TENGGARONG – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dr H Sunggono Me- Launching Kick Off Puskesmas Integrasi Layanan Primer ( ILP ) yaitu Puskesmas Rapak Mahang dan Puskesmas Pembantu Jahab serta Posyandu Teratai 1 sebagai Pilot Project Puskesmas ILP di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlangsung di Halaman Puskesmas Rapak Mahang Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Sabtu (28/12 ) yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara serta pengguntingan pita yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim Jaya Mualimin, Plt Kadis Kesehatan Kukar Kusnandar, dr Hj Lenny Astuti, Camat Tenggarong Sukono, Forkompimcam, serta para Lurah yang ada di Kecamatan Tenggarong..

Menurut Kadis Kesehatan Kukar Kusnandar mengatakan, Puskesmas Integrasi Layanan Primer (Puskesmas ILP) merupakan inovasi dalam sistem pelayanan kesehatan terintegrasi. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Program Puskesmas ILP ini merupakan puncak rangkaian yang sebelumnya sebagai persiapan pembentukan Puskesmas ILP, yang dimulai dari kaji tiru di Kabupaten Garut, serta penguatan kapasitas .Dengan menggabungkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari layanan dasar, layanan masyarakat, hingga layanan rujukan, Puskesmas ILP diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan kesehatan yang lengkap dan mudah diakses. Konsep integrasi layanan dalam Puskesmas ILP memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai jenis pelayanan kesehatan dalam satu tempat. Dinas Kesehatan Kukar sudah menetapkan ada 32 Puskesmas lokus ILP di Kukar, 32 puskesmas pembantu dan 32 posyandu, namun pihaknya harus menyiapkan minimal ada 5 kader posyandu yang memiliki kemampuan dasar kesehatan dalam pelayanan kesehatan, sesuai program Presiden Tahun 2025 kita melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, ujar Kusnandar.
Sementara itu, Dr H Sunggono dalam sambutannya mengatakan, acara ini menjadi bukti komitmen kita bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kukar. Semoga upaya ini benar-benar mampu meraih target yang kita harapkan bersama dalam peningkatan pelayanan pemerintah di bidang kesehatan masyarakat. Kehadiran Puskesmas ILP Rapak Mahang, Puskesmas Pembantu Jahab dan Posyandu Teratai 1 sebagai pilot project Puskesmas ILP diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kukar. Dengan layanan kesehatan masyarakat yang terintegrasi, Puskesmas ILP ini dapat melakukan berbagai program promotif dan preventif secara lebih optimal. Program-program tersebut dapat berupa penyuluhan kesehatan, imunisasi, deteksi dini penyakit, dan berbagai program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keberhasilan program Puskesmas ILP ini tentu akan diiringi oleh kehadiran Puskesmas ILP lainnya di 20 Kecamatan se Kabupaten Kukar ke depannya. Hal ini tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, seluruh tenaga kesehatan, maupun masyarakat itu sendiri. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, diharapkan Puskesmas ILP dapat menjadi model pelayanan kesehatan yang ideal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Kukar.
Atasnama Pemkab Kukar sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kukar beserta seluruh pihak yang telah berdedikasi dalam mewujudkan program ini. Inisiasi dan upaya yang telah dilakukan patut diapresiasi karena program ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya semacam ini diharapkan menjadi solusi inovatif untuk menekan angka kesakitan dan kematian. Saya optimis bahwa program Puskesmas ILP ini akan membawa dampak signifikan bagi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semoga program ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kukar, harap Sunggono. Usai acara tersebut, Sekda Kab Kukar didampingi Kadis Kesehatan Provinsi, Plt Kadis Kesehatan, Camat Tenggarong Sukono, Forkopimcam, melakukan peninjauan pelayanan kesehatan di Puskesmas Rapak Mahang Tenggarong.( Prokom 03 ).

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menghadiri Wisuda sekaligus melepas Santri Program Satu Desa Satu Tahfidz angkatan V Tahun 2024, di Yayasan Anshar Masjid Jl Arwana Tenggarong, Rabu (25/12/24).
Santri yang diwisuda sebanyak 20 orang, dan santriwati 21 orang.

