DALAM upaya mencapai masyarakat sejahtera dan bahagia, Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) melalui program Kukar IDAMAN (Inovatif, Berdaya saing dan Mandiri) fokus memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, salah satunya menyediakan air bersih.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui Program Air Bersih Desa Merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN, yang ditujukan untuk menyediakan Air Bersih bagi daerah yang tidak terjangkau oleh layanan PDAM, dengan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pengelola Air Bersih secara mandiri. Dengan kegiatan prioritas membangun Pengelolaan Air Bersih sederhana minimal 50 unit selama periode 2021-2026.

Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 20 Kecamatan, 44 kelurahan dan 193 desa. Terdapat 136 desa/kelurahan yang masuk dalam layanan PDAM. SPAM Perdesaan yang dibangun melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) ada 66 desa. SPAM Perdesaan melalui APBD, APBDesa, Swasta sebanyak 14 desa/kelurahan. Untuk 21 desa dalam proses pelaksanaan di tahun anggaran 2023 (melalui APBD).
Terhadap desa yang SPAM belum optimal atau tidak berfungsi telah dilakukan dan direncanakan untuk kegiatan optimalisasi mulai Tahun 2022 – 2024 melalui APBD Kukar.

Dari data yang disiapkan pada Rapat Koordinasi Lanjutan Infrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan Pamsimas di Kukar di ruang Eksekutif Kantor Bupati pada Senin (15/5), diketahui terdapat jumlah Desa Layanan Pamsimas sebanyak 66 Desa, dari jumlah tersebut 45 Desa Berfungsi secara maksimal.

Untuk optimlasiasi Pamsimas desa yang belum maksimal, telah teranggarkan melalui APBD 2023 – 2024 untuk kegiatan optimalisasi, serta kemudian diperlukan adanya adanya lembaga pengelola dan penerapan iuran di masyarakat.

Adapun pelayanan air bersih tahn 2023, yakni terdapat tahapan Pelaksanaan Peningkatan Desa Sebanyak 34 Desa.
Akses Rencana Layanan 100 % ada di 15 Desa, maka perlu adanya peningkatan akses layanan di tahun anggaran 2023 – 2024.
Target Rencana Jumlah Penambahan Sambungan Rumah sebanyak 2.706 dan Target rencana Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan 1.277 Rumah Tangga, Sumber pendanaan bersumber dari APBD. (prokom04)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Senin (15/5/2023).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Washington Saut Dompak ditemui setelah kegiatan mengatakan kunjungan tersebut guna bersilaturahmi bersama Bupati Kukar, karena dirinya baru berdinas beberapa bulan menjabat di Kantor Imigrasi Samarinda.

Selain bersilaturahmi dirinya juga menawarkan beberapa kerjasama dalam peningkatan program pelayanan Kantor Keimigrasian yang sebelumnya sudah ada di Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kukar, khususnya terkait pelayanan Unit Kerja Kantor (UKK) Keimigrasian di Kabupaten Kukar.

“Selain bersilaturahmi, kami juga ingin menawarkan beberapa kerjasama dalam peningkatan pelayanan keimigrasian yang sebelumnya sudah ada di MPP di Kukar, khususnya terkait Unit Kerja Kantor Imigrasi seperti yang sudah ada di Kota Bontang,” ujar Washington Saut Dompak.

Ia berharap melalui kerjasama tersebut kedepan di Kabupaten Kukar akan ada UKK Imigrasi sehingga proses pelayanan permohonan keimigrasian kepada masyarakat maupun warga negara asing yang ada di Kukar akan semakin mudah untuk dilakukan.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah menyambut baik rencana kerjasama yang telah disampaikan oleh Kepala Kantor Keimigrasian Samarinda guna peningkatan pelayanan keimigrasian, dan berharap dalam waktu dekat apa yang telah direncanakan tersebut bisa segera ditindak lanjuti bersama.

“Kami sangat menyambut baik apa yang telah disampaikan, semoga dalam waktu dekat bisa diawali dengan dilakukannya MOU terlebih dahulu,” ujar Edi Damansyah.(prokom07)

Tenggarong – Guna meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan khususnya bidang infrastruktur dan jalan lingkungan desa dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengumpulkan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait dual hal tersebut untuk rapat bersama, Senin (15/5/23) di ruang Eksekutif Kantor Bupati setempat.

Bupati pada kesempatan itu didampingi Sekretaris Daerah Sunggono, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Wiyono.Juga ikut pada rapat itu beberapa Kepala Desa dari Kecamatan Sebulu, Muara Kaman, dan Tenggarong Seberang.

