Sekda Buka Rakor Program RBPK, Tingkatkan Komitmen Pengentasan Kemiskinan 2025

TENGGARONG – Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar Sunggono membuka rapat koordinasi Program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) di Ruang Rapat Martadipura Lantai 1 Bappeda Kukar di Tenggarong, Selasa ( 24/12 .

Menurut Plt. Kepala BAPPEDA Kukar Syarifah Vanesa Vilna,mengatakan, kegiatan ini diikuti seluruh Dinas Instansi terkait, dan OPD Se-Kukar baik secara luring maupun daring dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kuantitas perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah berbasis potensi dan permasalahan, sedangkan tujuannya untuk mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kutai Kartanegara 2023 – 2024, membangun pola kerja terintegrasi dalam penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, serta memastikan perencanaan Tahun 2025 dalam kerangka yang harmoni.
Menurut Syarifah Vanesa Vilna, rencana tindak lanjut dalam Tahun 2025 , ada 21 program RBPK Tahun 2025 dengan target penerima manfaat sebanyak 15.437 penerima. Kemudian memperbaiki aspek kelembagaan dengan memperbaharui SK TKPK Kutai Kartanegara, penyusunan Perbup RKPD, pelaksanaan verval data P3KE Tahun 2024, sosialisasi program RBKP melalui media online maupun offline, penguatan aplikasi RBKP dengan menambahkan fitur pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program RBPK, evaluasi pelaksanaan program, dari pendekatan outcome dan impact serta meningkatkan komunikasi dan keaktifan OPD dalam membangun kemitraan dengan dunia usaha dan pendekatan, jelas Syarifah Vanesa.
Sementara itu Dr H Sunggono saat membuka rakor mengatakan, bahwa rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan adalah forum yang diselenggarakan untuk menyatukan pemahaman, strategi, dan langkah bersama antara berbagai pihak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Forum ini melibatkan pemerintah pusat, daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan pihak lainnya yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan. Rakor ini dimaksudkan sebagai wadah koordinasi antar pemangku Kepentingan yaitu mengintegrasikan program dan kebijakan dari berbagai pihak agar lebih sinergis dan efektif dalam mengatasi kemiskinan.
Dari kegiatan ini diharapkan dapat disepakati pemahaman yang sama tentang prioritas, indikator, dan sasaran pengentasan kemiskinan diwilayah Kutai Kartanegara. Untuk itu perlu adanya evaluasi dan pemantauan program untuk meninjau pencapaian program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi kendala dan tantangan di lapangan. Setelah itu agar bisa didiskusikan juga strategi baru dalam menyelesaikan permasalahan serta merumuskan langkah-langkah dan kebijakan inovatif berdasarkan perkembangan data, kebutuhan masyarakat, dan evaluasi program sebelumnya.
Sunggono juga menambahkan, kita sama sama memahami program rumah besar penanggulangan kemiskinan atau RBPK yang kita laksanakan selama ini sudah berjalan dengan baik ini dibuktikan dengan terus bertambahnya program program yang tergabung didalamnya, integrasi dan sinergi antar program dapat terwujud dengan adanya system informasi ini.
Berdasarakan hasil laporan yang disampaikan Plt Kepala Bappeda, beberapa catatan penting yang bisa saya arahkan dalam kesempatan ini diantaranya : rancangan rencana Kerja Tahun 2025 yang telah diinventarisir agar disepakati dan dilaksanakan serta dituangkan kedalam Rencan Aksi Tahunan (RAT) Pengentasan Kemiskinan Tahun 2025. Tingkatkan Komitmen dalam melaksanakan program 2025 dengan menggunakan data P3KE, DTKS dan Regsossek sebagai sumber data Pensasaran. Pastikan data sasaran sudah melalui tahapan verifikasi dan validasi sebelum dilakukan penetapan.
Kedepan Dukungan verifikasi dan validasi data sasaran akan dilaksanakan melalui anggaran RT, dengan mekanisme, sumber data dan instrumen verval yang akan disusun oleh Bappeda. Untuk program yang belum teralokasikan anggaran yang cukup agar dibuat rincian kebutuhanya dan diusulkan diperubahan. Dan jika terdapat progam di Perangkat Daerah yang berbasis bantuan langsung kepada masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat belum masuk RBPK, agar segera dikomunikasikan untuk diintegrasikan kedalam RBPK. “ Setiap Perangkat Daerah yang masuk dalam RBPK agar secara rutin menyampaikan laporan pelaksnaan kegiatan dalam RBPK per 3 bulan, setiap Perangkat daerah aktiv menjalin komunikasi dengan Perusahaan untuk Mengawal kerjasama pelaksnaan program pengentasan kemiskinan dalam aplikasi RBPK. Segera lakukan Perbaikan tata kelola Tim Kooedinasi Penanggulangan Kemiskinan melalui perbaikan struktur organisasi, tata kerja dan aktivasi sekretariat TKPK. Kedepan TKPK dapat terlibat langsung dalam proses asistensi RKA Kegiatan, agar penggunaan anggaran dapat terverifikasi sejak awal untuk memastikan anggaran pengentasan kemiskinan digunakan secara efektif dan efisien, harap Sunggono.
Acara dilanjutkan dengan paparan Kepala Badan Statistik Kukar serta penyampaian materi dari Kementerian Diskominfo yang dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab.( Prokom 03 ).