Hadir pada acara itu sejumlah Kepala Perangkat Daerah, Pengurus LPTQ Kukar, Pemerintah Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau, Ketua Yayasan Al-Anshar Arwana beserta seluruh jajarannya, Takmir Masjid Al-Anshar dan segenap jajarannya, Para Ustdaz dan Ustadzah, dan para santri.

Edi bersyukur, Program Satu Desa Satu Tahfidz ini sudah berjalan lima tahun di Kukar, dan diharapkan terus berkelanjutan dengan baik, yang merupakan bagian dari Program Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang sejak tahun 2016 telah dilaksanakan, dan sudah diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Etam Mengaji.

Bupati menginginkan agar GEMA terus digalakkan di tengah-tengah masyarakat, termasuk di Perangkat Daerah.

Salah satu hasil dari Program GEMA ini, Kukar telah beberapa kali mempertahankan juara umum MTQ Kaltim, serta meraih prestasi di MTQ Nasional. GEMA sebagai cara untuk mendekatkan dan mengakrabkan masyarakat Muslim Kukar dengan bacaan, hafalan, dan pemahaman AI-Quran.

Selanjutnya Kepada para Santri para Tahfidz diwisuda, agar meneruskan pengabdian untuk terus berusaha mencerdaskan masyarakat.
“Ajarkan membaca dan menulis Al-Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran dan mengajak seluruh masyarakat untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari,” pesannya.

Sebelum diwisuda dan dilepas, para santri disamping telah dibekali dengan hafalan juga telah dibekali dengan metode Pengajaran Al-Quran yaitu metode Tilawati, yang berarti mereka semua telah memiliki sertifikasi memenuhi syarat sebagai guru mengaji.

Bupati mewakili masyarakat Muslim Kukar mengapresiasi kepada Ketua Yayasan Al-Anshar Arwana beserta seluruh jajarannya, Ustadz H. Harun Nurasyid sebagai Kepala Sekolah dan penanggungjawab program beserta seluruh jajarannya, Takmir Masjid Al-Anshar beserta seluruh jajarannya, dan seluruh masyarakat khususnya di lingkungan Komplek Arwana yang telah dengan konsisten dan istiqomah melaksanakan Program Satu Desa Satu Hafidz Al-Quran, yang sudah berjalan selama lima tahun yang dimulai pada tahun 2020. (Prokom04)

Tenggarong – Sekda Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dr. H Sunggono menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pemeriksaan kinerja dan kepatuhan semester II tahun 2024 bertempat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, Samarinda, Selasa (24/12/2024).

Adapun penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK Kaltim Agus Priyono kepada Sekda Kukar Dr. H Sunggono, perwakilan pimpinan kabupaten dan kota se-Kaltim. serta perwakilan DPRD kabupaten dan kota se-Kaltim.

Kepala BPK Kaltim Agus Priyono dalam arahnya mengapresiasi kerjasama seluruh pihak khususnya dalam memfasilitasi BPK Kaltim dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pemeriksaan bisa berjalan dengan baik, guna memberikan rekomendasi dan kesimpulan sesuai dengan data-data yang telah diperoleh secara komprehensif.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan pemeriksaan pada semester dua tersebut meliputi diantaranya pemeriksaan kinerja yang terdiri dari tiga aspek seperti ekonomi, efesiensi, dan aspek efektivitas. serta pemeriksaan atas kepatuhan yang meliputi tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan bagian daerah.

“Untuk semester dua itu ada sepuluh LHP yang sudah kita hasilkan, dan alhamdulillah bapak ibu berkat kerjasama yang baik kita bisa menyerahkan pada hari ini,” ucap Agus Priyono.

Pada kesempatan itu, Agus Priyono berharap apa yang telah dilaksanakan tersebut bisa dipertahankan sehingga batas waktu yang telah ditetapkan bisa terpenuhi. Dimana dirinya juga berharap tindak lanjut rencana aksi dari LHP yang telah diserahkan tersebut selama 60 hari setelah diserahkan.