Bupati mengatakan upaya pengoptimalan yang dilakukan baik melalui anggaran pemeliharaan untuk percepatan penanganan, maupun pembangunan infrastruktur lainnya yang sampai saat ini menjadi prioritas pembangunan di Kukar.

“Saya ingin ada percepatan dan optimalisasi terkait pembangunan jalan termasuk di desa-desa, untuk itu Dinas PU bisa bisa lebih fokus untuk mengatasi masalah jalan,” pintanya.

Kemudian, Bupati menginginkan pembangunan infrastruktur khususnya jalan agar disinkronkan antara Dinas Pekerjaan Umum hingga tingkat Desa, hal tersebut agar jelas masing-masing mengerjakan yang mana.

Selain itu, agar anggaran untuk infrastruktur tahun ini maksimal, maka harus disesuaikan dengan perencanaan yang ada, jangan sampai ada yang tidak sesuai dari rencana kegiatan.

Sementara untuk anggaran 2024, Bupati menginginkan tidak ada lagi masalah atau kesalahan dalam pembangunan insfrastruktur, hal ini agar anggaran yang dikeluarkan terpakai dengan baik.

“Ini semua agar masyarakat hingga tingkat desa dapat merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, dan tidak ada lagi isu pilih kasih dalam pembangunan infrastruktur di desa,” ujarnya. (prokom04)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melepas Kafilah Kukar untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 44 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan tahun 2023. Pelepasan tersebut berlangsung di Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Tenggarong, Minggu (14/5) yang diawali salat Subuh berjamaah dipimpin Imam masjid Agung M Taufik sekaligus pelatih MTQ Kukar cabang tilawah- tartil golongan Anak-anak.

Pelepasan itu, ditandai penyerahan bendera MTQ Kukar oleh Bupati Kukar kepada Ketua Umum LPTQ Kukar sekaligus pimpinan Kafilah Kabupaten Kukar, Dr. H. Sunggono, MM disaksikan para tamu undangan yang hadir.

Dalam arahannya, Bupati Edi menegaskan bahwa apabila pembinaan yang baik, terstruktur, dan terarah oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kukar optimis pasti akan menghasilkan yang terbaik pula.

Karena MTQ itu, kata Edi adalah kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Namun, dalam pelaksanaan tersebut harus selalu ada evaluasi yang dilakukan oleh LPTQ baik itu pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten maupun Kecamatan yang digelar oleh LPTQ Kabupaten dan LPTQ Kecamatan.

Selanjutnya, orang nomor satu di Kukar ini meminta kepada para pelatih dan official untuk memberikan perhatian khusus kepada para anak-anak peserta MTQ, agar selama di Balikpapan mereka merasa diperhatikan orangtuanya sendiri.

Edi optimistis kafilah Kukar bisa meraih kembali Juara Umum MTQ tingkat Provinsi yang ke 6 kalinya secara berturut-turut.

Untuk itu, kafilah Kukar saat di Balikpapan nanti agar selalu rileks saja, baik sebelum tampil apalagi saat tampil, dan jangan ada rasa terbebani karena Kukar sudah 5 kali mempertahankan predikat juara umum tingkat Provinsi.

“Saya minta kepada pengurus LPTQ Kukar (Official) memperhatikan segala apa yang dibutuhkan dan kenyamanan anak-anak kita (peserta), baik itu kesehatan, makanan, tempat tidurnya, dan lain sebagainya,” pintanya.

Sementara itu, Sunggono dalam laporannya menjelaskan bahwa sebelum mengikuti MTQ tingkat Provinsi di Balikpapan. LPTQ Kukar telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya pelatihan sertifikasi Dewan Hakim dan Pelatih MTQ Kukar se Kukar pada bulan Februari lalu di Grand Elty Singgasana dengan narasumber dari IPTQ Jakarta dan Lemka Jawa Barat.
Kemudian, melaksanakan pemusatan dan pelatihan Training Centre (TC) tahap I, TC Mandiri, dan TC tahap II denfan narasumber pelatih provinsi, IPTQ, Lemka, dan pelatih Kukar.

“Jumlah rombongan kafilah Kukar pada MTQ tingkat Provinsi tahun ini, berjumlah 133 orang terdiri dari 60 peserta dan selebihnya ada para pelatih, official, dan pendamping peserta (orang tua),” jelas Sunggono yang juga Sekda Kukar.

