Akhmad Taufik juga menambahkan melalui kegiatan ini mampu meningkatkan perhatian publik dan pemangku kepentingan terhadap dampak krisis pendanaan global serta pentingnya transformasi dalam pembiayaan dan program HIV/AIDS di tingkat nasional dan daerah. Hal ini sesuai dengan komitmen politik dan kepemimpinan nasional dalam mendukung kebijakan yang inklusif, berbasis bukti, dan berorientasi pada hak asasi manusia dalam penanggulangan HIV/AIDS. Ia juga mengapresiasi peran komunitas dan mitra pembangunan yang telah berkontribusi dalam mempertahankan capaian dan memperluas layanan HIV, khususnya bagi populasi kunci, populasi khusus, dan populasi rentan. Menggerakkan partisipasi masyarakat luas dalam menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV (ODHIV) serta memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan media dalam mempercepat pencapaian target eliminasi HIV/AIDS tahun 2030.
Kegiatan yang digelar oleh Komisi Penanggulangan Aids Daerah KPAD Kukar ini mengambil Tema ’’Bersama Hadapi Perubahan, Jaga Keberlanjutan Layanan HIV’’. Tema ini mencerminkan semangat untuk bangkit dari berbagai tantangan yang menghambat capaian penanggulangan HIV, sekaligus mendorong transformasi menyeluruh dalam kebijakan, strategi, dan kolaborasi lintas sektor guna mempercepat tercapainya target Ending AIDS 2030.
Akhmad Taufik Hidayat saat membacakan pesan tertulis Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengapresiasi dan menyambut baik atas pelaksanaan puncak Peringatan Hari AIDS Sedunia Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini. Bupati berharap, kegiatan ini bukan hanya sekedar kegiatan seremonial semata, namun yang lebih penting adalah Pemkab Kukar mengajak kita semua untuk menyatukan gerak dan langkah dalam rangka pencegahan penularan dan penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini untuk membangun kesadaran kolektif semua komponen masyarakat terkait upaya pencegahan penularan HIV/AIDS di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mengingat berdasarkan data penderita HIV/AIDS di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 4 (empat) tahun terakhir terus meningkat, yaitu :Tahun 2022 : 325 orang, 2023 : 410 orang, 2024 : 428 orang dan Tahun 2025 tercatat 510 orang. Data tersebut di atas berdasarkan hasil screening yang sudah dilakukan oleh pihak terkait dan kemungkinan jumlahnya melebihi data tersebut khususnya bagi yang belum sempat terscreening (fenomena gunung es).
Untuk itu, KPAD Kukar terus berupaya melakukan pencegahan penularan HIV/AIDS harus terus dikampanyekan dan disosialisasikan kepada semua kalangan masyarakat, termasuk tentunya kepada anak-anak remaja (pelajar dan mahasiswa). Sosialisasi edukasi HIV/AIDS di sekolah adalah program penting untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang HIV/AIDS, cara penularan, pencegahan, dan mengurangi stigma, biasanya melalui materi interaktif seperti video dan diskusi yang disampaikan oleh narasumber (Dinas Kesehatan, Komisi Perlindungan anak-KPA), serta meningkatkan kesadaran akan bahaya perilaku berisiko (seks bebas, narkoba suntik) untuk melindungi generasi muda dari virus ini. Tujuannya agar siswa memiliki informasi akurat dan dapat mengambil sikap yang benar, baik dalam menjaga diri maupun mendukung ODHA (Orang dengan HIV/AIDS).
Kita juga perlu membangun dan membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). PHBS mencegah HIV/AIDS dengan memperkuat sistem imun tubuh, mengurangi risiko penularan melalui kebersihan diri, serta menghindari faktor risiko seperti penggunaan jarum suntik bersama atau obat terlarang, melalui praktik seperti makan sehat, olahraga teratur, tidak merokok, dan mengedukasi diri tentang seks aman. PHBS juga mencakup penerapan perilaku aman dalam konteks seksual dan non-seksual untuk melindungi diri dan orang lain, tegas Akhmad Taufik Hidayat.
Puncak peringatan Hari Aids sedunia di Kukar ditandai juga dengan senam bersama dengan beraneka macam doorprise, pelepasan balon keudara serta sosialisasi HIV/AIDS. ( Prokom 03 ).