“Jadi yang memperoleh tindak lanjut diatas 90 persen ini usulan kita, itu sudah ada tujuh pemda, jadi harapannya bapak ibu tindak lanjutnya bisa kita selesaikan, sehingga manfaat rekomendasi itu bisa dirasakan, tapi kalo rekomendasi tidak ditindak lanjutin seiring berjalannya waktu aturan berubah jadi tidak bermanfaat itu,” pungkasnya.

Sebagai informasi, turut mendampingi Sekda Kukar pada kesempatan itu Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah. (Prokom07).

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Dr. H Sunggono mengukuhkan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar di Aula Rumah Makan Tepian Pandan Tenggarong, Senin (23/12/2024).

Adapun pengukuhan ditandai dengan pemasangan rumpi oleh Sekda Kukar kepada perwakilan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Kukar yang didampingi Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur Agustianur, serta Kepala BPBD Kukar Setianto N Aji.

H Sunggono dalam arahannya mengatakan TRC-PB merupakan ujung tombak dalam penanggulangan bencana. Dimana menurutnya pembentukan TRC-PB tidak hanya sebatas membentuk tim, melainkan juga membangun kapasitas, koordinasi yang solid, serta memastikan respons yang cepat, tepat, dan efisien saat bencana terjadi.

Ditambahkannya, diketahui bersama bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan melayani masyarakat, khususnya dalam menghadapi potensi bencana. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat merupakan kunci utama mitigasi risiko dan dampak bencana di wilayah rawan bencana seperti di Kutai Kartanegara.

Menurutnya, ancaman multidimensi setiap tahunnya terus meningkat, termasuk ancaman bencana yang memiliki dampak langsung dalam mempengaruhi upaya pembangunan yang merupakan tantangan perlu untuk ditangani secara komprehensif, multi sektor, terpadu dan terkoordinasi.

“Oleh sebab itu, saya menyambut positif dengan diselenggarakannya acara pada hari ini, dalam upaya mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman atau penyebab bencana,” ujar Sunggono.

Pada kesempatan itu, dirinya juga berharap kepada TRC-PB Kabupaten Kukar yang baru saja dikukuhkan mampu melaksanakan tugas secara profesional yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat serta tanggap darurat sesuai dengan kondisi situasi yang sedang berlangsung.

“Saya juga berharap kepada BPBD selaku leading sector, untuk segera mengoptimalkan layanan Call Center untuk sistem komando penanganan darurat bencana agar bisa diakses oleh masyarakat untuk melaporkan kejadian darurat yang membutuhkan penanganan cepat dan situasi darurat lainnya,” pungkas Sunggono. (Prokom07).

Samarinda – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara (Kukar), Ahyani Fadianur Diani membuka Sidang Komisi Irigasi Kabupaten Kukar Periode Tahun 2023-2027 Bertempat di Ballroom Hotel Fugo, Samarinda, Senin (23/12/2024).

Membacakan sambutan Bupati Kukar Asisten II Ahyani Fadianur mengatakan pemerintah daerah menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan Sidang Komisi Irigasi Kabupaten Kukar Periode Tahun 2024. Namun dengan harapan forum sidang komisi irigasi ini bukan hanya bersifat seremonial semata atau menggugurkan kewajiban bahwa Komisi Irigasi dalam melaksanakan tugasnya telah melaksanakan sidang komisi irigasi, namun yang lebih penting adalah bagaimana penyelesaian masalah sistem pengairan pertanian secara komprehensif dan holistik di Kabupaten Kukar.

“Melalui sidang komisi irigasi ini, kami harapkan ada adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan sebelumnya (apakah sudah sesuai perencanaan – on the track atau kah belum. Jika belum sesuai, maka harus dianalisis lebih lanjut, apa yang menyebabkan target dan sasaran tersebut belum sesuai perencanaan. Kemudian bagaimana strategi dan upaya untuk pencapaian target dan sasaran tersebut), selain itu dalam pembangunan sistem irigasi/pengairan, bukan hanya kaitan dengan pembangunan fisik dari sistem irigasi dan prasarana pendukung lainnya, namun yang juga harus menjadi perhatian khusus adalah bagaimana fasilitas yang telah dibangun tersebut benar-benar berfungsi yang diharapkan. Pada periode sebelumnya, cukup banyak fasilitas irigasi/pengairan yang telah dibangun dengan dana yang cukup besar namun ternyata tidak berfungsi secara optimal” Katanya