Di Penghujung acara, dilanjutkan silaturahmi dan foto bersama Bupati dengan para peserta MTQ Kukar. (prokom05)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab,) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Ngapeh Hambat (obrolan pagi) terkait strategi Percepatan Pembangunan melalui optimalisasi perencanaan dan penyerapan Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

Ngapeh hambat tersebut dipimpin oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono, dan dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Agus Fathoni, M.Si.

Turut hadir dalam acara tersebut Asissten ekonomi dan pembangunan Wiyono, asisten administrasi dan umum Totok Heru Subroto, serta Kepala Badan Pengelola keuangan dan aset Daerah (BPKAD) Kaltim Fahmi Prima Laksana, dan kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati

Agus Fathoni dalam paparannya tentang Realisasi APBD TA 2022 dan TA 2023 hambatan dan kendala serta upaya peningkatan penyerapan APBD Se Kalimantan Timur, mengapresiasi pencapaian Kutai Kartanegara menjadi kabupaten yang realisasi pendapatan APBD tahun 2022 masuk tiga besar se Indonesia, dan tertinggi kabupaten/kota se Kalimantan Timur dengan prosentase 128,25%.

“Kita patut bangga dengan pencapaian ini pak bupati, walaupun tetap harus dilakukan perbaikan – perbaikan agar lebih meningkat lagi” ujar mantan Pjs. Gubernur Sulawesi Utara itu

Disebutkan Fathoni untuk realisasi belanja APBD tahun 2022, Kutai Kartanegara menempati urutan ke 5 tingkat kabupaten/kota se Kaltim dengan prosentase 81,76%.

“Tidak usah takut dalam penggunaan anggaran, yang penting kita pahami dan taati aturan serta ketentuan – ketentuan atau regulasi yang berlaku” tegasnya.

Ia mengungkapkan Kutai Kartanegara merupakan kabupaten yang begitu populer sejak otonomi daerah yang memiliki potensi yang bagitu besar dengan APBD yang juga sangat besar.

“Kalau kita lihat APBD yang dimiliki Kukar kalo dibandingkan dengan propinsi – propinsi bahkan kabupaten – kabupaten dan kota lain tentu kita bisa lihat betapa potensinya sangat – sangat besar” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan APBD Kukar saat ini sekitar Rp. 7,7 trilyun dan akan meningkat menjadi Rp. 10 Trilyun dalam waktu yang tidak lama lagi.

“Mudah – mudahan, kita harus banyak berdoa ya agar ini bisa terealisasi” sebutnya.

Sementara Bupati Edi Damansyah bersyukur karena Kukar walau dari segi pendapatan didominasi dari bagi hasil, namun terjadi peningkatan yang signifikan.

Bupati Edi Damansyah menginginkan percepatan pengesahan APBD Perubahan pada tahun anggaran 2023, itu nanti teknisnya bagaimana, namun disisi lain ada norma – norma yang diatur oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang berkaitan proses dan perencanaan yang sudah menetapkan waktu – waktunya.

“Ini yang kami mintakan solusinya kepada pak Dirjend dan jajaran bagaimana solusi terhadap kondisi seperti ini” ujarnya

Lebih lanjut Edi juga menginginkan optimalisasi terhadap kegiatan pada tahun anggaran berjalan, namun disisi lain proses perencanaan terdapat kelemahan – kelemahan.

“Sehingga ini tidak bisa berjalan sesuai yang kita harapkan” ujarnya lagi

Edi Damansyah mengungkapkan permasalahan yang dihadapi selama ini berkaitan dengan penyerapan APBD masih minim, maka dari itu harus dioptimalkan sehingga penyerapan APBD bisa terealisasi dengan baik.

“Komitmen kita bagaimana terus bekerja dengan baik, cepat dan tetap memperhatikan norma norma perundang undangan yang menjadi pedoman, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan mandatori spending,” pungkasnya

Ia berharap dengan ngapeh hambat yang mendatangkan Dirjend Bina Keuangan Daerah ini bisa mencarikan solusi – solusi terhadap kondisi yang ada.

“Semoga apa yang disampaikan oleh Dirjen Bina Keuangan dapat menambah keyakinan, wawasan kepada jajaran lingkungan Pemkab Kukar. Dalam hal ini inti dari forum ini adalah percepatan realisasi kegiatan yang sudah ditetapkan pada 2023, dan juga untuk menyusun kembali kebijakan dengan perubahan” harapnya. (Prokom01).