Lebih lanjut Ahyani juga mengatakan terkait dengan komitmen kami terhadap pembangunan pertanian dalam arti luas, kami tegaskan kembali bahwa kami akan fokus dan sungguh-sungguh dalam mengawal kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam Visi dan Misi, Cita KUKAR “IDAMAN (INOVATIF, DAYA SAING dan MANDIRI)”, Program Prioritas/Unggulan dan Program Dedikasi EDI-RENDI sudah sangat jelas dan tegas salah satu fokus kami adalah Pertanian dalam Arti Luas melalui Program Pembangunan Pertanian dalam Arti Luas Berbasis Kawasan dan Program Hilirisasi Produk Pertanian. Untuk periode ke depan, kita tentunya harus lebih fokus lagi dengan pembangunan pertanian dalam arti luas. Terlebih saat ini Pemerintah Pusat khususnya Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan guna pencapaian swasembada dan ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari 8 Asta Cita dan 17 Program Prioritas.

“Melalui Sidang Komisi Irigasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini, ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian khusus:
1. Harus dilakukan proses sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan sistem irigasi/pengairan termasuk daerah irigasi (DI) khususnya pada 5 (lima) Kawasan pertanian yang telah ditetapkan khususnya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara, 2. Melalui perencanaan yang terintegrasi dan terpadu tersebut dapat disusun peta jalan (road map) dan prioritas kawasan pertanian yang akan diintervensi, sehingga masalah irigasi/pengairan pada kawasan pertanian tersebut dapat diselesaikan secara tuntas (tidak setengah-setengah), 3. Harus jelas pembagian tugas dan peran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dan Pemkab Kutai Kartanegara dalam sinergi dan kolaborasi implementasi perencanaan sistem irigasi/pengairan pada 5 (lima) Kawasan pertanian tersebut. Perlu diingat bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan saat ini masih menjadi lumbung pangan Kalimantan Timur. Terlebih dengan adanya penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur, tentunya kedudukan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penting dan strategis sebagai Daerah Penyangga Utama Pangan untuk IKN Nusantara” Ujarnya

Tambah Ahyani mengatakan Mengingat tugas dan fungsi Komisi Irigasi ini tidak hanya melakukan komunikasi dan koordinasi pada tingkat kabupaten, namun juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak pada tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, untuk itu kami berharap ke depan tidak ada lagi miskomunikasi dalam proses perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kadangkala kata “koordinasi” mudah untuk diucapkan, namun sulit dalam pelaksanaannya. Salah satu penyebab utamanya adalah karena adanya “ego sektoral” baik antar perangkat daerah pada level kabupaten, provinsi maupun pada level pusat.

“Dengan terbentuknya Komisi Irigasi Kabupaten Kutai Kartanegara ini, harapan kami dapat membangun komunikasi, koordinasi termasuk integrasi yang baik dengan semua pihak, baik pada tingkat kabupaten, provinsi dan pusat” Ucapnya

Sementara Kepala Dinas PU Wiyono mengatakan kegiatan yang dilaksanakan tersebut membahas dan mengupas langsung tentang Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi di Kabupaten Kukar.

“perlu mendapatkan perhatian khusus dari Komisi Irigasi, bahwa bagaimana membangun partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan sistem irigasi khususnya terkait dengan pemafaatan dan pemeliharaan sistem irigasi. Selain itu untuk mendorong partisipasi masyarakat khususnya masyarakat pengguna air termasuk petani dalam pengelolaan sistem irigasi, perlu dibentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) dan Induk Petani Pemakai Air (IP3A). Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan sehingga air dapat terbagi secara merata dan adil serta sarana prasarana irigasi dapat terpelihara dengan baik. Namun bukan hanya dilakukan inisiasi pembentukan lembaga tersebut, tapi yang lebih penting lagi adalah harus dilakukan pembinaan yang berkelanjutan” Katanya (Prokom09)